LONDON (Arrahmah.com) – “Israel” melakukan “kejahatan apartheid terhadap warga Palestina” dan harus bertanggung jawab karena memperlakukan mereka sebagai “kelompok ras yang lebih rendah”, ungkap Amnesti Internasional dalam sebuah laporan baru.
Dirilis pada Selasa (1/2/2022), laporan setebal 280 halaman oleh kelompok hak asasi terkemuka ini merinci bagaimana otoritas Zionis “Israel” menegakkan sistem penindasan dan dominasi terhadap Palestina.
Investigasinya yang memberatkan mencantumkan berbagai pelanggaran “Israel”, termasuk penyitaan luas lahan dan properti Palestina, pembunuhan di luar hukum, pemindahan paksa, pembatasan gerakan drastis, penahanan administratif, dan penolakan kewarganegaraan kepada orang Palestina.
Laporan ini menggambarkannya sebagai komponen dari sistem yang sama dengan apartheid di bawah hukum internasional.
“Sistem ini dipertahankan oleh pelanggaran yang Amnesti Internasional temukan sebagai apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
Sejak didirikan pada tahun 1948, “Israel” telah menerapkan kebijakan untuk membangun dan mempertahankan “mayoritas demografis Yahudi”, kata laporan itu. “Israel” juga melakukan kontrol penuh atas tanah dan sumber daya untuk menguntungkan warga “Israel” Yahudi, termasuk mereka yang berada di pemukiman ilegal.
Setelah perang 1967, di mana pasukan “Israel” menduduki seluruh Palestina yang bersejarah, negara ini “memperluas kebijakan tersebut” ke Tepi Barat yang diduduki serta Jalur Gaza, yang telah berada di bawah pengepungan yang melumpuhkan sejak 2007.
Hari ini, semua wilayah yang dikendalikan oleh “Israel” terus dikelola dengan “tujuan menguntungkan orang Israel Yahudi dengan merugikan Palestina, sementara pengungsi Palestina terus dikecualikan”, kata kelompok yang berbasis di London ini.
“Laporan kami mengungkapkan sejauh mana sebenarnya rezim apartheid Israel. Apakah mereka tinggal di Gaza, Yerusalem Timur dan seluruh Tepi Barat, atau Israel sendiri, orang Palestina diperlakukan sebagai kelompok ras yang lebih rendah dan hak-hak mereka secara sistematis dirampas,” kata Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesti.
Berbicara pada konferensi pers di Yerusalem Timur yang diduduki, Callamard meminta masyarakat internasional untuk mengambil “tindakan tegas terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan untuk mempertahankan sistem apartheid”.
“Ini adalah kekejaman sistematik – administrasi kontrol, perampasan, dan ketidaksetaraan yang berkembang rumit [dan] birokratisasi terperinci yang luar biasa yang menjadi dasar sistem itu,” katanya. “Hal yang biasa-biasa saja, dan terkadang absurditas yang membuat saya terengah-engah.
“Kesimpulan kami mungkin mengejutkan dan mengganggu – dan memang seharusnya begitu,” lanjutnya. “Beberapa di dalam pemerintahan Israel mungkin berusaha untuk membelokkan dari mereka dengan menuduh Amnesti secara keliru mencoba untuk mengacaukan Israel, atau menjadi anti-Semit, atau secara tidak adil memilih Israel. Tetapi saya di sini untuk mengatakan bahwa serangan-serangan tak berdasar ini, kebohongan terbuka, pemalsuan pesan tidak akan membungkam pesan dalam sebuah organisasi dengan 10 juta anggota di seluruh dunia.”
Amnesti meminta Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata komprehensif terhadap “Israel”, serta “sanksi yang ditargetkan, seperti pembekuan aset, terhadap pejabat Israel yang paling terlibat dalam kejahatan apartheid”.
“Israel” telah dengan keras menolak label “apartheid” di masa lalu.
Tetapi laporan Amnesti mengikuti kesimpulan serupa yang dicapai oleh Human Rights Watch yang berbasis di AS, yang menerbitkan sebuah laporan pada bulan April tahun lalu yang menemukan bahwa “Israel” melakukan “kejahatan terhadap kemanusiaan berupa apartheid dan penganiayaan” terhadap warga Palestina.
Demikian juga, kelompok hak asasi “Israel” B’Tselem menerbitkan sebuah penelitian pada Januari 2021 yang menemukan bahwa orang Palestina – yang terbagi menjadi empat tingkatan perlakuan yang lebih rendah – tidak diberi hak untuk menentukan nasib sendiri.
Nida Ibrahim dari Al Jazeera mengatakan organisasi hak asasi manusia Palestina selalu menggunakan istilah apartheid untuk menggambarkan sistem “Israel” di wilayah pendudukan.
“Bagi warga Palestina, mereka ingin dunia tahu bahwa mereka hidup di bawah sistem untuk dua orang dalam hal jalan, tanah, hukum,” katanya, berbicara dari Lembah Yordan di Tepi Barat yang diduduki.
Warga Palestina di wilayah pendudukan hidup di bawah kekuasaan militer “Israel”, dan “Israel” menggunakan aturan militer ini untuk menyita tanah dan untuk memberi manfaat bagi penduduk Yahudi yang tinggal di pemukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, Ibrahim menjelaskan.
“Pada saat yang sama, Israel menggunakan aturan militer yang sama untuk membuat kehidupan warga Palestina lebih sulit, tujuan akhir dari semua ini adalah membuat mereka meninggalkan [tanah],” katanya.
Amnesti mengatakan pembunuhan di luar hukum terhadap pengunjuk rasa Palestina di Gaza mungkin adalah “gambaran paling jelas tentang bagaimana otoritas “Israel” menggunakan tindakan terlarang untuk mempertahankan status quo”.
Itu mengacu pada periode selama 2018 dan 2019 di mana orang-orang Palestina di Gaza mengadakan demonstrasi mingguan di sepanjang pagar pemisah “Israel”, menyerukan hak untuk kembali bagi para pengungsi dan diakhirinya blokade.
Protes Great March of Return disambut dengan kekerasan oleh pasukan “Israel”, yang menembakkan tabung gas air mata, peluru karet dan peluru tajam, sebagian besar oleh penembak jitu. Pada saat demonstrasi dihentikan pada akhir 2019, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 214 warga Palestina, termasuk 46 anak-anak, menurut PBB.
“Tanggapan internasional terhadap apartheid tidak lagi terbatas pada kecaman dan dalih yang lembut,” kata Callamard.
“Israel harus membongkar sistem apartheid dan mulai memperlakukan warga Palestina sebagai manusia dengan hak dan martabat yang sama.” (Althaf/arrahmah.com)
