GAZA (Arrahmah.id) -- Kelompok perlawanan Palestina Hamas menyatakan akan ikut dalam pemilihan legislatif Palestina yang dijadwalkan berlangsung pada 28 November 2026, dengan mengusung koalisi nasional seluas mungkin. Pernyataan tersebut disampaikan ketika persiapan pemilu Palestina mulai memasuki tahap politik yang sensitif, terutama terkait syarat dan program politik yang harus diterima para peserta.
Pernyataan itu disampaikan Hussam Badran, anggota biro politik Hamas, dalam wawancara dengan televisi Al-Aqsa pada Rabu (12/8/2026). Badran mengatakan Hamas bersama sebagian besar faksi dan blok pemilu Palestina menolak pemberlakuan persyaratan politik tertentu terhadap peserta pemilu.
“Hamas dan sebagian besar faksi serta blok pemilu Palestina menolak pemberlakuan persyaratan politik atau kewajiban bagi peserta untuk mengadopsi program politik tertentu,” kata Hussam Badran, sebagaimana dikutip Anadolu Agency (13/8).
Pemilu tersebut dijadwalkan mencakup wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, dan akan menjadi pemilihan legislatif teritorial pertama dalam sekitar dua dekade apabila benar-benar terlaksana sesuai jadwal. Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya telah menetapkan tanggal pemungutan suara pada 28 November.
Namun, keikutsertaan Hamas masih menghadapi persoalan terkait aturan pemilu. Sejumlah laporan menyebut kandidat diwajibkan mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina serta menerima program politiknya. Persyaratan tersebut menjadi salah satu poin yang ditolak Hamas.
Badran menilai pemilu mendatang dapat menjadi momentum untuk mengubah konfigurasi politik Palestina. Ia menggambarkannya sebagai peluang untuk mengakhiri apa yang disebutnya sebagai pengambilan keputusan nasional secara sepihak selama sekitar dua dekade oleh kelompok yang menguasai Otoritas Palestina, yakni Fatah.
Keikutsertaan Hamas juga mengingatkan pada pemilu legislatif Palestina 2006, ketika Hamas memenangkan suara terbanyak dan kemudian terbentuk pemerintahan yang memicu konflik politik berkepanjangan dengan Fatah. Perbedaan kedua kelompok tersebut akhirnya berkontribusi pada terbelahnya pemerintahan Palestina antara Gaza dan Tepi Barat.
Anadolu melaporkan bahwa Hamas kini menginginkan partisipasi melalui “koalisi nasional seluas mungkin”, bukan sekadar tampil sebagai peserta tunggal. Langkah itu berpotensi membuka ruang bagi pembentukan blok politik Palestina yang lebih luas menjelang pemilu, meski mekanisme pencalonan dan persyaratan akhirnya masih menjadi bahan perdebatan. (hanoum/arrahmah.id)
