Oleh Samuel Ramani*
(Arrahmah.id) – Pada 12 September, Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-Un bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kosmodrom Vostochny di Timur Jauh Rusia.
BacaJuga
Kunjungan Kim ke Rusia, yang merupakan perjalanan luar negeri pertamanya sejak pandemi Covid-19 dimulai pada 2020, memicu spekulasi kuat bahwa Korea Utara akan memasok amunisi, roket, dan peluru artileri untuk membantu invasi Rusia ke Ukraina.
Meskipun Rusia berbatasan dengan Korea Utara, terdapat komplikasi logistik yang terkait dengan pengiriman senjata skala besar. Sempitnya perbatasan Rusia-Korea Utara, yang hanya terbentang 17,3 km di darat dan 22,1 km di laut, menimbulkan tantangan terbesar bagi ekspor senjata.
Untuk mengatasi hambatan ini dan menghindari deteksi, Korea Utara dapat berupaya mengekspor senjata ke Rusia melalui negara ketiga. Pada November 2022, Gedung Putih memperingatkan bahwa Korea Utara mencoba menggunakan perantara di Timur Tengah dan Afrika untuk memfasilitasi penjualan senjata ke Rusia.
Meskipun mendapat sanksi dari Barat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama beberapa dekade, Korea Utara memiliki jaringan mitra keamanan yang luas di Timur Tengah dan Afrika. Mitra utama Korea Utara adalah Suriah dan Iran, namun Korea Utara juga menjalin hubungan dengan kekuatan militer di Afrika Sub-Sahara.
Jaringan-jaringan ini dapat membantu Korea Utara mentransfer senjata ke Rusia, dan masih harus dilihat seberapa efektif sanksi sekunder AS dan diplomasi Korea Selatan dalam mengatasi tantangan ini.
Kemitraan keamanan Korea Utara dengan Suriah
Sejak pilot pesawat tempur Korea Utara membantu Angkatan Udara Suriah selama perang melawan “Israel” 1967 dan 1973, Pyongyang dan Damaskus telah mempertahankan hubungan militer yang erat.
Selama 1970-an dan 1980-an, Korea Utara membantu Tentara Arab Suriah meningkatkan tank T-54 dan T-55, memasok Suriah dengan sistem pertahanan udara portabel (MANPADS) dan membantu tindakan brutal Presiden Hafez Asad pada 1982 terhadap protes Ikhwanul Muslimin di Hama.
Korea Utara juga membantu pengembangan rudal balistik Suriah dan pengembangan senjata pemusnah massal. Serangan “Israel” pada September 2007 terhadap reaktor nuklir al-Kibar Suriah dekat Deir az-Zour, yang meniru reaktor nuklir Yongbyon Korea Utara, diduga mengakibatkan kematian sepuluh ilmuwan nuklir Korea Utara.
Di bawah kepemimpinan Kim Jong-Un, Korea Utara dengan tegas mendukung Presiden Bashar Asad dalam perang saudara di Suriah. Penasihat militer Korea Utara dilaporkan membantu serangan Tentara Arab Suriah pada Mei 2013 di al-Qusayr, yang menghasilkan kemenangan telak bagi pasukan Asad, dan batalyon Chalma-1 dan Chalma-7 Korea Utara muncul di garis depan pada 2016.
Laporan PBB pada Februari 2018 menyebut Suriah dan Myanmar sebagai dua tujuan utama rudal Korea Utara. Pengiriman ubin tahan asam dari Korea Utara memicu spekulasi adanya dukungan baru terhadap program senjata kimia Suriah.
Meskipun intensitas permusuhan di Suriah telah mereda, kemitraan Korea Utara dengan Damaskus tetap kuat. Berdasarkan perjanjian ekonomi bilateral pada Juni 2019, Suriah telah mendekati pekerja Korea Utara untuk memfasilitasi rekonstruksinya.
Panel Ahli PBB memperkirakan bahwa Suriah menerima setidaknya 800 personel militer dan pekerja Korea Utara pada paruh kedua 2019. Untuk memanfaatkan pembukaan kembali perbatasan di masa depan, Suriah menunjuk Qusay Thabet Mustafa sebagai duta besarnya untuk Pyongyang pada November 2022.
Kuatnya kemitraan Korea Utara dengan Suriah menghadirkan peluang bagi Rusia. Rim Yong Hyok, warga negara Korea Utara yang memiliki hubungan dekat dengan aktivitas Korea Mining Development and Trading Corporation (KOMID) di Suriah, telah dijatuhi sanksi oleh AS karena memfasilitasi transfer senjata ke Grup Wagner.
Pelaku perdagangan senjata asal Suriah, Hussein al-Ali, memiliki sejarah panjang dalam menyalurkan senjata Korea Utara ke pihak ketiga di Yaman dan Libya, dan pengalamannya dalam melanggar sanksi dapat membantu pengiriman senjata ke Rusia.
