JAKARTA (Arrahmah.id) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan peringatan tegas agar rencana konser musik bertajuk “Till The Whole World Knows” oleh musisi "Israel" Houghton beserta grupnya, "Israel" & New Breed, di Jakarta pada 24 Oktober 2026 mendatang, tidak disalahgunakan sebagai sarana propaganda politik asing, khususnya propaganda zionisme.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengungkapkan bahwa wacana penyelenggaraan konser tersebut telah memicu keresahan di kalangan masyarakat.
Keresahan ini timbul di tengah dugaan adanya keterkaitan antara kegiatan tersebut dengan dukungan terhadap "Israel" serta agenda Zionisme Kristen.
Kendati demikian, ia tetap menekankan pentingnya verifikasi mendalam agar setiap langkah dan sikap yang diambil publik maupun pemerintah tidak didasarkan pada informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
"Apabila benar bahwa konser tersebut membawa, mempromosikan, atau menjadi bagian dari agenda dukungan terhadap "Israel", maka hal tersebut patut mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat Indonesia," ujar Sudarnoto dalam keterangan resminya, dikutip Jumat, (2/9/2026).
Sudarnoto mengingatkan bahwa setiap kegiatan publik berskala besar, termasuk konser musik, harus dipastikan steril dari upaya penyisipan agenda politik terselubung yang berpotensi memicu ketegangan sosial.
Terlebih lagi, masyarakat Indonesia selama ini dikenal memiliki komitmen dan solidaritas yang sangat kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina, sejalan dengan sikap konsisten pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Sehubungan dengan hal tersebut, pihak MUI meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) beserta jajaran aparat terkait untuk melakukan pemantauan ketat terhadap perizinan dan pelaksanaan konser ini.
Menurut Sudarnoto, langkah pengawasan tersebut bukanlah bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi ataupun kegiatan keagamaan, melainkan upaya preventif demi menjaga keamanan ketertiban masyarakat serta mencegah timbulnya konflik sosial dan antarumat beragama di Tanah Air.
"Untuk memastikan bahwa suatu kegiatan publik tidak menjadi sarana propaganda politik asing apalagi propaganda zionisme, tidak menimbulkan gangguan keamanan, dan tidak memicu konflik sosial maupun antarumat beragama," tegas Sudarnoto.
Sebagai langkah transparansi, MUI turut mendesak pihak promotor dan penyelenggara konser untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Klarifikasi tersebut harus mencakup kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat, latar belakang kegiatan, profil penampil, bentuk kerja sama, hingga potensi afiliasi dengan jaringan atau agenda politik yang mendukung "Israel".
Jika nantinya hasil verifikasi membuktikan adanya indikasi kuat berupa dukungan atau legitimasi terhadap "Israel", MUI mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dengan mengambil langkah hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(ameera/arrahmah.id)