JAKARTA (Arrahmah.id) – Langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang akan mengecek data tagihan listrik 1.000 orang yang tagihan biaya perawatannya paling membebani keuangan BPJS Kesehatan dinilai tidak tepat.
Komunikolog politik dan hukum, Tamil Selvan, mengatakan Menkes seolah main kucing-kucingan. Pasalnya, BPJS memang diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kecurigaan Menkes bahwa orang kaya membebani BPJS Kesehatan dengan biaya pengobatan tinggi adalah ngawur.
BacaJuga
“Emang kenapa kalau orang kaya pakai BPJS? aturan mana yang melarang? ujar Tamil, lansir RMOL, Senin (28/11/2022).
Padahal, lanjut Tamil, pemerintah justru memerintahkan seluruh masyarakat agar membuat BPJS, bahkan sampai menggunakan narasi yang tidak ada BPJS tidak bisa melakukan administrasi pemerintahan lainnya.
“Namun sekarang malah mengkambing-hitamkan masyarakat, seolah masyarakat yang mengunakan BPJS telag merugikan negara. Kalau sistem keuangan di BPJS ambudarul, itu manajemennya yang bobrok, menteri jangan nyalah-nyalahin rakyat dong,” kata Tamil.
Ia menambahkan, bahwa hingga jalannya pemerintahan Joko Widodo menjelang habis justru semakin memperburuk citranya di masyarakat lantaran kebijakannya tidak pro rakyat.
“Ini Pemerintahan Jokowi makin menuju sore, kok bukan makin mencetak citra baik, justru saya lihat terus melimpahkan kesalahannya ke rakyat. Janganlah rakyat dibegitukan,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)
