NEW YORK (Arrahmah.id) - Hubungan diplomatik antara Kolombia dan 'Israel' kembali berada di titik nadir setelah Presiden Kolombia, Gustavo Petro, secara terbuka menyamakan tindakan militer 'Israel' di Jalur Gaza dengan Nazi. Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan langsung oleh Petro dalam pidatonya di hadapan sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, yang langsung memicu reaksi keras dan kecaman dari para pejabat tinggi Tel Aviv.
Dalam orasinya, Presiden Petro menyoroti jatuhnya puluhan ribu korban jiwa di Gaza akibat bombardir rudal yang menyasar warga sipil, termasuk anak-anak. Menurut pemimpin sayap kiri tersebut, skala kehancuran dan jumlah korban yang begitu masif merupakan realitas yang tidak dapat ditutupi oleh kepentingan politik maupun ekonomi mana pun. "Ini adalah kesamaan nyata dari apa yang saya katakan di sini, bahwa kita sedang kembali ke era Nazi," tegas Petro sebagaimana dikutip oleh media 'Israel', Walla.
Pernyataan Petro di panggung PBB langsung direspons dengan kecaman tajam oleh Menteri Luar Negeri 'Israel', Gideon Sa'ar, dan Duta Besar 'Israel' untuk PBB, Danny Danon.
Sa'ar menyebut Presiden Petro sebagai aib bagi bangsanya yang besar dan menuduhnya sebagai seorang anti-Semit yang secara sistematis merendahkan memori peristiwa Holocaust. Sa'ar juga melontarkan kritik politik dengan menyebut Petro sebagai seorang komunis yang menghancurkan negaranya sendiri dan akan segera menjadi bagian dari masa lalu.
Danon menegaskan bahwa tidak ada pembenaran apa pun atas pernyataan Petro yang dinilainya menyimpang. Ia menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak didirikan untuk menjadi panggung bagi ideologi yang cacat atau wadah untuk mendistorsi sejarah Holocaust.
Kecaman 'Israel' yang menyebut Petro akan segera menjadi masa lalu merujuk pada berakhirnya masa jabatan kepresidenannya, di mana Kolombia dijadwalkan menggelar pemilu presiden pada 21 Juni 2026 mendatang tanpa keikutsertaan Petro sebagai kandidat.
Hubungan bilateral kedua negara mengalami kemerosotan drastis sejak meletusnya konflik di Gaza pada 7 Oktober 2023, yang berdasarkan data terkini telah berlangsung selama dua tahun dan mengakibatkan sekitar 73.000 warga Palestina tewas serta 173.000 lainnya luka-luka.
Sebagai bentuk protes awal, kurang dari satu bulan setelah 'Israel 'meluncurkan operasi militer Iron Swords di Gaza pada Oktober 2023, Pemerintah Kolombia mengambil langkah diplomatik pertama dengan menarik pulang duta besarnya dari Tel Aviv.
Eskalasi penolakan Bogota semakin memuncak pada Mei 2024 ketika Presiden Gustavo Petro secara resmi mengumumkan pemutusan seluruh hubungan diplomatik dengan 'Israel', dengan alasan bahwa pemerintahan di Tel Aviv dipimpin oleh presiden dan kabinet yang melakukan genosida.
Tidak berhenti di situ, sepanjang medio Januari 2025 hingga Juni 2026, pemerintah sayap kiri Kolombia memperkuat perlawanan politiknya di panggung internasional dengan mengajukan permohonan resmi untuk bergabung bersama Afrika Selatan dalam gugatan hukum terhadap Israel atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag.
Konfrontasi verbal di markas PBB ini semakin menegaskan posisi Kolombia di bawah kepemimpinan Petro sebagai salah satu negara Amerika Latin yang paling vokal dalam menentang kebijakan militer 'Israel', di tengah upaya internasional yang masih buntu untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. (zarahamala/arrahmah.id)