(Arrahmah.id) – Pembantaian yang dilakukan oleh tentara pendudukan ‘Israel’ di Jalur Gaza hingga saat ini telah menelan korban sekitar 40.000 orang syahid, dan 92.000 orang terluka, ditambah ratusan ribu orang yang menjadi pengungsi.
Selama 48 jam terakhir saja, ‘Israel’ melakukan 3 kali pembantaian di Jalur Gaza, memakan korban 142 orang syahid, dan jumlah korban luka-luka mencapai 150 orang, ditambah lagi banyaknya korban yang belum terhitung dan masih berada di bawah reruntuhan, menurut apa yang dinyatakan dalam publikasi Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza di Facebook.
BacaJuga
Dalam upaya tentara pendudukan untuk membenarkan tindakan pembantaian ini, mereka mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa mereka menargetkan sekolah Al-Tabi’in karena adanya demonstrasi bersenjata di tempat tersebut, dan melampirkan nama-nama di pernyataan tersebut beserta gambar 19 warga Palestina yang dikatakan sebagai pemimpin perlawanan di Jalur Gaza.
‘Israel’ Berbohong
Namun, proses peninjauan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania “menemukan bahwa tentara pendudukan mengandalkan daftar nama-nama umum warga Palestina yang terbunuh dalam serangan ‘Israel’ sebelumnya, dan mengambil foto mereka dari catatan sipil yang dikendalikan oleh ‘Israel’”.
Direktur Departemen Hukum Observatorium, Lima Bustami, mengatakan bahwa 3 dari nama yang dipublikasikan oleh ‘Israel’ “telah tewas dalam insiden pengeboman ‘Israel’ sebelumnya, dan mereka adalah Ahmed Ihab Al-Jaabari, yang dibunuh oleh tentara pendudukan pada 5 Desember 2023, Youssef Al-Wadiya, yang menjadi sasaran pendudukan dua hari sebelumnya, dan Montaser Daher, yang dibunuh bersama saudara perempuannya di dalam sebuah apartemen pada Jumat, sehari sebelum terjadinya pembantaian”.
Bustami menambahkan – dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera Net – menjadi jelas bahwa di antara para korban terdapat 3 warga sipil lanjut usia yang tidak memiliki hubungan dengan militer, dan mereka adalah: seorang kepala sekolah, Abdul Aziz Misbah Al-Kafarna, wakil walikota Beit Hanoun, dan Youssef Kahlot, akademisi bergelar guru besar bahasa Arab, serta 6 warga sipil, beberapa di antaranya merupakan penentang Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).
Direktur Departemen Hukum Observatorium Euro-Mediterania mengindikasikan bahwa ‘Israel’ terus berbohong dan mengklaim keberadaan pejuang di tempat-tempat yang menjadi sasarannya, yang merupakan informasi yang menyesatkan dan palsu, tujuannya adalah untuk memanipulasi opini publik internasional dan mengurangi kritik yang mungkin mereka terima.
Ketidakmampuan Hukum Internasional
Dapatkah tuduhan yang dilontarkan ‘Israel’ menjadi alasan bagi mereka di hadapan hukum internasional, sehingga memungkinkan mereka melakukan semua pembantaian terhadap warga sipil Palestina? Mengapa hukum internasional tidak berdaya menghentikan mesin pembunuh ‘Israel’? Mengapa tekanan internasional terhadap ‘Israel’ tidak lagi seperti sebelumnya?
Inti dari menjawab pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada pengetahuan tentang mekanisme kerja hukum internasional dan lembaga-lembaga yang didasarkan padanya. Taj al-Din al-Husseini, profesor hubungan internasional di Universitas Mohammed V di Rabat, mengatakan bahwa semua ketentuan hukum humaniter internasional berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949 dan 1979, dan ketentuan undang-undang Mahkamah Pidana Internasional dan lembaga peradilan internasional lainnya mengutuk segala sesuatu yang dilakukan ‘Israel’ terhadap Palestina.
