BEIRUT (Arrahmah.id) -- Aksi demonstrasi ribuan pendukung milisi Syiah Hizbullah di ibu kota Lebanon, Beirut, berakhir ricuh setelah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan pada Jumat (27/6/2026) malam waktu setempat. Unjuk rasa yang semula digelar untuk menolak kesepakatan keamanan antara Lebanon dan 'Israel' berubah menjadi aksi saling dorong, pelemparan benda, dan pembubaran massa oleh pasukan keamanan di sejumlah ruas jalan utama Beirut.
Dilansir Reuters (27/6), demonstrasi berlangsung setelah pemerintah Lebanon menandatangani kerangka kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat dengan 'Israel'. Kesepakatan tersebut mengaitkan penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Lebanon selatan dengan pelucutan senjata Hizbullah, sebuah syarat yang langsung ditolak kelompok bersenjata yang didukung Iran itu.
Ribuan pendukung Hizbullah kemudian turun ke jalan di kawasan Beirut selatan dan beberapa titik lain untuk memprotes kebijakan pemerintah yang mereka anggap sebagai bentuk penyerahan kepada 'Israel'.
Menurut Middle East Eye, massa sempat memblokade jalan-jalan utama menggunakan ban dan penghalang jalan. Ketika aparat keamanan berupaya membuka akses lalu lintas dan membubarkan kerumunan, bentrokan pun tidak terhindarkan.
Sejumlah video yang beredar memperlihatkan demonstran saling dorong dengan personel militer Lebanon, sementara aparat membentuk barikade untuk mencegah massa bergerak menuju kawasan pemerintahan di pusat kota.
Dalam pidato yang disampaikan sebelum demonstrasi meluas, Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem menolak keras kesepakatan tersebut.
"Kesepakatan ini batal demi hukum. Ini adalah bentuk penyerahan dan penghinaan terhadap Lebanon. Kami tidak akan menerima syarat yang mengorbankan kedaulatan negara," kata Naim Qassem, sebagaimana dikutip The Times of Israel.
Sementara itu, militer Lebanon mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya akan bertindak tegas untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kerusuhan meluas.
Angkatan Bersenjata Lebanon menegaskan setiap aksi yang mengganggu keamanan publik atau menghambat aktivitas masyarakat akan ditangani sesuai hukum yang berlaku.
Aparat juga mengimbau seluruh pihak agar menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk situasi keamanan di negara tersebut.
Gelombang protes ini mencerminkan semakin tajamnya perpecahan politik di Lebanon terkait kesepakatan dengan 'Israel'.
Pemerintah Lebanon memandang perjanjian tersebut sebagai peluang untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan memulihkan stabilitas di wilayah selatan, sedangkan Hizbullah beserta sekutunya menilai kesepakatan itu memberikan keuntungan lebih besar kepada Israel dan mengancam eksistensi kelompok tersebut sebagai kekuatan bersenjata.
Di sisi lain, Israel menyatakan kesepakatan itu merupakan langkah penting menuju penghentian permusuhan dan peningkatan keamanan di perbatasan kedua negara. Namun, penolakan terbuka dari Hizbullah dan kerusuhan yang menyusul di Beirut menunjukkan implementasi perjanjian tersebut berpotensi menghadapi tantangan serius di lapangan. (hanoum/arrahmah.id)