WASHINGTON (Arrahmah.id) - Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan sempat mengancam akan menghentikan pengiriman senjata defensif penting ke Arab Saudi setelah kerajaan tersebut menghalangi operasi militer besar Amerika Serikat terhadap Iran. Menurut laporan The Wall Street Journal (WSJ) pada Selasa (30/6/2026), ketegangan ini dipicu oleh penolakan Saudi untuk memberikan akses pangkalan dan wilayah udaranya bagi Project Freedom, sebuah operasi militer AS untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Operasi yang diluncurkan pada awal Mei tersebut awalnya dirancang sebagai upaya AS untuk mengamankan jalur pelayaran komersial setelah Iran mengganggu lalu lintas maritim di tengah agresi militer AS-'Israel'. Namun, saat lebih dari 100 pesawat militer AS bersiap untuk beroperasi, Arab Saudi memblokir akses wilayahnya.
Para pejabat familiar menyebutkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi memperingatkan Trump bahwa operasi tersebut justru akan memicu eskalasi berbahaya dengan Iran. Saudi khawatir akan keselamatan infrastruktur energi domestiknya setelah Iran sebelumnya meluncurkan rudal dan drone yang menyasar fasilitas energi di kawasan tersebut, termasuk kompleks Ras Tanura di Saudi, hub minyak Fujairah di UEA, dan kompleks gas alam Ras Laffan di Qatar.
Penolakan Saudi membuat Gedung Putih geram. WSJ melaporkan bahwa pemerintah AS mengancam akan menahan pengiriman sistem interseptor yang sangat dibutuhkan Riyadh untuk menangkal serangan rudal dan drone Iran jika Saudi tidak membatalkan keputusannya. Tekanan tersebut akhirnya berhasil membuat Saudi membuka kembali akses bagi fasilitas militer AS, meskipun operasi Project Freedom sendiri tidak pernah dilanjutkan. Sebagai gantinya, AS beralih pada taktik pengawalan kapal komersial secara tertutup pada malam hari dengan transponder dimatikan.
Perselisihan ini mencerminkan perbedaan pandangan yang tajam antara Washington dan Riyadh. Pemerintah Saudi secara konsisten mendorong solusi diplomatik dan memperingatkan bahwa upaya menjatuhkan rezim Iran akan mengguncang pasar minyak global dan mengancam stabilitas kawasan.
Hubungan kedua negara kini dilaporkan mengalami gesekan diplomatik, yang terlihat dari absennya kunjungan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ke Riyadh dalam tur Teluk baru-baru ini, serta keputusan Putra Mahkota Arab Saudi untuk tidak menghadiri KTT G7 di Prancis.
Sebagai respons, Pentagon kini dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengurangi kehadiran militer AS di Arab Saudi dan memusatkan kekuatan di negara-negara yang dinilai lebih kooperatif, seperti 'Israel' dan Yordania.
Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan mempercepat diplomasi regional dengan meningkatkan kontak dengan Iran dan memperluas kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain, termasuk Pakistan, guna mengamankan kepentingan nasional mereka di luar kebijakan umum Amerika Serikat. (zarahamala/arrahmah.id)