RIYADH (Arrahmah.id) – Arab Saudi telah lama menyatakan bahwa mereka tidak akan memulihkan hubungan dengan “Israel” sampai Palestina mendapatkan negara mereka sendiri – namun posisi tersebut tampaknya menjadi kurang jelas pada pekan ini.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman dalam wawancara berbahasa Inggris pertamanya pada Rabu (20/9/2023) kepada Fox News, berbicara panjang lebar tentang negosiasi Saudi dengan “Israel” mengenai kesepakatan normalisasi.
BacaJuga
Namun dalam diskusi tersebut tidak disebutkan mengenai negara Palestina, hak sipil dan hak asasi manusia, atau hal spesifik lainnya.
“Bagi kami, persoalan Palestina sangat penting. Kita perlu menyelesaikan bagian itu,” kata pemimpin de facto Arab Saudi tersebut kepada Fox News. “Kami berharap hal ini akan mencapai titik tertentu, sehingga dapat meringankan kehidupan rakyat Palestina dan menjadikan “Israel” kembali sebagai pemain di Timur Tengah.”
Ketika ditanya mengenai hal-hal apa saja yang ingin ia capai bagi warga Palestina, ia bungkam.
“Itu bagian dari negosiasi,” jawabnya. “Saya benar-benar ingin melihat kehidupan yang baik bagi rakyat Palestina,” tambahnya samar-samar, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Meskipun tidak menunjukkan seperti apa konsesi yang akan diberikan kepada Riyadh, ia menyebut potensi kesepakatan normalisasi antara “Israel” dan Arab Saudi sebagai “kesepakatan bersejarah terbesar sejak akhir Perang Dingin”.
Bagi beberapa analis Palestina, komentar-komentar tersebut penting karena tidak disebutkan.
“Wawancara Bin Salman dengan Fox News sangat meresahkan,” Hani al-Masri, direktur jenderal Masarat, Pusat Penelitian Kebijakan dan Studi Strategis Palestina, mengatakan kepada Middle East Eye.
“Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang inisiatif perdamaian, mengakhiri pendudukan, negara Palestina, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak untuk kembali bagi para pengungsi.
“Ini berarti bahwa dia tidak ingin berkomitmen pada apa pun, dan ini mencerminkan kesediaan yang besar untuk melakukan fleksibilitas yang berlebihan dan tawar-menawar yang ilegal.”
Arab Saudi telah melakukan normalisasi hubungan dengan “Israel” sejak 2002, mengingat Rencana Perdamaian Arab, yang menyerukan negara Palestina merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Namun dalam beberapa bulan terakhir, Washington telah mempelopori upaya untuk mencapai kesepakatan antara kerajaan Teluk dan “Israel”.
Sebagai imbalan atas normalisasi hubungan, Arab Saudi dilaporkan menginginkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat, bantuan dalam mengembangkan program nuklir sipil, dan lebih sedikit pembatasan terhadap penjualan senjata AS.
Tawar-menawar mereka mengenai hak-hak Palestina tidak begitu terasa.
“Biasanya negosiator mengajukan… tuntutan maksimal dan mengubah posisinya jika pihak lain menawarkan [sesuatu] yang layak untuk ditawar,” kata Masri.
“Namun, memulai dengan plafon yang sangat rendah akan menghasilkan konsesi besar tanpa adanya keuntungan yang signifikan dari negara yang menduduki.”
Dia mengutip penolakan anggota pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terhadap konsesi serius apa pun, termasuk pembekuan pembangunan permukiman ilegal di tanah Palestina yang diduduki, sebagai bukti rendahnya plafon tersebut.
“Perjuangan Palestina selalu menjadi bumerang bagi para otokrat Arab,” cuit Marwa Fatafta, seorang analis kebijakan Palestina.
“MBS tidak peduli dengan warga Palestina atau kehidupan kami. Dia sedang menunggu kesempatan yang matang sebelum dia mencapai kesepakatan normalisasi dengan “Israel”.”
Abraham Accords gagal ‘menyelesaikan masalah Palestina’
Pada Kamis (21/9), Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa tidak akan ada perdamaian di wilayah tersebut tanpa hak penuh dan kenegaraan Palestina.
“Mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak-hak nasional dan sah mereka secara penuh, adalah keliru,” katanya, merujuk pada kesepakatan normalisasi.
Pada 2020, “Israel” menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan sebagai bagian dari Perjanjian Abraham yang ditengahi oleh mantan Presiden AS Donald Trump.
Meskipun banyak pengamat mengatakan masalah Palestina bukanlah pendorong utama normalisasi, UEA tetap mempertimbangkan pembentukan hubungan dengan “Israel” dalam konteks konflik dengan Palestina.
Yousef Al Otaiba, duta besar UEA untuk AS, mengatakan pada saat itu bahwa Palestina harus berterima kasih atas kesepakatan normalisasi dengan “Israel”, mengklaim bahwa kesepakatan tersebut akan mencegah aneksasi besar-besaran terhadap Tepi Barat – meskipun pejabat “Israel” menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk melakukan tindakan seperti itu.
Tiga tahun kemudian, sikap UEA terhadap dampak normalisasi tampaknya mulai mereda.
Ketika ditanya pekan ini di sela-sela Majelis Umum PBB apakah perjanjian tersebut dimaksudkan untuk “menyelesaikan masalah Palestina”, penasihat urusan luar negeri UEA Anwar Gargash menjawab bahwa perjanjian tersebut tidak dimaksudkan untuk “menyelesaikan masalah Palestina”.
Sebaliknya, ia mengklaim bahwa warga Palestina telah diberi cek kosong oleh negara-negara Arab, namun “belum melakukan apa pun” dengan dukungan tersebut.
Namun, sejak perjanjian normalisasi ini ditandatangani, situasi banyak warga Palestina semakin memburuk.
Tahun ini akan menjadi tahun paling berdarah di Tepi Barat yang diduduki: setidaknya 222 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan “Israel” tahun ini, termasuk 38 anak-anak, menurut penghitungan Middle East Eye.
“Masih ada yang bisa dilakukan Palestina dan Arab untuk mencegah normalisasi Saudi,” kata Masri. “Langkah pertama adalah tidak bersedia berpartisipasi atau meliputnya.”
Dia menambahkan bahwa ekstremisme sayap kanan dalam pemerintahan koalisi “Israel” “memberikan peluang emas untuk mencegah normalisasi Israel”. (zarahamala/arrahmah.id)
