EROPA (Arrahmah.id) – Parlemen Eropa pada Kamis (19/1/2023) menyerukan agar Garda Revolusi Iran (IRGC) dimasukkan ke dalam daftar teroris Uni Eropa dan bersikeras bahwa sanksi-sanksi yang menargetkan Teheran harus diperluas setelah penindasan protes dengan kekerasan.
Dalam sebuah resolusi yang tidak mengikat, badan legislatif mengumpulkan mayoritas besar untuk menyerukan kepada 27 negara anggota Uni Eropa untuk mengambil tindakan hukuman melawan apa yang dilihatnya sebagai kemunduran hak asasi manusia yang cepat di Iran.
Selain seruan untuk memasukkan organisasi tersebut ke dalam daftar hitam teroris, Parlemen Eropa juga menginginkan agar Uni Eropa melarang aktivitas ekonomi atau keuangan yang terkait dengan Garda Revolusi. Amerika Serikat telah menetapkan korps ini sebagai “organisasi teroris asing”, dan menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, lansir Arab News (19/1).
Iran memperingatkan pada Kamis bahwa Uni Eropa akan “menembak kakinya sendiri” jika menetapkan Garda Revolusi sebagai entitas teroris.
“Kami telah berulang kali mengatakan bahwa Garda Revolusi adalah organisasi resmi dan berdaulat yang perannya sangat penting untuk menjamin keamanan Iran,” kata Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian, dalam sebuah panggilan telepon dengan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Josep Borrell.
“Langkah-langkah yang diambil oleh Parlemen Eropa untuk memasukkan organisasi ini ke dalam daftar teroris adalah sebuah pukulan bagi Eropa sendiri.”
Tindakan Parlemen Eropa ini dilakukan sebelum pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin di mana lebih banyak sanksi terhadap Teheran diharapkan akan disetujui.
Resolusi Kamis muncul setelah empat bulan protes anti-pemerintah di Iran yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang wanita berusia 22 tahun yang ditahan oleh polisi moralitas karena dituduh melanggar aturan berpakaian yang ketat di negara itu.
Protes ini dengan cepat meningkat menjadi seruan untuk menggulingkan teokrasi dan menandai salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara ini dalam lebih dari empat dekade terakhir.
Iran menyalahkan kerusuhan ini kepada AS dan kekuatan-kekuatan asing lainnya, tanpa memberikan bukti. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa mereka muak dengan penindasan sosial dan politik, korupsi, dan ekonomi yang terbebani oleh sanksi-sanksi Barat dan salah urus.
Uni Eropa dengan tegas mengutuk kekerasan yang digunakan selama demonstrasi. (haninmazaya/arrahmah.id)
