JAKARTA (Arrahmah.id) – Muhammad Sohibul Iman resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029, Senin (16/11/2026).
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri dari jabatan itu pada 10 November 2026.
Pelantikan berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR RI, Jakarta. Penetapan Sohibul sebagai pimpinan MPR dibacakan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum MPR, Agus Subagyo.
Dalam petikan keputusan pimpinan MPR RI yang ditetapkan di Jakarta pada 16 November 2026, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menetapkan Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024–2029.
"Menetapkan Saudara H. Muhammad Sohibul Iman, M.Sc., Ph.D. sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2024–2029 sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2024–2029," demikian bunyi petikan keputusan tersebut.
Keputusan itu juga menyatakan bahwa penetapan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Setelah keputusan dibacakan, Sohibul Iman mengucapkan sumpah jabatan di bawah kitab suci. Ia berjanji menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Wakil Ketua MPR dengan penuh tanggung jawab.
"Demi Allah, saya bersumpah, saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," kata Sohibul.
Hidayat Nur Wahid Mundur karena Penugasan Baru di DPR
Pergantian pimpinan MPR tersebut bermula dari pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI pada 10 November 2026.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemudian memutuskan Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, untuk menggantikan posisi Hidayat di jajaran pimpinan MPR.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan, pengunduran diri Hidayat berkaitan dengan penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Penugasan tersebut ditujukan untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional, khususnya dalam membangun kerja sama dengan negara-negara Islam serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
"PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan," kata Kholid dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
PKS Dorong Diplomasi Parlemen dan Dukungan untuk Palestina
Kholid mengatakan, PKS ingin memperluas hubungan Indonesia dengan parlemen berbagai negara melalui penugasan Hidayat di BKSAP DPR RI.
Kerja sama tersebut tidak hanya menyasar negara-negara Islam, tetapi juga negara lain yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian PKS adalah memperkuat dukungan internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional," ujarnya.
Menurut Kholid, diplomasi parlemen harus mampu menghasilkan langkah-langkah konkret. Di antaranya mendorong perlindungan warga sipil Palestina, membuka akses bantuan kemanusiaan, serta memperkuat penghormatan terhadap hukum internasional.
Dengan pelantikan Sohibul Iman, posisi Wakil Ketua MPR yang sebelumnya dijabat Hidayat Nur Wahid kini resmi terisi. Sementara itu, Hidayat mendapat penugasan baru untuk memperkuat hubungan dan diplomasi parlemen Indonesia melalui BKSAP DPR RI.
(ameera/arrahmah.id)
