NEW YORK (Arrahmah.com) – Human Rights Watch pada hari Kamis (10/9/2020) menuduh kelompok-kelompok bersenjata Libya yang terkait dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Fayez al-Sarraj menggunakan senjata berat untuk membubarkan demonstrasi anti-korupsi bulan lalu di ibu kota dan menahan, menyiksa, dan secara paksa menghilangkan pengunjuk rasa.
HRW mengatakan milisi menggunakan senapan mesin dan senjata anti-pesawat yang dipasang di kendaraan terhadap pengunjuk rasa, diduga menewaskan satu dan melukai lainnya pada akhir Agustus. Setidaknya 24 orang, termasuk seorang reporter lokal, ditahan dan dipukuli, katanya.
“Perpecahan politik dan masalah keamanan tidak membenarkan kelompok bersenjata yang datang ke pengunjuk rasa dengan senapan mesin dan senjata anti-pesawat untuk mengintimidasi mereka dan membubarkan protes,” kata Hanan Salah, peneliti senior HRW Libya. “Otoritas Tripoli harus menyelidiki dan secara terbuka mengungkapkan nama-nama kelompok bersenjata dan komandan yang gagal mematuhi standar kepolisian dasar dan meminta pertanggungjawaban mereka.”
Bulan lalu, ratusan warga Libya turun ke jalan di Tripoli dan kota-kota lain di bawah Sarraj untuk memprotes kondisi ekonomi yang memburuk.
Pada saat itu, Menteri Dalam Negeri Fathi Bashaga mengakui bahwa salah satu kelompok milisi, yang tidak ia sebutkan namanya, telah menembakkan peluru tajam ke arah pengunjuk rasa damai dan bahwa penyelidikan sedang dilakukan.
Selanjutnya, Sarraj secara singkat membebaskan Bashaga dari tugasnya untuk diinterogasi.
Sebelumnya, Sarraj mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa pengunjuk rasa tidak memiliki izin untuk berkumpul dan mengumumkan jam malam 24 jam untuk memerangi pandemi virus corona, sebuah langkah yang diyakini para pengunjuk rasa dimaksudkan untuk mencegah mereka berkumpul.
Kelompok hak asasi yang berbasis di New York ini menyebut tiga milisi yang memiliki hubungan dengan pemerintah Sarraj sebagai pelaku pelanggaran, termasuk Brigade Al-Nawasi yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri, Pasukan Pencegahan Khusus dan Keamanan Umum.
Human Rights Watch mengatakan telah mewawancarai 19 orang, termasuk demonstran, kerabat dan teman mereka dan memeriksa foto dan video pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan berlebihan.
HRW mengutip kerabat dan teman dari dua pengunjuk rasa yang dibebaskan setelah ditahan di pangkalan militer selama empat hari. Mereka mengatakan bahwa mereka disiksa dan dipaksa untuk menandatangani janji bahwa mereka tidak akan terlibat dalam demonstrasi anti-pemerintah di masa depan. Sebuah laporan media baru-baru ini mengatakan 13 pengunjuk rasa telah dibebaskan dan sekitar delapan orang masih ditahan.
“Otoritas peradilan pidana harus segera menghadirkan semua tahanan yang tersisa kepada hakim untuk menentukan legalitas penahanan mereka dan harus menuntut mereka segera dengan kejahatan atau membebaskan mereka, karena penahanan sebelum persidangan harus menjadi pengecualian, bukan aturan,” kata laporan HRW. (Althaf/arrahmah.com)
