YERUSALEM (Arrahmah.id) -- Menteri Keamanan Nasional 'Israel', Itamar Ben Gvir, secara terbuka menolak kesepakatan yang dicapai antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Iran untuk mengakhiri konflik regional. Ben Gvir menegaskan bahwa 'Israel' tidak terikat oleh perjanjian tersebut dan akan tetap mengambil keputusan berdasarkan kepentingan keamanannya sendiri. Sikap itu menandai respons resmi pertama dari pejabat senior Israel terhadap nota kesepahaman yang diumumkan Washington dan Teheran pada akhir pekan lalu.
Dilansir The Times of Israel (15/6/2026), pernyataan tersebut disampaikan Ben Gvir pada Senin (15/6) melalui media sosial dan kanal resminya, ketika berbagai negara menyambut baik kesepakatan AS-Iran yang dimediasi Pakistan dan Qatar.
Kesepakatan itu antara lain mencakup penghentian permusuhan selama 60 hari, pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, serta dimulainya pembicaraan lanjutan mengenai isu keamanan dan nuklir Iran.
“Kesepakatan Trump tidak mengikat kami. Israel bukan pihak dalam kesepakatan itu. Kesepakatan tersebut tidak menjamin keamanan kami dan tidak mengikat kami dengan cara apa pun,” kata Menteri Keamanan Nasional 'Israel', Itamar Ben Gvir.
Ben Gvir menegaskan bahwa Israel adalah negara berdaulat yang tidak akan menyerahkan keputusan strategisnya kepada pihak luar.
Menurutnya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa tekanan internasional sering kali berujung pada ancaman keamanan yang lebih besar bagi 'Israel'. Ia juga menolak gagasan penarikan pasukan 'Israel' dari wilayah-wilayah yang telah direbut selama konflik berlangsung.
Dalam pernyataan terpisah, Ben Gvir mendesak pemerintah 'Israel' untuk melanjutkan tekanan terhadap Hizbullah di Lebanon. Ia menilai kelompok tersebut belum dilucuti dan masih menjadi ancaman langsung bagi keamanan 'Israel'. Karena itu, menurutnya, pasukan Israel tidak boleh meninggalkan wilayah yang telah dikuasai di Lebanon selatan.
Sikap serupa juga disampaikan Menteri Pertahanan 'Israel', Israel Katz. Ia menegaskan bahwa militer Israel akan tetap berada di sejumlah zona yang direbut selama perang, termasuk di Lebanon selatan, meskipun kesepakatan antara Washington dan Teheran telah diumumkan. Katz menyatakan bahwa keberadaan pasukan 'Israel' diperlukan untuk mencegah kembalinya kelompok-kelompok bersenjata ke wilayah perbatasan.
Pernyataan para pejabat 'Israel' tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Tel Aviv dan Washington terkait implementasi kesepakatan baru dengan Iran. Sementara pemerintahan Trump memandang perjanjian itu sebagai langkah penting menuju stabilitas kawasan, sejumlah pejabat 'Israel' menilai kesepakatan tersebut belum memberikan jaminan konkret terhadap ancaman yang mereka hadapi dari Iran dan kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah.
Di tingkat domestik, penolakan Ben Gvir juga memicu perdebatan politik. Kelompok oposisi menuding pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal memastikan kepentingan 'Israel' masuk dalam perundingan yang menghasilkan kesepakatan tersebut. Mereka menilai 'Israel' kini menghadapi situasi di mana keputusan strategis kawasan dibuat tanpa keterlibatan langsung pemerintah 'Israel'. (hanoum/arrahmah.id)