KAIRO (Arrahmah.id) - Sumber-sumber diplomatik Palestina yang terlibat dalam pertemuan rekonsiliasi nasional di Kairo, Mesir, mengungkapkan bahwa isu masa depan persenjataan faksi perlawanan menjadi rintangan utama yang menghalangi tercapainya kesepakatan final atas peta jalan damai Gaza. Kendati demikian, pencapaian signifikan telah diraih di mana 14 dari 15 poin krusial dalam draf perjanjian telah disetujui bersama oleh faksi-faksi Palestina dan trio mediator regional: Mesir, Qatar, dan Turki.
Seorang sumber internal faksi secara anonim mengonfirmasi kepada Al-Jazeera bahwa titik buntu perundingan mengkristal pada Klausul 8. Klausul tersebut berisi usulan formula dari Mesir terkait inventarisasi, pengumpulan, dan pelucutan senjata faksi perlawanan di Jalur Gaza secara bertahap di bawah kepemimpinan komite bersama. Formula ini ditolak mentah-mentah oleh Hamas dan satu faksi utama lainnya yang ikut dalam meja perundingan.
Hamas mengajukan revisi keras terhadap Klausul 8 dengan memetakan tiga poin keberatan prinsipil yang dinilai dapat melumpuhkan sistem pertahanan mereka.
Hamas menolak keras pemberian wewenang keamanan domestik atau pengawasan senjata kepada Pasukan Stabilisasi Internasional. Hamas bersikeras bahwa mandat pasukan asing harus dibatasi hanya pada pemisahan pasukan dan operasi perimeter di wilayah perbatasan saja.
Hamas menolak penggunaan term "infrastruktur" terkait aset perlawanan karena maknanya terlalu luas. Faksi khawatir istilah ini dapat dieksploitasi untuk melegitimasi pembongkaran fasilitas sipil, gudang logistik, rumah sakit, dan moda transportasi publik.
Hamas menolak klausul yang menggunakan kata "pengumpulan" atau "perlucutan senjata". Mereka menuntut diksi tersebut diganti dengan frasa yang lebih netral, yakni "penanganan berkas persenjataan".
Guna memecah kebuntuan, Hamas telah menyerahkan draf Klausul 8 versi revisi kepada para mediator. Penyesuaian ini dilaporkan mendapat respons yang cukup positif dari pihak Mesir, Qatar, dan Turki, yang hanya memberikan sedikit catatan perubahan sebelum mengembalikannya ke Hamas untuk peninjauan akhir.
"Hamas dan faksi-faksi yang berpartisipasi telah menyiapkan respons nasional terpadu terhadap peta jalan ini, guna merampungkan implementasi rencana perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump," jelas Taher al-Nono, Penasihat Media Pimpinan Hamas, pada Selasa (9/6/2026).
Saat ini, delegasi Hamas di Kairo telah meminta perpanjangan waktu guna memberikan kesempatan bagi jajaran kepemimpinan mereka di luar negeri untuk mempelajari teks revisi tersebut sebelum merilis keputusan final.
Di sisi lain, proses ini masih menghadapi jalan terjal di tingkat internasional. Seorang pejabat tinggi Mesir meluruskan rumor lapangan dan menegaskan tidak ada pertemuan langsung antara Koordinator Khusus PBB untuk Gaza, Nikolay Mladenov, dengan perwakilan Hamas. Pihak Kairo juga menyatakan bahwa formula kompromi terkait isu persenjataan yang sedang digodok saat ini belum mendapatkan lampu hijau atau persetujuan resmi, baik dari pihak PBB maupun pemerintah 'Israel'.
KTT Kairo ini mencatatkan partisipasi spektrum politik Palestina yang sangat luas dalam beberapa hari terakhir. Pertemuan dihadiri oleh delegasi tingkat tinggi dari Hamas, Jihad Islam (PIJ), Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), Arus Reformasi Demokratis, serta Inisiatif Nasional Palestina (PNI) yang dipimpin langsung oleh Dr. Mustafa Barghouti. (zarahmala/arrahmah.id)