TEL AVIV (Arrahmah.id) - Perdana Menteri 'Israel', Benjamin Netanyahu, menegaskan kembali komitmen pemerintahannya untuk mempertahankan kehadiran militer di sejumlah wilayah yang mereka sebut sebagai "zona keamanan" di Lebanon, Suriah, dan Jalur Gaza. Dalam pidatonya di hadapan Asosiasi Pers Israel pada Ahad (21/6/2026), Netanyahu menyatakan bahwa kendali militer akan terus dijalankan selama dianggap perlu demi keamanan negara.
Terkait situasi di Lebanon selatan, Netanyahu menyatakan bahwa kesepakatan damai dengan pemerintah Lebanon baru akan diupayakan setelah ancaman dari Hizbullah berhasil dinetralisir sepenuhnya. "Kami akan mencapai kesepakatan dengan Lebanon ketika ancaman Hizbullah telah hilang, dan saya menantikan hal itu," ujar Netanyahu.
Pernyataan Netanyahu ini memperkuat sikap garis keras kabinetnya. Dalam dua hari terakhir, sejumlah pejabat tinggi keamanan 'Israel', termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Umum Eyal Zamir, secara eksplisit menyatakan bahwa Tel Aviv tidak berniat menarik mundur pasukannya dari wilayah yang kini mereka kuasai di Lebanon selatan.
Sikap ini secara langsung menantang semangat diplomatik yang coba dibangun oleh komunitas internasional. Meskipun Amerika Serikat dan Iran baru saja menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri perang, yang di dalamnya mencakup poin mengenai jaminan kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon, 'Israel' tampak tidak terikat oleh kesepakatan tersebut dan tetap melanjutkan ambisi strategisnya. Selama dua tahun terakhir, muncul wacana kuat di dalam internal politik Israel untuk mengubah sebagian besar wilayah selatan Lebanon menjadi zona penyangga yang sepenuhnya berada di bawah kendali penuh militer 'Israel'.
Selain masalah teritorial, Netanyahu juga memberikan pernyataan tegas terkait ambisi nuklir Iran. Ia menegaskan bahwa selama ia menjabat sebagai Perdana Menteri, Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir, terlepas dari apakah ada kesepakatan internasional yang dicapai antara Teheran dan pihak lain atau tidak.
Sikap Netanyahu ini menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan yang lebar antara agenda keamanan nasional 'Israel' dan upaya diplomasi yang sedang dikejar oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketegasan Netanyahu untuk mempertahankan zona keamanan ini diprediksi akan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam implementasi fase kedua rencana perdamaian regional yang sedang diprakarsai oleh mediator internasional. (zarahamala/arrahmah.id)