AMMAN (Arrahmah.id) – Parlemen Yordania pada Rabu (18/1/2023) mengeluarkan anggota parlemen Mohammed al-Fayez setelah dia mengirim surat kepada Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) memintanya untuk tidak mengirim bantuan asing lagi ke Yordania.
Anggota parlemen itu telah mengirim surat kepada MBS pada Desember 2022 di mana dia mengatakan bantuan Saudi “hanya diberikan kepada kelas korup” dan “dengan mengorbankan martabat rakyat Yordania”.
Parlemen Yordania mengatakan bahwa al-Fayez telah melanggar hukum dan konstitusi Yordania dengan “memfitnah kerajaan” dan melanggar protokol diplomatik melalui suratnya kepada MBS.
Risalah parlemen juga mengatakan bahwa anggota parlemen tersebut terlalu banyak absen dari sesi parlemen dan telah melakukan sumpah palsu.
Al-Fayez mengatakan kepada The New Arab bahwa dia “sangat senang” dengan pemungutan suara parlemen, mencatat bahwa dia telah mengajukan pengunduran dirinya ke badan legislatif Yordania pada awal Desember.
Dalam surat pengunduran dirinya, dia mengutip “campur tangan asing” di parlemen dan “kurangnya kemampuan untuk melakukan apa pun” sebagai alasan kepergiannya.
Arab Saudi adalah mitra ekonomi penting bagi Yordania, mempekerjakan ribuan orang Yordania yang pengiriman uangnya merupakan bagian penting dari ekonomi Kerajaan Hashemite itu.
Monarki Teluk itu juga telah menjadi sumber besar bantuan asing ke negara tersebut. Pada 2018, Saudi dan negara-negara Teluk lainnya menawarkan setidaknya $2,5 miliar kepada Yordania untuk mengendalikan protes massa atas kebijakan penghematan yang diusulkan.
Yordania menghukum warganya yang dinilai mengganggu hubungan dengan negara-negara saudara di bawah undang-undang anti-terorismenya. Tuduhan itu paling sering dilontarkan terhadap mereka yang mengkritik negara-negara Teluk.
Pada Agustus 2020, kartunis politik terkenal Emad Hajaj ditangkap karena membuat kartun yang mengejek perjanjian perdamaian UEA-“Israel” yang baru ditandatangani.
“Kami berbicara tentang reformasi politik dan perubahan konstitusi yang dapat membawa Yordania ke tempat yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi hari ini menegaskan bahwa semua ini hanyalah basa-basi,” kata al-Fayez.
Hampir sembilan dari sepuluh warga Yordania mengatakan bahwa mereka yakin korupsi hadir di negara bagian Yordania, menurut survei opini Arab Barometer 2022.
Sebaliknya, hanya 35 persen warga Yordania yang disurvei percaya bahwa pemerintah berupaya memberantas korupsi – turun dari 60 persen pada 2012.
Ketimpangan yang semakin dalam telah memperburuk kekhawatiran tentang korupsi dan salah urus ekonomi di negara ini.
Satu persen orang terkaya Yordania memperoleh kekayaan enam kali lebih banyak pada 2020-2021 daripada lima puluh persen populasi terbawah, ungkap penelitian Oxfam pada 17 Januari.
Dalam beberapa bulan terakhir, Yordania telah mengalami pemogokan massal oleh pengemudi truk dan pemilik usaha kecil karena meningkatnya biaya hidup.
Pemerintah telah menanggapi dengan menaikkan beberapa pajak untuk barang-barang penting seperti minyak tanah, tetapi sebaliknya mengatakan bahwa pencabutan subsidi diperlukan untuk memenuhi persyaratan program reformasi IMF. (zarahamala/arrahmah.id)
