LONDON (Arrahmah.com) – Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional telah meminta ASEAN untuk menekan Myanmar agar mengizinkan kelompok etnis Rohingya untuk berpartisipasi dalam proses pengembalian mereka dengan aman.
ASEAN dapat membujuk Myanmar untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk memperbaiki situasi di lapangan terlebih dahulu, kata Laura Haigh, seorang peneliti urusan Myanmar di Amnesti Internasional.
BacaJuga
“ASEAN telah gagal menanggapi skala dan gravitasi krisis dan ini menandakan noda pada kredibilitas blok tersebut,” kata Haigh kepada Nation kemarin (17/6/2019).
Dia menambahkan bahwa ASEAN harus menggunakan pengaruhnya untuk mendorong akses kemanusiaan penuh dan tidak terkekang ke negara bagian Rakhine Myanmar, meminta mereka bertanggung jawab atas kekejaman dan menghapus pembatasan pada Rohingya – terutama pada gerakan yang telah mencegah mereka mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat mereka bergantung untuk penghidupan.
“ASEAN juga harus menjelaskan bahwa harus ada pertanggungjawaban atas kekejaman dan bergabung dengan seruan internasional agar Myanmar dirujuk ke Pengadilan Kriminal Internasional,” lanjutnya.
Amnesti memiliki keprihatinan besar tentang proses repatriasi, paling tidak karena pengungsi Rohingya belum diajak berkonsultasi dan dimasukkan dalam diskusi, katanya.
“Seperti yang terjadi, negara bagian Rakhine bukanlah tempat yang aman – hampir tidak ada pertanggungjawaban atas kekejaman itu, dan sistem apartheid, yang mencabut hak-hak mereka dari Rohingya, tetap ada,” katanya.
Haigh juga mencatat bahwa kepulangan mereka tidak dapat berlangsung aman, sukarela atau bermartabat sampai Rohingya dilibatkan dalam diskusi tentang masa depan mereka.
Para pejabat ASEAN sendiri harus meluangkan waktu untuk berbicara dengan Rohingya, Matthew Smith, salah satu pendiri dan kepala eksekutif Fortify Rights, mengatakan.
“Banyak orang membicarakan tentang Rohingya yang kembali ke Myanmar, tetapi tidak satu pun dari orang-orang itu menempatkan diri layaknya Rohingya sendiri,” ungkapnya.
“Kondisi itu perlu diubah,” lanjutnya. “Rohingya layak mendapat kursi di meja perundingan, apakah masalah itu adalah bantuan kemanusiaan, akuntabilitas dan keadilan, kembalinya para pengungsi atau masalah lain yang memengaruhi kehidupan mereka. ‘Penyangkalan yang disengaja akan kebenaran’.”
Menurut Smith, ASEAN harus memberikan penilaian akurat atas kondisi di Rakhine, yang ia anggap sebagai kondisi apartheid di mana kekejaman massal terjadi.
“Berpura-pura lingkungan itu kondusif karena kembalinya para pengungsi adalah penolakan yang disengaja akan kebenaran,” katanya.
ASEAN juga harus meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Rakhine, katanya, seraya menambahkan bahwa para pejabat Myanmar hanya mempercayai ASEAN tentang masalah yang berkaitan dengan Rakhine.
Jika Myanmar serius tentang repatriasi, mereka juga harus mengubah UU Kewarganegaraan 1982 sehingga orang-orang Rohingya memiliki akses penuh terhadap kewarganegaraan, katanya.
Dia menambahkan bahwa pihak berwenang harus menutup kamp-kamp interniran yang ada, mencabut pembatasan kebebasan bergerak dan bekerja sama dengan penyelidik dan jaksa internasional sehingga mereka yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Pada titik ini, setiap pembicaraan tentang pemulangan adalah sebuah lelucon. Myanmar ingin dunia percaya bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dan bahwa mereka menyambut Rohingya dengan tangan terbuka. Kenyataannya sangat mengenaskan,” katanya.
“Setiap pengembalian harus sukarela, aman dan bermartabat, dan Myanmar tidak siap untuk menawarkan semua itu.”
Aung Tun Thet, kepala koordinator di Enterprise Union untuk Bantuan Kemanusiaan, Pemukiman Kembali dan Pembangunan di Rakhine, mengatakan kepada Nation kemarin (16/6) bahwa Myanmar telah membuka pintu bagi para pengungsi yang kembali.
“Bangladesh dan beberapa organisasi internasional telah lama menuduh kami atas sikap kami terhadap Rohingya. Ini tidak aneh karena mereka selalu mengandalkan serangan politik seperti itu,” tukasnya.
“Tidak peduli seberapa keras kita berusaha untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di negara bagian Rakhine, mereka akan terus berbicara seperti ini. Jadi, kami tidak keberatan dengan apa yang mereka bicarakan, yang sebenarnya kami pikirkan adalah menemukan cara terbaik untuk menyambut kembali para pengungsi yang kembali.”
Menurut laporan yang bocor baru-baru ini yang dilakukan bersama oleh Myanmar dan ASEAN, negara itu bertujuan menerima antara 500.000 dan 740.000 pengungsi dalam dua tahun.
Ketika ditanya apakah ini merupakan target yang ambisius, Aung Tun Thet berkata, “Ini berasal dari penelitian sistematis, dan kita semua berusaha membuat seluruh proses menjadi lancar.”
“Kami tidak melihat alasan untuk menganggap itu tidak mungkin. Tapi, itu akan sepenuhnya tergantung pada mereka yang kembali. Kami telah menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi mereka, memastikan beberapa peluang kerja begitu mereka kembali. Sekarang terserah mereka apakah mereka akan kembali atau tidak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik,” ia berkilah. (Althaf/arrahmah.com)
