GAZA (Arrahmah.id) – “Israel” dan Amerika Serikat (AS) sama-sama berargumen bahwa pemboman brutal selama empat pekan di Gaza dibenarkan di bawah hukum internasional, dengan dalih “membela diri”.
Dengan lebih dari 10.000 warga Palestina yang terbunuh -sebagian besar anak-anak dan perempuan- dalam perang “Israel” selama satu bulan di Gaza, frasa “Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri” telah sering digunakan oleh para pejabat AS dan Uni Eropa, dan bahkan oleh sekretaris jenderal PBB, lansir The New Arab (7/11/2023).
BacaJuga
Jumat lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendorong “hak” ini secara ekstrem setelah pertemuan dengan Presiden “Israel” Isaac Herzog, dengan mengklaim, “Israel tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban untuk mempertahankan diri.”
Negara-negara Arab, organisasi-organisasi hak asasi manusia, dan para ahli hukum internasional -termasuk Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional- tidak setuju dan menyerukan gencatan senjata segera untuk mengakhiri penderitaan warga sipil.
Apa yang dimaksud dengan ‘hak untuk membela diri’ dalam hukum internasional?
Hak untuk membela diri terkait dengan dua pasal dalam Piagam PBB.
Pasal 2(4) Piagam PBB menyatakan: “Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Yang kedua adalah Pasal 51 Piagam PBB, yang secara lebih eksplisit mendefinisikan “pembelaan diri”: “Tidak ada satu pun dalam Piagam ini yang dapat mengurangi hak yang melekat pada pembelaan diri secara kolektif atau individu jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga Dewan Keamanan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
“Langkah-langkah yang diambil oleh anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara apa pun tidak akan mempengaruhi wewenang dan tanggung jawab Dewan Keamanan berdasarkan Piagam ini untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu untuk menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.”
Selain Piagam PBB, faktor kunci lainnya dalam mendefinisikan penggunaan pembelaan diri dalam hukum internasional adalah berdasarkan hukum internasional yang lazim, yang pada dasarnya adalah “praktik-praktik umum yang diterima sebagai hukum”. Hal ini umumnya mengacu pada tindakan atau posisi yang disepakati oleh pemerintah sebagai sesuatu yang dapat diterima dan oleh karena itu menjadi de-facto dan diartikulasikan dalam dokumen pemerintah, buku panduan militer, perjanjian negara, pengumuman publik, dan lain-lain.
Dapatkah “Israel” menggunakan Pasal 51 Piagam PBB?
“Israel” dan para pendukungnya, termasuk AS, berargumen bahwa mereka memiliki “hak untuk membela diri” di bawah Pasal 51 Piagam PBB.
Memang, pada 21 Oktober lalu, Washington mengajukan rancangan teks kepada Dewan Keamanan PBB yang secara eksplisit menegaskan “hak ‘Israel’ untuk mempertahankan diri” setelah dilaporkan kecewa karena teks sebelumnya yang diajukan Brasil tidak mencantumkan pernyataan ini.
Poin yang mendasari interpretasi “Israel” dan AS bergantung pada argumen bahwa “Israel” bukanlah negara pendudukan, khususnya terkait Jalur Gaza.
Untuk mendukung argumen ini, kedua belah pihak menunjuk pada “rencana pelepasan” oleh “Israel” pada 2005 dari Jalur Gaza yang membuat “Israel” menarik kehadiran militer dan permukiman ilegal dari daerah kantong Palestina, dan oleh karena itu, menurut argumen mereka, tidak dapat dianggap sebagai “pendudukan” atas Gaza.
Interpretasi ini diperdebatkan oleh hampir semua lembaga, organisasi, dan badan internasional terkemuka seperti Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Komisi Penyelidikan Internasional Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, Majelis Umum PBB (UNGA), Uni Eropa (UE), Uni Afrika, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Amnesti Internasional, dan Human Rights Watch.
Para ahli hukum internasional juga menegaskan bahwa “Israel” telah menduduki wilayah Palestina, termasuk Gaza, secara ilegal sejak tahun 1967.
Sebuah “pendudukan” didefinisikan dalam Pasal 42 Konvensi Den Haag, sebagai: “Wilayah dianggap diduduki ketika berada di bawah kekuasaan tentara musuh. Pendudukan hanya meluas ke wilayah di mana otoritas tersebut telah ditetapkan dan dapat dilaksanakan.”
Meskipun “Israel” bukan merupakan pihak dalam Konvensi Den Haag Keempat, konvensi ini dianggap sebagai bagian dari hukum internasional yang lazim dan dengan demikian masih mengikat “Israel”.
Meskipun “Israel”, sebelum invasi daratnya ke Gaza, tidak memiliki kehadiran militer secara fisik di Gaza, mengutip Akademi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Internasional Jenewa, “Israel” masih “memiliki kendali efektif atas Jalur Gaza berdasarkan kontrol yang dilakukan, antara lain, wilayah udara dan perairan teritorialnya, penyeberangan darat di perbatasan, pasokan infrastruktur sipil, dan fungsi-fungsi pemerintahan utama seperti pengelolaan registrasi penduduk Palestina”. Dengan kata lain, sebuah pendudukan atas Gaza.
Selain itu, setahun sebelum “rencana pelepasan”, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan penting terkait pembangunan Tembok Apartheid “Israel” di Tepi Barat yang diduduki. Dengan suara 14 setuju dan satu tidak setuju, keputusan tersebut secara eksplisit menyatakan: “Pengadilan menganggap bahwa ‘Israel’ tidak dapat mengandalkan hak untuk membela diri atau keadaan darurat untuk menghalangi pembangunan tembok tersebut.”
Beberapa pakar hukum internasional, termasuk Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki (OPT), telah menggunakan keputusan ini untuk melawan tindakan “Israel” terhadap “ancaman” yang datang dari Tepi Barat dan Gaza, dan negara-negara yang mendukung argumen “pembelaan diri” “Israel”.
Jika “Israel” tidak memiliki “hak untuk membela diri” sesuai dengan hukum internasional, mengapa beberapa negara menegaskan hal ini?
Hukum internasional -sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian besar negara- tidak memberikan “Israel” “hak untuk membela diri” terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki karena “Israel” adalah negara pendudukan dan, oleh karena itu, diatur oleh hukum dan konvensi internasional yang terkait dengan pendudukan, seperti Konvensi Jenewa Keempat.
Namun demikian, para pendukung “Israel”, terutama AS, berusaha untuk menafsirkan ulang teks-teks internasional, khususnya Pasal 51, melalui hukum internasional yang berlaku untuk memberikan lebih banyak ruang bagi tindakan militer dan mengurangi akuntabilitas. (haninmazaya/arrahmah.id)
