GAZA (Arrahmah.id) – Sada Social, sebuah organisasi yang berfokus pada pendokumentasian pelanggaran hak digital terhadap konten Palestina daring, melaporkan lebih dari 500 kasus pada November, Anadolu melaporkan.
Laporan bulanan kelompok tersebut menyoroti penekanan digital yang meluas di berbagai platform.
BacaJuga
Pelanggaran pada platform Meta mencapai 57% dari total, diikuti oleh TikTok sebesar 23%, YouTube sebesar 13%, dan X sebesar 7%.
Selanjutnya, 30 akun WhatsApp milik warga Palestina dinonaktifkan, termasuk dua grup berita.
Tindakan-tindakan ini, menurut organisasi tersebut, memperkuat “kebijakan digital yang menekan suara Palestina dan membatasi jangkauan mereka kepada khalayak.”
Laporan itu juga menunjukkan bahwa “pemadaman digital” yang terus-menerus di Gaza utara telah “sangat menghambat kemampuan warga untuk berkomunikasi.”
Gangguan internet telah menghalangi penduduk setempat untuk melaporkan kejadian terkini dan kondisi kemanusiaan, tambah laporan itu.
Sada Social mendesak platform digital untuk mengatasi konten yang menghasut dan meminta para pemangku kepentingan untuk mengadopsi langkah-langkah untuk mengatasi kebijakan yang “memperburuk” krisis kemanusiaan dan politik.
November 2024: Digital Blackout in Northern Gaza and Incitement Against Lebanese Safety
November 2024 witnessed a significant escalation in digital violations against Palestinian content, as Sada Social Center for Digital Rights documented over 500 violations across various… pic.twitter.com/7d5Enrse41
— صدى سوشال – Sada Social (@SadaSocialPs) December 3, 2024
Sensor Sistemik
Beberapa laporan selama bertahun-tahun menyoroti masalah sistemik terkait penyensoran, pengawasan, dan diskriminasi di ruang daring terhadap warga Palestina atau konten pro-Palestina.
Desember lalu, Human Rights Watch menuduh raksasa media sosial Meta melakukan “sensor sistematis” terhadap konten Palestina di Instagram dan Facebook.
Dalam laporan yang dikeluarkan pada 20 Desember 2023, HRW mengatakan bahwa “Kebijakan dan sistem moderasi konten Meta semakin membungkam suara-suara yang mendukung Palestina di Instagram dan Facebook setelah terjadinya permusuhan antara pasukan ‘Israel’ dan kelompok bersenjata Palestina”.
Menurut HRW, “masalah ini bermula dari kebijakan Meta yang cacat dan implementasinya yang tidak konsisten dan keliru, ketergantungan yang berlebihan pada alat otomatis untuk memoderasi konten, dan pengaruh pemerintah yang tidak semestinya terhadap penghapusan konten.”
Deborah Brown, penjabat direktur teknologi dan hak asasi manusia di Human Rights Watch, menyatakan bahwa “Penyensoran konten yang dilakukan Meta untuk mendukung Palestina menambah penghinaan atas luka di saat kekejaman dan penindasan yang tak terkatakan telah mengekang ekspresi warga Palestina.”
Kelompok hak asasi manusia yang berpusat di New York ini meninjau 1.050 kasus penyensoran daring dari lebih dari 60 negara dan telah mengidentifikasi “enam pola penyensoran utama, yang masing-masing berulang dalam setidaknya 100 kejadian: penghapusan konten, penangguhan atau penghapusan akun, ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan konten, ketidakmampuan untuk mengikuti atau menandai akun, pembatasan penggunaan fitur seperti Instagram/Facebook Live, dan shadow banning”.
Istilah ‘shadow banning’ menunjukkan “penurunan signifikan dalam visibilitas postingan, cerita, atau akun seseorang tanpa pemberitahuan.”
Menurut HRW, “Meta juga salah menerapkan kebijakannya terhadap konten kekerasan dan grafis, kekerasan dan hasutan, ujaran kebencian, serta ketelanjangan dan aktivitas seksual.”
Ini bukan pertama kalinya Meta dituduh menyensor konten terkait Palestina.
“Meta menyadari bahwa penegakan kebijakan ini cacat,” kata HRW. “Dalam laporan tahun 2021, Human Rights Watch mendokumentasikan penyensoran Facebook terhadap diskusi isu-isu hak asasi manusia yang berkaitan dengan ‘Israel’ dan Palestina dan memperingatkan bahwa Meta membungkam banyak orang secara sewenang-wenang dan tanpa penjelasan.”
Sehari sebelum HRW mengeluarkan laporannya, dewan pengawas Meta menyatakan bahwa raksasa media sosial, yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook, membuat kesalahan dalam menghapus dua video yang menggambarkan sandera dan korban selama serangan militer ‘Israel’ terhadap warga Palestina di Gaza.
“Daripada hanya sekadar permintaan maaf yang basi dan janji-janji kosong, Meta harus menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi penyensoran terkait Palestina untuk selamanya dengan mengambil langkah-langkah konkret menuju transparansi dan perbaikan,” kata Brown. (zarahamala/arrahmah.id)