Kemitraan keamanan Iran-Korea Utara
Meskipun Korea Utara menjalin hubungan diplomatik dengan Iran di bawah kepemimpinan Shah Mohammed Reza Pahlavi pada 1973, kemitraan keamanan Pyongyang-Teheran baru mendapatkan momentumnya setelah Revolusi Iran 1979. Korea Utara mulai memasok peluru artileri ke Iran pada Maret 1980 dan selama Perang Iran-Irak 1980-88, Korea Utara memfasilitasi pengiriman senjata rahasia dari Uni Soviet dan Tiongkok ke Iran.
Selama 1990-an, Korea Utara mulai memasok peralatan terkait rudal balistik, seperti peluncur-peluncur-pengangkut Scud dan mesin rudal Nodong, ke Iran. Transfer senjata ini, yang menandai perjanjian teknis militer resmi pada September 2012, bertepatan dengan transfer teknologi antara Korea Utara dan Iran.
Kapal selam kelas Ghadir milik Angkatan Laut Iran dimodelkan berdasarkan prototipe Korea Utara, sementara teknisi Iran membantu Korea Utara mempersiapkan peluncuran roket Unha pada 2009 dan 2012.
Karena pengalaman bersama mereka dalam menghadapi sanksi Barat, hubungan Iran-Korea Utara semakin menguat sejak AS menarik diri dari perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama pada Mei 2018.
Pada 7 Agustus 2018, hari ketika AS menerapkan kembali sanksi terkait nuklir terhadap Iran, Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong Ho mengunjungi Teheran untuk membahas “hubungan bilateral dan masalah regional di Timur Tengah.” Pada Februari 2023, Ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mohammed Bagheri menyerukan perluasan hubungan keamanan dengan Korea Utara.
Media Iran memandang kunjungan Kim Jong-Un ke Rusia sebagai bentuk perlawanan terhadap “agresi AS” dan memuji potensi Korea Utara untuk mempermalukan Presiden Joe Biden dengan membuat negara-negara Barat mengalami kekalahan memalukan dari Ukraina.
Dorongan Iran terhadap bantuan Korea Utara dalam perang Rusia di Ukraina bisa melampaui sekedar retorika. Dua pegawai di Bagian Ekonomi dan Komersial Kedutaan Besar Korea Utara di Teheran, Pak Sin Hyok dan Ri Kuk Myong, memiliki pengalaman luas dalam penyelundupan emas dan uang tunai melalui Dubai, yang juga digunakan Rusia sebagai pusat penghapusan sanksi.
Hubungan jangka panjang Korea Utara dengan Hizbullah, mitra militer utama Rusia di Suriah, juga dapat memfasilitasi transfer senjata.
Meskipun intensifikasi sanksi PBB terhadap Korea Utara telah membatasi kemitraan keamanan mereka di Afrika sejak 2017, senjata mereka masih memiliki daya tarik di benua tersebut. Sejak memicu perang dengan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) pada April 2023, paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) terlihat membawa Peluncur Roket Ganda BM-11 Korea Utara.
Pasukan RSF menyita BM-11 ini dari persediaan SAF yang ada, yang kemungkinan terakumulasi sebelum penangguhan hubungan keamanan Sudan-Korea Utara pada 2018.
Pada Maret 2023, Burkina Faso memulihkan hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Pemimpin junta Burkina Faso Ibrahim Traore kemudian menyatakan minatnya pada persenjataan Korea Utara, karena militer Burkinabe bergantung pada senjata yang dibeli dari Pyongyang pada 1985.
Karena Burkina Faso adalah mitra komersial terbesar Korea Utara di Afrika pada 2017 dengan nilai perdagangan tahunan sebesar $32,4 juta dan telah memperkuat hubungan dengan Rusia di bawah kepemimpinan Traore, Burkina Faso kemungkinan besar adalah fasilitator pihak ketiga di Afrika yang mengirimkan senjata Korea Utara ke Rusia.
Masa depan kemitraan keamanan Korea Utara
Dalam beberapa pekan terakhir, AS telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang memfasilitasi transfer senjata Korea Utara ke Rusia. Sanksi ini juga akan berlaku terhadap saluran pihak ketiga di Timur Tengah dan Afrika. Selain Suriah, Iran, dan Burkina Faso, AS juga akan menekan mitra AS, seperti Uni Emirat Arab dan Mesir, untuk menahan diri dari aktivitas penghindaran sanksi.
Korea Utara telah menggunakan Dubai sebagai landasan untuk spionase dunia maya dan Mesir telah menghadapi kritik keras karena mencoba membeli senjata Korea Utara sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2016-2017.
Korea Selatan kemungkinan besar akan membantu AS dalam mengekang pelanggaran sanksi dan jangkauan diplomatiknya terhadap mitra tradisional Korea Utara di Afrika, seperti Uganda, telah memainkan peran penting dalam membatasi jaringan ekspor senjata Pyongyang.
Masih harus dilihat apakah taktik inovatif dalam upaya penghapusan sanksi oleh Rusia dan Korea Utara di Timur Tengah dan Afrika akan mampu mengatasi penolakan gabungan dari Washington dan Seoul. (zarahamala/arrahmah.id)
*Samuel Ramani adalah pengajar politik dan hubungan internasional di Universitas Oxford, tempat ia menerima gelar doktor pada tahun 2021. Penelitiannya berfokus pada kebijakan luar negeri Rusia terhadap Timur Tengah
