TEHERAN (Arrahmah.id) - Memorandum of Understanding (MoU) sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mengakhiri perang kedua negara resmi berakhir pada Senin (17/8). Berakhirnya kesepakatan tersebut meningkatkan risiko kembalinya konflik terbuka sekaligus memperbesar ketidakpastian mengenai upaya diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan kedua negara.
Menjelang batas waktu berakhirnya kesepakatan, hampir tidak terlihat kemauan politik dari Washington maupun Teheran untuk memperpanjang kesepakatan selama 60 hari tersebut atau kembali ke meja perundingan.
Sebaliknya, kedua negara terus saling melontarkan ancaman. Presiden AS Donald Trump bahkan mengancam pekan lalu akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Sementara pejabat Iran menyatakan kesiapan untuk kembali berperang.
MoU sementara tersebut ditandatangani Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada 17 Juni, setelah beberapa pekan diplomasi intensif yang dipimpin Pakistan dan Qatar.
Kesepakatan itu membuka periode dua bulan bagi kedua pihak untuk merundingkan perjanjian damai komprehensif guna menyelesaikan perselisihan terkait program nuklir Iran.
Persoalan nuklir ditunda untuk perundingan lanjutan. Sebagai langkah sementara, kedua negara menyepakati penghentian operasi militer secara segera dan permanen di seluruh front, termasuk Lebanon, serta berkomitmen tidak mengancam atau menggunakan kekuatan militer.
Untuk menyelesaikan krisis di Selat Hormuz, AS sepakat mencabut blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari. Sebagai imbalannya, Iran akan mencabut pembatasan lalu lintas kapal dan melakukan pembersihan ranjau di kawasan tersebut.
Iran juga menyatakan akan membebaskan biaya pelayaran selama 60 hari selama negosiasi kesepakatan final berlangsung. Status masa depan Selat Hormuz dipisahkan dari negosiasi AS-Iran, dengan Iran dan Oman diberi kewenangan untuk menentukan mekanisme pengelolaannya setelah perang.
AS juga berkomitmen mengakhiri seluruh sanksi terhadap Iran, memberikan pengecualian untuk ekspor minyak Iran, serta membuka sebagian aset Iran yang dibekukan.
Washington turut berkomitmen menyusun rencana investasi sedikitnya 300 miliar dolar AS untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran.
Sementara itu, Iran kembali menegaskan tidak akan mengembangkan senjata nuklir dan sepakat membekukan seluruh aktivitas nuklir selama negosiasi perjanjian final berlangsung.
Mengapa kesepakatan gagal?
Pada awalnya, AS dan Iran menunjukkan itikad baik. Kedua pihak bahkan bertemu di Swiss pada 21 Juni dalam pertemuan tingkat tinggi antara pejabat Iran dan AS yang disebut sebagai salah satu pertemuan paling signifikan dalam beberapa dekade.
Sehari kemudian, Departemen Keuangan AS memberikan pengecualian terhadap sanksi ekspor minyak Iran selama dua bulan.
Namun, situasi mulai memburuk dalam beberapa pekan berikutnya setelah kedua negara saling menuduh melanggar kesepakatan.
Pada 26 Juni, Trump menuduh Iran melakukan "pelanggaran bodoh" setelah sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz. Dua hari kemudian, Teheran menuduh Washington melanggar kesepakatan setelah AS kembali melakukan serangan.
Perselisihan mengenai masa depan Selat Hormuz menjadi salah satu persoalan utama. Pejabat AS tetap menuntut agar kondisi selat dikembalikan seperti sebelum perang, sementara pejabat Iran menolak pernyataan keras Trump yang dinilai melanggar kesepakatan.
Pada pertengahan Juli, gencatan senjata praktis telah runtuh. Selama dua pekan, AS membombardir wilayah selatan Iran, sementara Teheran kembali melancarkan serangan besar-besaran di kawasan Teluk.
Meskipun perdamaian rapuh kembali tercapai pada akhir Juli, belum terlihat tanda-tanda kedua negara siap kembali ke meja perundingan.
Analis kebijakan luar negeri Timur Tengah dari Chatham House, Neil Quilliam, mengatakan berakhirnya MoU pada dasarnya hanya meresmikan kondisi yang sebelumnya sudah terjadi.
Menurutnya, kedua negara telah mempertanyakan kesepakatan tersebut dan saling menuduh melanggar ketentuannya. Dengan demikian, berakhirnya MoU menegaskan runtuhnya kerangka diplomasi yang sebelumnya sudah kesulitan bertahan.
Berakhirnya MoU membuka ruang lebih besar bagi kedua negara untuk kembali menggunakan tekanan politik, ekonomi, maupun militer tanpa batasan yang sebelumnya diberlakukan oleh kesepakatan tersebut.
Quilliam memperingatkan kondisi itu meningkatkan ketidakpastian dan risiko salah perhitungan yang dapat memicu eskalasi.
Alih-alih mengancam serangan militer langsung, pejabat pemerintahan Trump sejauh ini mengisyaratkan kemungkinan kembali menggunakan tekanan ekonomi. Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahkan berjanji menerapkan langkah-langkah yang disebutnya belum pernah terjadi dalam sejarah isolasi ekonomi.
Di sisi lain, kemampuan militer AS untuk terus menghadapi serangan Iran juga dipertanyakan setelah muncul laporan mengenai menipisnya persediaan rudal pencegat. Militer AS juga disebut telah menggunakan hampir seluruh rudal presisi jarak jauh yang dimilikinya.
Iran sementara itu mengancam akan kembali berperang jika AS tidak memenuhi tuntutannya. Seorang pejabat Iran bahkan mengancam akan beralih ke posisi sepenuhnya ofensif dan meningkatkan eskalasi di kawasan Teluk untuk mematahkan blokade AS.
Quilliam memperkirakan situasi paling mungkin berkembang menjadi periode konfrontasi berkepanjangan yang berlangsung secara sporadis. Menurutnya, kedua pihak kemungkinan tidak ingin mengambil risiko perang regional besar, tetapi rendahnya tingkat kepercayaan akan terus menghambat negosiasi.
Tanpa provokasi besar, Washington dan Teheran diperkirakan lebih memilih mengelola ketegangan daripada berhadapan langsung secara militer. Namun, ketidakstabilan yang berkepanjangan dinilai dapat menciptakan peluang berulang bagi salah perhitungan, sehingga konflik semakin sulit dikendalikan. (zarahamala/arrahmah.id)