Al-Husseini menambahkan – dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera Net – bahwa masalah utama dalam penerapan hukum internasional terhadap ‘Israel’ terletak pada struktur yang menjadi landasan Dewan Keamanan saat ini, karena Dewan Keamanan merupakan satu-satunya badan yang dapat menggunakan kekerasan untuk menerapkan hukum internasional, di mana Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk melindungi ‘Israel’.
Prinsip Kedaulatan Negara
Adapun pengacara sekaligus pakar hukum internasional Muhammad Al-Subaihi membedakan dua hal:
- Hukum dalam negeri: Ini adalah seperangkat aturan yang diberlakukan oleh suatu negara secara internal dan mengikat setiap orang berdasarkan kekuatan hukum.
- Hukum internasional: Ada yang menyebutnya soft power. Ini adalah hukum konsensus, dan tidak ada cara untuk memaksakannya pada negara dengan kekerasan, karena negara-negara di sini menganut prinsip kedaulatannya.
Al-Subaihi menambahkan – dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera Net – bahwa hukum internasional bukan hanya sekedar teks tertulis, namun juga merupakan norma-norma yang disepakati antar negara jika terjadi perang, dan hukum tersebut pada awalnya dibuat untuk mencegah kebrutalan perang di tingkat dunia sehingga tidak memiliki dampak besar sebagaimana pada Perang Dunia Pertama dan Kedua.
Terkait dalih yang digunakan ‘Israel’ untuk melakukan pembantaian di Gaza, pakar hukum internasional itu berpendapat bahwa tidak ada negara yang melakukan pembantaian dan genosida tanpa menggunakan alasan yang sama dengan yang digunakan ‘Israel’, namun, hal itu sama sekali bukan pembenaran untuk melakukan pembantaian tersebut, dan hukum internasional tidak menerimanya sebagai dalih untuk memusnahkan sepenuhnya wilayah yang menjadi targetnya.
Tekanan Terhadap ‘Israel’
Apakah hukum internasional tetap pasif dalam menghadapi dominasi kepentingan politik internasional dan keterikatannya? Di sini, Taj al-Din al-Husseini menyarankan agar negara-negara yang bersangkutan mengajukan pengaduan ke Pengadilan Kriminal Internasional, yang memiliki wewenang untuk mengadili ‘Israel’ dan para pemimpinnya yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut.
Muhammad Al-Subaihi menyarankan sejumlah langkah yang dapat memberikan tekanan kepada ‘Israel’ untuk menghentikan pertumpahan darah yang terjadi di sekolah-sekolah dan rumah sakit di Jalur Gaza, antara lain:
- Menggunakan senjata boikot terhadap pendudukan melalui alat eksekutif yang ditentukan oleh hukum internasional, namun hal ini masih terbatas karena negara-negara besar bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
- Menuntut kompensasi bagi korban agresi ‘Israel’, korban genosida, dan korban penyiksaan, yang dapat berubah menjadi pembekuan dana yang terkait dengan ‘Israel’ di negara-negara yang mengadopsi hal ini.
- Membentuk dana sumbangan yang bermanfaat bagi para korban, dan berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pentingnya dana ini tidak hanya terletak pada keuntungan finansial yang diperoleh dari dana tersebut, namun juga pada pengakuan internasional atas pelanggaran yang dilakukan terhadap para korban, dan tindakan yang diambil.
Selama 311 hari, Jalur Gaza terkena agresi ‘Israel’ yang telah merenggut ratusan ribu nyawa, termasuk kematian, cedera, dan pengungsian, selain kehancuran total infrastruktur, termasuk sekolah, rumah sakit, dan lembaga pemerintah menyusul operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan perlawanan Palestina melawan pendudukan pada 7 Oktober Oktober 2023. (zarahamala/arrahmah.id)
*Ahmed Hafez adalah Jurnalis Al Jazeera Net
