BAGHDAD (Arrahmah.com) – Sekitar $ 7 milyar dari uang minyak Irak yang disalurkan untuk membangun negeri ini kemungkinan besar telah dikorupsi.
Seperti yang dikutip Financial Times dari seorang Inspektur Jenderal yang ditunjuk khusus oleh AS dalam rekonstruksi di Irak, Stuart Bowen, mengungkapkan “Ini mungkin telah dicuri. Itu rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan”.
Kantor Mr Bowen didirikan oleh Kongres untuk mengawasi 61 Milyar dolar AS yang dihabiskan untuk membangun kembali negara Irak. “Kalau dicuri, itu akan menjadi salah satu kejahatan keuangan yang paling signifikan dalam sejarah.”
Setelah invasi Irak pada tahun 2003, minyak Irak dan pendapatan gas serta aset mantan rezim yang disita digunakan untuk membiayai pemerintah sementara, program rekonstruksi yang dijalankan oleh Otoritas Koalisi Sementara.
Sebelum menggulingkan rezim Saddam Hussein, Irak Bank al-Rafiddain sebagai bank utama, langsung di bawah kendali Saddam. Namun, seperti banyak institusi di Irak, Bank tersebut tunduk pada penjarahan setelah invasi.
Itulah salah satu klaim yang digunakan AS untuk menempatkan uang dalam rekening di Federal Reserve di New York untuk Dana Pembangunan untuk Irak. Uang tersebut dialirkan ke Baghdad sesuai dengan jumlah yang diperlukan.
Pada bulan-bulan pertama setelah menggulingkan Saddam, sekitar $ 12 miliar dalam bentuk tunai – atau lebih dari 360 ton uang $ 100 – diterbangkan ke Irak, demikian tulis Financial Times. Uang itu disimpan di pangkalan militer AS dan di basement salah satu bekas istana Saddam untuk kemudian disalurkan ke kementerian Irak dan kontraktor pemerintah. Tetapi hampir setengah dari itu, yakni 6,6 miliar dolar menghilang.
Dana yang hilang pada periode antara 2004 dan 2005 dianggap hilang karena akuntansi ceroboh, atau “catatan pengeluaran diarsipkan” adalah untuk pembenaran, pada dasarnya pengambilan uang tersebut diperlukan arsip yang signifikan.
“Kami telah memulai penelaahan untuk mendapatkan jawaban dari mana uang itu,” Mr Bowen mengatakan.
“Rakyat Irak harus memberikan kami informasi tentang pencairan dana dari New York Federal Reserve,” katanya.
Namun, sayangnya para pejabat Irak tidak berwenang lagi untuk melakukan laporan akuntansi ke auditor AS. Selama waktu yang sama, dana tersebut diberikan oleh Departemen Pertahanan AS antara 2004 dan 2007, dan ditunjuk untuk proyek-proyek rekonstruksi.
Ditanya mengenai kerjasama Irak pada masalah ini, Mr Bowen hanya mengatakan ia tetap “optimis” bahwa mereka akan memberikan informasi.
Ia berharap untuk menyelesaikan audit pada akhir musim panas, karena itu adalah waktu terakhir operasional kantor.
Menurut laporan 2010, Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Irak mengatakan bahwa Departemen Pertahanan AS tidak mampu memperhitungkan dengan benar pengeluaran 96 persen dari uang konstruksi, dan bahwa dana yang hilang sebenarnya sebesar 8,7 miliar dolar AS.
Ini bukan pertama kalinya bahwa tuduhan miliaran AS uang yang hilang dalam kaitannya dengan invasi AS ke Irak dan akibatnya.
Hussein al-Uzri, mantan presiden dan ketua milik negara Bank Dagang Irak, melarikan diri dari Irak ke Libanon terkait tuduhan atas dugaan penyimpangan. Hal ini membuat kasus tersebut menjadi paling anyar dalam kasus korupsi di Iraq. (rasularasy/arrahmah.com)
