WASHINGTON (Arrahmah.id) – Cina mengintensifkan kampanyenya untuk mempengaruhi dan memanipulasi berita dan informasi di seluruh dunia. Beijing menggunakan serangkaian alat untuk memproyeksikan citra positif dirinya di luar negeri, kata sebuah kelompok pengawas yang berbasis di AS dalam sebuah laporan yang dirilis pada Kamis (8/9/2022).
Di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menjadi negara yang rentan terhadap kampanye pengaruh Beijing dari awal 2019 hingga akhir tahun lalu, sementara Filipina lebih tangguh, menurut laporan baru yang dirilis oleh Freedom House, sebuah organisasi nirlaba yang berkantor pusat di Washington.
BacaJuga
“Pemerintah Cina, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, mempercepat kampanye besar-besaran untuk mempengaruhi outlet media dan konsumen berita di seluruh dunia. Sementara beberapa aspek dari upaya ini menggunakan alat diplomasi publik tradisional, banyak lainnya yang terselubung, koersif, dan berpotensi korup,” kata laporan itu dalam memberikan gambaran tentang pengaruh media Beijing di seluruh dunia.
“Semakin banyak negara telah menunjukkan perlawanan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, tetapi taktik Beijing secara bersamaan menjadi lebih canggih, lebih agresif, dan lebih sulit untuk dideteksi,” paparnya, seperti dilansir RFA.
Laporan tersebut memeriksa upaya Partai Komunis Cina untuk mempengaruhi media dan konsumen mulai 1 Januari 2019, hingga akhir Desember 2021 dan menemukan bahwa pemerintah Cina meningkatkan jejak media globalnya di 29 negara dan Taiwan selama periode itu.
“Sejak awal 2000-an, bertindak atas instruksi dari para pemimpin puncak, pejabat PKC telah menginvestasikan miliaran dolar dalam kampanye yang jauh lebih ambisius untuk membentuk konten dan narasi media di seluruh dunia dan dalam berbagai bahasa,” kata laporan itu.
PKC telah mempercepat kampanye pengaruh media asingnya bersamaan dengan penurunan reputasi global Cina dan presidennya, terutama di antara orang-orang yang tinggal di demokrasi parlementer.
“Misi ini telah mendapatkan urgensi dan signifikansi sejak 2019, karena audiensi global telah menunjukkan simpati terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong, dan orang-orang Uighur yang ditahan di Xinjiang, sambil menyalahkan pejabat Cina karena menyembunyikan informasi tentang wabah awal Covid-19,” ungkap laporan itu
“Sebagai bagian dari kampanye, diplomat Cina dan media pemerintah telah secara terbuka mempromosikan kepalsuan atau konten yang menyesatkan,” kata laporan itu.
“Ada upaya bersama untuk menutupi dan menyangkal kekejaman hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan terhadap anggota kelompok etnis dan agama minoritas di Xinjiang,” kata Freedom House, menyebut ini “hasil yang paling mengganggu dari kampanye pengaruh media global yang diluncurkan PKC.”
Bulan lalu, kepala hak asasi manusia PBB yang akan keluar mengeluarkan laporan yang memberatkan, yang menyimpulkan bahwa penindasan Cina terhadap Uighur dan minoritas Turki lainnya di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) “mungkin merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Pihak berwenang Cina diduga menahan hingga 1,8 juta Muslim dan minoritas lainnya di kamp-kamp interniran, kata laporan PBB. Mereka yang ditahan telah mengalami penyiksaan, sterilisasi paksa, dan kerja paksa, serta penghapusan tradisi bahasa, budaya dan agama mereka.
Menurut laporan Freedom House, Indonesia dan Malaysia yang berpenduduk mayoritas Muslim termasuk di antara setidaknya 16 negara yang rentan terhadap dorongan pengaruh Beijing, sementara Filipina lebih tangguh dalam menghadapi kampanye Cina.
Wartawan, influencer, pemimpin Islam, politisi, dan mahasiswa Indonesia dan Malaysia berpartisipasi dalam perjalanan yang disubsidi Beijing ke Xinjiang yang menghadirkan perspektif wilayah yang dikendalikan oleh negara. Beberapa dari mereka yang mengulangi poin pembicaraan Beijing termasuk penolakan pelanggaran hak asasi manusia di XUAR, kata laporan itu.
Namun, upaya itu tidak menenangkan kekhawatiran populasi Muslim di negara-negara Asia Tenggara, menurut laporan itu.
