BEIRUT (Arrahmah.id) — Pemerintah Suriah mulai meningkatkan upaya hukum untuk membawa kembali sejumlah mantan pejabat dan perwira rezim Bashar Assad yang melarikan diri ke Lebanon setelah jatuhnya rezim tersebut pada Desember 2024.
Langkah ini menandai babak baru hubungan Suriah dan Lebanon pascajatuhnya rezim Assad. Pemerintah di Damaskus berupaya memperkuat kerja sama hukum internasional untuk mengejar para mantan anggota rezim yang diduga terlibat dalam kejahatan perang selama konflik Suriah dan meminta mereka dikembalikan ke Suriah untuk menjalani proses hukum.
Dilansir dari Al Jazeera, Rabu (19/8/2026), puluhan pejabat dan personel militer rezim sebelumnya diyakini sempat mencari perlindungan di Lebanon. Sebagian dari mereka memiliki hubungan lama dengan tokoh-tokoh politik, militer, maupun Hizbullah yang selama bertahun-tahun menjadi sekutu utama rezim Assad.
Namun, situasi tersebut mulai berubah.
Mantan Jenderal Ditangkap di Lebanon
Salah satu perkembangan penting terjadi ketika Adel Issa, mantan jenderal pasukan rezim Suriah, ditangkap di Lebanon setelah datang ke kedutaan Suriah untuk memperbarui dokumen resminya.
Seorang jaksa senior Lebanon kemudian mengonfirmasi persetujuan untuk menyerahkan Issa kepada pihak berwenang Suriah guna menjalani proses hukum atas dugaan kejahatan yang dilakukan selama bertugas di militer.
Penangkapan tersebut menjadi preseden penting karena sebelumnya Beirut belum menyerahkan tersangka kejahatan berat dari era rezim Assad kepada pemerintah Suriah.
Damaskus diketahui telah meminta Lebanon menyerahkan lebih dari 200 perwira yang melarikan diri ke negara tersebut.
Kasus Issa juga menjadi perhatian karena persoalan hukuman mati. Lebanon telah menghapus hukuman mati dalam praktik hukumnya, sedangkan Suriah masih menerapkannya.
Pekan lalu, pengadilan di Damaskus menjatuhkan hukuman mati terhadap Bashar Assad, saudaranya Maher Assad, serta sepupunya Atif Najib. Vonis terhadap Bashar dan Maher dijatuhkan secara in absentia karena keduanya berada di Moskow setelah melarikan diri dari Suriah.
Sejumlah Tokoh Rezim Masih Berada di Lebanon
Setelah Bashar Assad meninggalkan Damaskus pada 8 Desember 2024 dan melarikan diri ke Moskow, sejumlah pejabat senior rezim disebut harus mengatur pelarian mereka sendiri.
Sumber yang mengetahui keberadaan para mantan pejabat mengatakan tokoh-tokoh penting seperti keluarga Assad dan mantan kepala Biro Keamanan Nasional Ali Mamlouk kini berada di Moskow atau Uni Emirat Arab.
Sementara itu, Jamil Hassan, mantan kepala Direktorat Intelijen Angkatan Udara Suriah, diyakini berada di Lebanon. Tahun lalu, sejumlah laporan menyebut Suriah dan Prancis meminta Lebanon menangkap dan menyerahkannya.
Tokoh lainnya, Bassam Hassan, mantan komandan Garda Republik yang pernah berada di lingkaran dekat Assad, juga dilacak oleh media Amerika hingga sebuah apartemen di Beirut. Ia disebut berperan dalam pengadaan senjata dan koordinasi program senjata kimia Suriah yang digunakan rezim terhadap rakyatnya.
Pemerintah Suriah kini mulai mengambil langkah lebih konkret untuk mengejar dan membawa para tokoh tersebut ke hadapan hukum.
Peran Hizbullah Mulai Berubah
Keberadaan mantan pejabat rezim Assad di Lebanon selama ini tidak terlepas dari jaringan hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun, termasuk dengan Hizbullah.
Sejumlah sumber Suriah dan Eropa menyebut sebagian besar mantan pejabat rezim yang masih berada di Lebanon kini terkonsentrasi di kawasan Jabal Mohsen di Tripoli dan sejumlah wilayah di Akkar utara yang berbatasan dengan Suriah.
