ANKARA (Arrahmah.id) -- Pemerintah Turki menangkap lebih dari 200 orang dalam operasi keamanan besar-besaran menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang akan berlangsung di Ankara pada 7–8 Juli 2026. Operasi yang digelar Selasa (23/6/2026) itu diklaim menyasar individu yang diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok militan dan organisasi yang dikategorikan sebagai teroris oleh pemerintah Turki.
Dilansir The New Era (23/6), Kejaksaan Ankara mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap 241 orang, sementara aparat kepolisian dan gendarmerie berhasil menahan sedikitnya 209 tersangka dalam penggerebekan yang dilakukan di berbagai lokasi di ibu kota Turki.
Di antara mereka terdapat puluhan orang yang dituduh terkait dengan kelompok militan Islamic State (ISIS) serta anggota organisasi kiri radikal Revolutionary People's Liberation Party/Front (DHKP-C).
Operasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengamanan menjelang pertemuan para pemimpin negara anggota NATO yang akan dihadiri sejumlah kepala negara dan pemerintahan, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pemerintah Turki telah memperketat pengamanan menjelang KTT NATO dengan membatasi akses ke sejumlah ruas jalan utama, meningkatkan patroli keamanan, memperkuat penjagaan di sekitar lokasi konferensi dan hotel delegasi, serta membatasi kegiatan demonstrasi di beberapa area strategis ibu kota.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi ancaman keamanan selama berlangsungnya pertemuan aliansi pertahanan terbesar di dunia tersebut.
Namun, operasi penangkapan ini memicu kontroversi setelah sejumlah media lokal dan internasional melaporkan bahwa beberapa politikus, aktivis hak asasi manusia, aktivis LGBTQ+, serta pengacara yang dekat dengan kelompok oposisi juga termasuk di antara mereka yang ditahan.
Kondisi itu memunculkan tuduhan bahwa pemerintah menggunakan alasan keamanan untuk membatasi ruang gerak kelompok kritis menjelang penyelenggaraan KTT NATO.
Partai pro-Kurdi Peoples' Equality and Democracy Party (DEM) menjadi salah satu pihak yang paling keras mengkritik operasi tersebut. Dalam pernyataan resminya, partai itu menilai langkah pemerintah telah melampaui kebutuhan pengamanan yang wajar.
“Gelombang penahanan dan penangkapan sewenang-wenang yang menargetkan lembaga-lembaga kiri dan sosialis ini kembali menunjukkan kondisi yang sedang dialami negara. Mengubah Ankara menjadi penjara raksasa demi KTT NATO tidak dapat diterima,” demikian pernyataan Partai DEM.
Kritik serupa juga muncul dari kalangan organisasi masyarakat sipil yang menilai persiapan KTT NATO dijadikan alasan untuk memperketat pengawasan terhadap kelompok oposisi dan aktivis.
Dalam pernyataannya, Partai DEM menegaskan bahwa persiapan konferensi internasional tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk membatasi kebebasan politik dan hak-hak dasar warga negara.
Pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdoğan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa operasi keamanan dilakukan semata-mata untuk mencegah ancaman terorisme. Ankara dalam beberapa tahun terakhir memang rutin melakukan operasi anti-teror setelah negara itu menjadi sasaran sejumlah serangan mematikan yang dikaitkan dengan ISIS maupun kelompok ekstremis lainnya.
Bulan lalu, aparat keamanan Turki juga menangkap lebih dari 300 orang yang diduga memiliki hubungan dengan ISIS dalam operasi serupa di berbagai wilayah negara tersebut. (hanoum/arrahmah.id)