WASHINGTON (Arrahmah.com) – Para pemimpin Palestina gempar setelah situs web Departemen Luar Negeri AS menghapus wilayah Palestina dari daftar negara dan wilayah di dunia, menyusul serangkaian tindakan pro-“Israel” yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump.
Situs web resmi tidak lagi memiliki entri terpisah untuk Otoritas Palestina. Di mana versi situs web sebelumnya yang diarsipkan dari kepresidenan Barack Obama 2009-2017 menunjukkan bahwa “Wilayah Palestina” terdaftar di antara negara-negara dan wilayah di halaman pembuka dan di bagian biro Timur Dekat.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri berupaya mengelak ketika ditanya pada Selasa (27/8/2019).
“Situs web sedang diperbarui. Tidak ada perubahan pada kebijakan kami,” katanya.
Dia tidak mengatakan apakah situs web itu, yang baru-baru ini mengalami desain ulang, akan memasukkan lagi entri terpisah untuk wilayah Palestina.
Tetapi para pemimpin Palestina meragukan bahwa perubahan itu tidak disengaja. Mengingat adanya penghapusan istilah “wilayah pendudukan” dalam beberapa publikasi AS dan rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencaplok lebih banyak wilayah di Tepi Barat.
Kabinet Palestina bahwa mengatakan langkah tersebut “menegaskan bias Amerika terhadap ‘Israel’.”
Kabinet mengatakan bahwa perubahan itu “tidak dapat mengesampingkan hak-hak Palestina, yang diakui oleh negara-negara dunia dengan suara bulat,” seperti dikutip oleh kantor berita resmi Palestina WAFA.
Saeb Erekat, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina dan negosiator veterannya, mengatakan pemindahan itu “bukan tentang kepentingan nasional AS. Ini tentang memajukan agenda dewan pemukim ‘Israel’.”
“Memutuskan untuk tidak melihat kebenaran tidak berarti membatalkan keberadaannya,” tulis Saeb Erekat di akun twitternya.
Dan Shapiro, yang menjabat sebagai duta besar AS untuk “Israel” saat Obama memimpin, menyebut perubahan situs web itu sebagai hal yang “gila.”
“Palestina tidak akan pergi ke mana-mana. Kepentingan AS memerlukan keterlibatan dengan mereka. ‘Israel’ sendiri masih bekerja sama dengan Otoritas Palestina dalam berbagai hal,” tulisnya di twitter.
Trump yang tanpa malu-malu mendukung “Israel” dan pemimpin sayap kanannya, telah mengambil beberapa langkah penting termasuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota negara Yahudi.
Dia juga memangkas dana ke lembaga pengungsi Palestina dan baru-baru ini menekan Netanyahu agar melarang masuknya dua anggota parlemen Demokrat, di mana keduanya adalah wanita Muslim, yang telah mengkritik “Israel”.
Otoritas Palestina telah mengatakan bahwa mereka tidak lagi menganggap Amerika Serikat sebagai perantara yang jujur dan telah menolak inisiatif perdamaian Trump, serta memboikot sebuah konferensi pada Juni di Bahrain yang ditujukan untuk pengembangan wilayah. (rafa/arrahmah.com)
