![Gambar ilustrasi menunjukkan stiker boikot ‘Israel’ di atas gedung Komisi Eropa selama demonstrasi untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina, di Brussels pada 21 Januari 2024. [NICOLAS MAETERLINCK/BELGA MAG/AFP via Getty Images]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2024/05/pengakuan.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1)
TEL AVIV (Arrahmah.id) – Sudah berada di bawah tekanan global atas meningkatnya jumlah korban jiwa akibat perang di Gaza, ‘Israel’ semakin terjerumus ke dalam isolasi internasional pada Rabu (22/5/2024) setelah tiga negara Eropa memutuskan hubungan dengan mitra utama mereka di Uni Eropa dan memutuskan untuk mengakui Negara Palestina, menurut laporan Reuters.
Tindakan tersebut, yang digambarkan oleh juru bicara pemerintah ‘Israel’ sebagai tindakan “tidak senonoh”, tidak akan mempunyai dampak praktis baik terhadap reruntuhan Gaza maupun Tepi Barat yang diduduki. Karena diperas oleh ‘Israel’, Otoritas Palestina di Tepi Barat yang kekurangan uang berjuang untuk membayar pegawai negerinya sendiri.
Namun hal ini terjadi setelah adanya masalah yang terus menumpuk, mulai dari peringatan Washington untuk tidak memberikan senjata jika perang di Gaza terus berlanjut dan sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan hingga tuduhan genosida di hadapan Mahkamah Internasional dan kemungkinan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Pengadilan Kriminal Internasional.
Netanyahu telah lama menolak apa yang disebut solusi dua negara dan perlawanannya telah meningkat sejak ia menjabat sebagai presiden dengan partai-partai nasionalis agama sayap kanan pada akhir 2022.
Pemerintahannya masih sangat curiga terhadap Otoritas Palestina, yang didirikan tiga dekade lalu berdasarkan perjanjian perdamaian sementara Oslo, dan menuduhnya melakukan tindakan permusuhan, mulai dari membayar keluarga milisi bersenjata yang dibunuh oleh pasukan ‘Israel’ hingga mendorong anti-Semitisme di buku sekolah.
Netanyahu sendiri menggambarkan keputusan ketiga negara tersebut sebagai “hadiah atas terorisme”, dan mengatakan bahwa Negara Palestina akan “mencoba mengulangi pembantaian 7 Oktober berulang kali”.
Komentar tersebut menggarisbawahi betapa buruknya iklim perang di Gaza dan betapa jauhnya prospek penyelesaian politik berdasarkan Negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan ‘Israel’, dan perundingan perdamaian tampaknya tidak ada harapan lagi.
Selain memanggil duta besarnya dari Oslo, Madrid dan Dublin, Kementerian Luar Negeri juga memanggil duta besar Norwegia, Irlandia, dan Spanyol di ‘Israel’ untuk diperlihatkan rekaman video penyerangan terhadap ‘Israel’ oleh anggota Hamas pada 7 Oktober.
Laura Blumenfeld, seorang analis Timur Tengah di Johns Hopkins School for Advanced International Studies di Washington, mengatakan keputusan ketiga negara tersebut “secara diplomatis berani namun secara emosional tuli dan tidak produktif.”
“Bagi warga ‘Israel’, hal ini akan meningkatkan paranoia, memperkuat argumen Netanyahu bahwa ‘Israel’ berdiri sendiri,” katanya. “Bagi warga Palestina, hal ini secara keliru meningkatkan ekspektasi, tanpa menentukan jalan menuju realisasi impian nasional yang sah.”
Harga jangka panjang
Bagi Netanyahu, yang sedang berjuang untuk mempertahankan koalisi yang terpecah-belah di masa perang dan secara luas disalahkan di ‘Israel’ atas bencana 7 Oktober, pengumuman pada Rabu mungkin memberikan dorongan sementara, dengan memperkuat citra pembangkangan dalam menghadapi dunia yang penuh permusuhan.
“Ini benar-benar memperkuat narasi yang telah kita dengar sejak hari pertama perang ini bahwa pada akhirnya kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri,” kata Yonatan Freeman, pakar hubungan internasional dari Universitas Ibrani Yerusalem. “Dan saya pikir hal ini bahkan dapat membantu penjelasan dan gambaran pemerintah ‘Israel’ tentang apa yang dilakukannya dalam perang ini.”
Namun, dampak jangka panjang yang harus ditanggung ‘Israel’ karena menghalangi upaya menuju Negara Palestina mungkin akan lebih berat, dimulai dari tujuan berharganya yaitu menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi, yang merupakan tujuan utama kebijakan luar negeri Netanyahu sebelum serangan tersebut.
Saat hadir di hadapan komite Senat pada Selasa (21/5), Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan bahwa untuk mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi, harus ada ketenangan di Gaza dan “jalur yang kredibel” menuju Negara Palestina.
“Dan mungkin saja… saat ini ‘Israel’ tidak mampu atau tidak mau mengambil jalur tersebut,” tambahnya.
Bagi warga ‘Israel’, gambaran peristiwa 7 Oktober, ketika orang-orang bersenjata pimpinan Hamas mengamuk di komunitas sekitar Jalur Gaza, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang, masih sangat traumatis.
Meski kemudian, Haaretz mengungkap bahwa helikopter dan tank tentara ‘Israel’, pada kenyataannya, telah membunuh banyak dari 1.139 tentara dan warga sipil yang diklaim oleh ‘Israel’ telah dibunuh oleh Perlawanan Palestina.
Namun di luar ‘Israel’, gambaran penderitaan di Gaza, di mana kampanye ‘Israel’ yang tiada henti diluncurkan sebagai respon telah menewaskan lebih dari 35.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong yang dibangun, telah membantu memicu meluasnya gerakan protes di kampus-kampus dan jalan-jalan AS dan kota-kota di Eropa.
Baik bagi pemerintah AS maupun negara-negara lain, seperti Jerman, yang secara tradisi bersahabat dengan ‘Israel’, protes yang seringkali disertai kemarahan ini telah menimbulkan dampak politik yang semakin besar.
Kedua negara tersebut mengatakan bahwa pengakuan terhadap Negara Palestina harus merupakan hasil negosiasi dan bukan deklarasi sepihak, dan negara-negara besar Eropa lainnya seperti Prancis dan Inggris juga menolak untuk bergabung dalam ketiga negara yang memberikan pengakuan tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)