Namun, jumlah pasti mereka sulit diketahui. Sebagian diduga telah berpindah ke negara ketiga menggunakan paspor palsu, sementara lainnya disebut berhasil diselundupkan kembali ke Suriah.
Salah satu sumber yang mengetahui perkara tersebut mengatakan bahwa pada hari-hari pertama setelah jatuhnya rezim, sejumlah mantan pejabat pemerintah bahkan mendirikan kamp pelatihan di Lembah Bekaa, Lebanon.
Menurut sumber tersebut, kamp-kamp itu kemudian ditutup oleh Hizbullah dan militer Lebanon.
Perubahan sikap tersebut terjadi di tengah upaya membangun hubungan baru antara Damaskus dan Beirut. Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem pada 4 Agustus mengatakan kelompoknya terbuka untuk bertemu dengan kepemimpinan Suriah.
Hizbullah sebelumnya bertempur bersama pasukan Assad selama perang Suriah. Karena itu, kelompok tersebut dipandang negatif oleh banyak warga Suriah. Namun, Hizbullah menyatakan tidak ingin membangun hubungan buruk dengan pemerintahan Suriah yang baru.
Analis senior Suriah dari International Crisis Group, Nanar Hawach, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Rusia saat ini menjadi tempat perlindungan bagi keluarga Assad dan kekayaannya, sementara Hizbullah yang menghadapi tekanan terkait perlucutan senjata membutuhkan ketenangan dengan Damaskus daripada membuka konflik baru di front Suriah.
Hubungan Suriah-Lebanon Memasuki Babak Baru
Selama puluhan tahun, hubungan Suriah dan Lebanon berada di bawah pengaruh kuat keluarga Assad.
Tentara Suriah memasuki Lebanon pada 1976 ketika Hafez Assad, ayah Bashar, berkuasa. Pasukan Suriah kemudian menguasai sebagian besar wilayah Lebanon hingga 2005, ketika tekanan politik dan aksi protes memaksa Bashar Assad menarik pasukannya.
Meski pasukan Suriah telah ditarik, pengaruh Assad di Lebanon tetap bertahan melalui jaringan sekutu, termasuk Hizbullah, hingga rezim tersebut tumbang pada 2024.
Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Ahmad Asy-Syaraa kini berusaha membangun hubungan yang lebih seimbang dengan Beirut.
Persetujuan penyerahan Adel Issa menjadi salah satu indikator bahwa hubungan kedua negara mulai memasuki fase berbeda. Namun, persoalan hukum masih menjadi hambatan besar.
Hukuman Mati Jadi Persoalan Utama
Pakar hukum menilai penyerahan tersangka kepada Suriah menjadi persoalan rumit karena adanya perbedaan hukum antara kedua negara.
Lebanon tidak menerapkan hukuman mati, sementara Suriah masih menjatuhkan hukuman tersebut. Kondisi ini dapat menjadi kendala bagi negara-negara Eropa maupun Lebanon dalam menyerahkan tersangka kepada otoritas Suriah apabila terdapat risiko mereka dijatuhi hukuman mati.
Wadih al-Asmar, salah satu pendiri sekaligus ketua Lebanese Center for Human Rights, mengatakan pengadilan Lebanon berkewajiban menindak orang-orang yang melakukan kejahatan selama periode pendudukan Suriah.
Namun, menurutnya, Lebanon tidak dapat menyerahkan seseorang kepada negara yang berpotensi menjatuhkan hukuman mati tanpa melanggar ketentuan hukum.
"Situasinya sangat rumit. Menurut saya, satu-satunya jalan bagi pemerintah Lebanon dan Suriah dalam kerangka negara hukum adalah Suriah menghapus hukuman mati," ujarnya.
Dengan demikian, upaya Damaskus membawa pulang para mantan pejabat Assad bukan sekadar persoalan penegakan hukum. Kasus tersebut juga menjadi ujian bagi hubungan baru Suriah-Lebanon, sekaligus memperlihatkan bagaimana jaringan perlindungan yang selama puluhan tahun menaungi para pejabat rezim lama mulai kehilangan kekuatannya.
(Samirmusa/arrahmah.id)
