JAKARTA (Arrahmah.com) – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menolak penarikan pasukan dari lokasi kerusuhan di Ambon, seperti yang diusulankan oleh Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Djoko menjelaskan alasan pasukan yang bertahan di lokasi kerusuhan karena masih mempertimbangkan kemungkinan ekskalasi di wilayah tersebut terjadi dan konsetransi.
“Kalau ada konsentrasi massa kemungkinan kembali ekskalasinya kan patut untuk waspada, jangan lengah. Jangan melihat negatif keberadaan aparat di sana,” kata Djoko di Kantor Presiden, Selasa (13/9/2011).
BacaJuga
Sebelumnya Koordinator KontraS, Haris Azhar meminta penarikan pasukan sebagai upaya untuk menggugurkan kesan keadaan darurat di Ambon. Terlebih masyarakat Ambon sepakat menyelesaikan persoalan ini secara damai. Terkait hal tersebut, KontraS bersama komunitas sipil mendesak pasukan ditarik.
Djoko mengatakan keberadaan aparat untuk terus melakukan kewaspadaan kondisi yang bisa saja tiba-tiba bergejolak. Ia mengungkapkan aparat juga lebih senang jika berada di markas masing-masing. Ia juga meminta komponen elemen masyarakat ikut meningkatkan kewaspadaan.
Djoko mengakui jumlah korban bertambah, tapi tetap tak mau menjelaskan jumlah sebenarnya.
“Nanti itu polisi saja, Menurut (laporan) Wakil Gubernur Maluku seperti itu,” katanya.
Pemerintah juga akan menggencarkan kewaspadaan masyarakat terkait dengan informasi yang menyebar di masyarakat. Djoko mengatakan banyak informasi yang beredar di masyarakat. Ia menghimbau agar setiap informasi yang beredar, harus diseleksi dan dicerna.
“Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah kena hasutan. Kalau ada ajakan, dicerna dulu atau tidak usah diikuti. Sekarang banyak beredar sms melalui ini jangan hiraukan,” katanya.
Pesan yang memprovokasi memang mudah dilakukan, misalnya mudah sekali membeli kartu Rp 100 ribu, ponsel Rp 500 ribu sebar sms dengan KTP palsu dan selesai dibuang.
“Terpenting adalah kepedulian sosial dan daya tahan masyarakat. Itu yang paling penting. Jangan mudah terhasut jangan mau diajak berbuat anarkis,” katanya.
Terkait hal tersebut bimbingan masyarakat Kepolisian Daerah Maluku mengirimkan pesan singkat (sms) kepada warga Ambon agar tidak terprovokasi isu menyesatkan.
“Kalau imbauan seperti ini dikirim baik melalui pesan singkat atau membuat iklan layanan di media massa sejak awal, kemungkinan berbagai rumor negatif bisa dieliminasi sehingga tidak berdampak pada aksi bentrok antarwarga,” kata Berthi S, warga penerima sms di Ambon, pada Selasa (13/9).
Pesan tersebut dikirimkan Polda Maluku melalui nomor 3936 berisi imbauan kepada warga Maluku agar tidak terprovokasi isu yang memecah belah dan menjaga kedamaian dan keamanan.
Sms tersebut disampaikan kepada puluhan ribuan warga pemilik telepon genggam dan pelanggan salah satu operator telepon seluler.
Sementara itu, kondisi Ambon masih terlihat sepi, banyak sekolah yang belum memulai proses belajar mengajar.
“Kami disuruh pulang oleh guru sampai ada pemberitahuan lanjutan,” kata Arthur, siswa SMP Negeri 1 Ambon. (dbs/arrahmah.com)