Freedom House mengatakan banyak orang Indonesia sebagian besar tetap skeptis terhadap Cina, sementara liputan media lokal tentang Xinjiang tetap kritis karena laporan pelanggaran di XUAR telah menjadi viral di media sosial.
Sementara upaya pengaruh pemerintah Cina meningkat dengan kesepakatan baru antara media pemerintah kedua negara, laporan tersebut mengatakan jumlah orang Indonesia yang menyebut Cina sebagai “kekuatan revisionis” telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Di Malaysia, di mana seperempat populasinya adalah etnis Tionghoa, orang-orang tetap skeptis terhadap narasi Beijing bahkan ketika laporan tersebut mencatat bahwa “90 persen media berbahasa Cina di negara itu dimiliki oleh seorang taipan Cina-Malaysia dengan kepentingan bisnis yang kuat di Cina. ”
“Garis editorial dari outlet-outlet ini dengan demikian didominasi oleh narasi pro-Beijing dan media berbahasa Mandarin kurang mempublikasikan topik sensitif secara politik dibandingkan dengan rekan-rekan mereka dalam bahasa Inggris dan Melayu,” kata laporan itu, menambahkan bahwa liputan kritis telah muncul di outlet media besar lainnya melalui kabel berita internasional.
“Namun, tampaknya ada budaya sensor diri di antara jurnalis berbahasa Melayu dan Cina yang waspada bahwa liputan kritis dapat mengakibatkan pembalasan atau merusak hubungan bilateral,” katanya.
Di Filipina, kehadiran kampanye disinformasi terkait Beijing penting tetapi belum tentu efektif, kata laporan itu.
“Data yang tersedia menunjukkan bahwa orang Filipina telah beralih dari menganggap pemerintah Cina sebagai pengaruh atau model positif dan bahwa mereka masih lebih memilih Amerika Serikat dan negara lain sebagai mitra,” kata laporan itu.
“Orang Filipina menunjukkan skeptisisme yang meluas terhadap narasi media pemerintah Cina, terutama di tengah perselisihan teritorial yang memburuk antara kedua negara di Laut Cina Selatan,” lanjutnya.
“Setidaknya 36 anggota media Filipina melakukan perjalanan bersubsidi ke Cina pada 2019 dengan beberapa peserta menirukan poin pembicaraan negara Cina sekembalinya mereka,” kata Freedom House.
Upaya terkuat Beijing dalam kampanye globalnya ditargetkan ke Taiwan, Inggris, dan Amerika Serikat, yang ternyata termasuk di antara yang paling tangguh.
Ketiganya bersama dengan Australia telah menghadapi “taktik yang lebih agresif, konfrontatif, atau sembunyi-sembunyi,” kata laporan itu, memprediksi bahwa tren tersebut kemungkinan akan meluas ke negara lain.
Taktik pengaruh Cina termasuk mengintimidasi jurnalis dan outlet media, memblokir situs web, melecehkan koresponden asing, menyebarkan serangan siber, dan penyalahgunaan troll online, manipulasi media sosial oleh influencer yang disewa dan kampanye disinformasi yang ditargetkan, dan metode lain, menurut Freedom House.
Para peneliti, jurnalis, dan pembuat kebijakan di lebih banyak negara akan melihat peningkatan taktik semacam itu, laporan itu memperingatkan.
Laporan tersebut mengamati bahwa kemampuan pemerintah untuk melawan upaya pengaruh media agresif PKC tetap “sangat tidak merata.” Ini memperingatkan bahwa tanggapan yang tidak memadai dapat membuat negara-negara rentan.
Freedom House menyerukan “tanggapan terkoordinasi,” termasuk membangun keahlian independen dalam negeri di Cina, mendukung jurnalisme investigasi dan menopang perlindungan mendasar untuk kebebasan pers.
Ditemukan bahwa jurnalis melaporkan pengaruh PKC dan perilaku koersif di negara mereka serta proyek atau investasi terkait Cina untuk mengekspos korupsi, pelanggaran hak-hak buruh, kerusakan lingkungan dan bahaya lainnya, tetapi tetap waspada terhadap kampanye disinformasi Beijing.
“Keberhasilan upaya Beijing sering dibatasi oleh media independen, aktivitas masyarakat sipil, dan undang-undang setempat yang melindungi kebebasan pers,” kata laporan itu. (rafa/arrahmah.id)
