JAKARTA (Arrahmah.id) - Penolakan "Israel" terhadap proposal perdamaian yang digagas Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dinilai menjadi momentum bagi Indonesia dan tujuh negara pendukung lainnya untuk mengubah pernyataan diplomatik menjadi tekanan politik yang lebih konkret terhadap "Israel'.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak delapan negara pendukung BoP, yakni Turki, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania, mengambil langkah efektif untuk mendorong perdamaian serta mewujudkan kemerdekaan Palestina.
HNW menilai penolakan Israel pada 10 Agustus 2026 bukan sekadar penolakan terhadap sebuah proposal perdamaian.
Menurutnya, sikap tersebut menjadi momentum untuk menguji efektivitas BoP sekaligus kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai penggagas dan pemimpin forum tersebut.
"Sikap arogan dan penolakan 'Israel' itu selain membuka kembali kedoknya, sejatinya juga justru menampar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan inisiator dan pemimpin dari BoP, sehingga sudah sewajarnya bila tekanan terhadap Israel, terutama atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus semakin efektif dilakukan sendiri oleh Donald Trump," ujar HNW dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Uji Efektivitas BoP dan Momentum Indonesia
Menurut HNW, delapan negara pendukung BoP tidak cukup hanya mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka perlu mendesak Trump dan komunitas internasional meningkatkan tekanan terhadap "Israel", termasuk mempertimbangkan pemberlakuan sanksi yang lebih tegas.
Tekanan tersebut, kata dia, harus diarahkan agar "Israel" melaksanakan kesepakatan perdamaian, membuka akses bantuan kemanusiaan, serta mendukung pembangunan kembali Gaza.
"Jadi, inti persoalannya adalah sikap "Israel" yang memang anti segala bentuk perdamaian, dan berusaha untuk terus menguasai dan menjajah Jalur Gaza," terangnya.
HNW juga menilai sikap Kementerian Luar Negeri RI yang menyesalkan dan menolak sikap antiperdamaian "Israel" patut didukung. Namun, Indonesia dinilai perlu memainkan peran yang lebih maksimal dalam mengorkestrasi tekanan internasional.
"Apalagi dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, saatnya Pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina," ujarnya.
Menurut HNW, langkah konkret Indonesia dan tujuh negara lainnya juga dapat menjadi jawaban atas kritik terhadap keputusan Indonesia bergabung dalam BoP.
Hal itu sekaligus dinilai dapat membuktikan komitmen pemerintah terhadap pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan para aktivis pro-Palestina.
Trump Didesak Bertindak
HNW turut menyoroti posisi Trump yang menghadapi penolakan "Israel" terhadap proposal perdamaian yang digagas pemerintahannya.
"Presiden Donald Trump perlu diingatkan, bahwa 'usahanya' untuk menciptakan perdamaian itu justru dihalangi dan ditolak oleh PM Netanyahu yang konon dikenal dekat dan mendengarkan Donald Trump, tokoh yang menginisiasi pembentukan BOP, langkah politik yang disetujui menjadi Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB," tukasnya.
Ia menilai apabila "Israel" menolak mandat perdamaian tersebut, persoalan itu semestinya dikembalikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk membuka jalan bagi penerapan sanksi.
"Karena sikap 'Israel' yang kali ini tidak sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, maka kali ini juga Amerika Serikat mestinya tidak lagi mempergunakan hak vetonya untuk membela 'Israel', agar perdamaian bisa benar-benar dihadirkan sesuai harapan Presiden Trump, dan sesuai harapan warga Gaza," kata dia.
HNW menegaskan tekanan internasional harus berujung pada agenda konkret bagi Gaza dan Palestina.
Agenda tersebut mencakup masuknya bantuan kemanusiaan, penghentian serangan militer, pembangunan kembali Gaza, serta terwujudnya negara Palestina yang merdeka.
"Dan delapan negara pendukung BOP yang mengeluarkan pernyataan bersama di atas, yaitu dengan masuknya bantuan kemanusiaan, berhentinya serangan militer dan dibangunnya kembali Gaza serta berdirinya negara Palestina merdeka," pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)
