Oleh Susi Mariam Mulyasari, S.Pd.I
Penggiat Literasi dan Aktivis Dakwah
Harapan akan sebuah perubahan hal yang diharapkan oleh semua orang, terlebih perubahan menuju kebaikan. Salah satu gagasan yang mencuat adalah mengenai sosok pemimpin yang harus memahami tentang empat elemen harmoni dalam pembangunan yaitu harmoni dalam diri, lingkungan masyarakat, keluarga bahkan alam. Tanpa adanya pemahaman ini seorang pemimpin tidak akan mampu mewujudkan pembangunan yang mengarahkan pada perubahan.
Ide gagasan ini muncul ketika Pilkada Jawa Barat akan bergulir. Banyak pengamat yang menyebutkan bahwa kemajuan Jawa Barat sangat tergantung dari kualitas pemimpinnya, sebab Jawa Barat adalah salah satu provinsi besar yang ada di Indonesia dengan berbagai kompleksitas yang menyertainya, sehingga sosok pemimpin menjadi hal penting yang harus di perhatikan.
Memang benar sosok pemimpin adalah salah satu yang urgent yang harus dihadirkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sebab, keberadaannya akan menjadi penentu akan keberlangsungan hidup khalayak. Namun, seorang pemimpin tidak berdiri sendiri, mereka akan mengikuti apa yang menjadi aturan main dari yang di pimpinnya.
Aturan yang dimaksud adalah sistem yang diterapkan oleh pemimpin di dalam penyelenggaraan pemerintahannya atau kebijakannya. Sehebat apapun seorang pemimpin apabila berada di kubangan yang salah akan berakibat terjadinya kesalahan yang fatal terutama di dalam penyelenggaraan pemerintahnnya.
Gagasan mengenai kebutuhan Jawa Barat akan sosok pemimpin menjadi sebuah hal yang kontraproduktif dengan realita yang ada, sebab selama sistem kapitalis yang melingkupi kepemimpinannya tetap bercokol dalam kehidupan, akan berdampak pada terjadinya jurang kesenjangan, yang berakibat rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat.
Oleh karena itu, gagasan perlu adanya sosok pemimpin Jawa Barat yang muda dengan memiliki pemahaman keharmonisasian empat elemen masih perlu kita kritisi, bahkan perlu kita gugat sebab semuanya tidak akan menghantarkan kepada kesejahteraan, terjadi malah sebaliknya.
Hal ini menunjukan telah terjadi kegagalan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang berdampak pada hancurnya pondasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pondasi yang dimaksud adalah pijakan atau sandaran manusia di dalam merealisasikan tugasnya. Hal ini menunjukan ideologi kapitalisme tidak mampu mewujudkan kesejahteraan, sebab fondasi yang menyertai ideologi ini telah menjauhkan aspek-aspek keagamaan yang merupakan pilar pembangunan sebuah bangsa.
Oleh karena itu, gagasan harus adanya seorang pemimpin yang muda, visioner dan memiliki kapabilitas di dalam menerapkan kebijakan untuk pembangunan sebuah bangsa akan terwujud apabila berada di dalam sebuah tatanan kehidupan untuk melanjutkan kehidupan Islam.
Sehingga kita bisa simpulkan bahwa di dalam konteks pembagunan sebuah bangsa hadirnya, sosok pemimpin yang berkarakter dan memiliki kapasitas di dalam menyelenggarakan sistem pemerintahnya. Akan terjadi apabila semangat perubahannya harus dituangkan kedalam sebuah wadah dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam.
Wallahu’alam bis shawwab
