RAMALLAH (Arrahmah.com) – Sehari setelah pemerintahan Trump menyelesaikan sebuah konferensi internasional yang dimaksudkan untuk meletakkan fondasi ekonomi bagi perdamaian ‘Israel’-Palestina, perdana menteri Palestina mengatakan rencana itu tak sesuai dengan kenyataan dan tidak mungkin berevolusi menjadi rencana politik.
Washington menyebut lokakarya dua hari di Bahrain sebagai tahap pertama dari cetak biru yang lebih luas untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. Sekutu negara-negara Teluk Arab itu juga mengatakan inisiatif ekonomi tersebut menjanjikan jika penyelesaian politik tercapai.
Tetapi Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan kepada Reuters pada Kamis (27/6/2019) bahwa ia merasa inisiatif itu “tidak akan benar-benar terwujud dan itu percuma”.
“(Lokakarya) Bahrain hanyalah latihan yang mengerikan. Saya pikir ini adalah bengkel ekonomi yang sepenuhnya terpisah dari kenyataan,” tuturnya di kantornya di kota Ramallah, Tepi Barat.
“(Lokakarya itu) tidak lebih dari latihan intelektual.”
Lokakarya bertajuk “Perdamaian untuk Kesejahteraan” menyerukan dana investasi $ 50 miliar untuk merangsang ekonomi Palestina dan negara tetangganya.
Tetapi para pemimpin Palestina memboikot konferensi dan menolak untuk terlibat dengan Gedung Putih – menuduhnya bias pro-‘Israel’ setelah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota ‘Israel’ pada 2017.
Palestina menuntut Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan.
Rincian politik dari rencana yang telah lama tertunda, yang dipelopori oleh menantu Trump, Jared Kushner, tetap menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang.
Utusan AS untuk Timteng, Jason Greenblatt, menyatakan elemen-elemen politik akan diumumkan nanti, mungkin setelah putaran kedua pemilihan ‘Israel’ yang ditetapkan pada September.
Tetapi Palestina masih khawatir takut tim Trump akan melalaikan “solusi dua negara” yang membayangkan pembentukan negara Palestina merdeka yang berdampingan bersama ‘Israel’.
“Kami belum melihat di surat kabar referensi apa pun tentang pendudukan (Israel), pemukiman, Palestina, dua negara, perbatasan 1967, hingga Yerusalem dan sebagainya,” kata Shtayyeh.
‘Israel’ merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza dalam perang Timur Tengah 1967, wilayah di mana Palestina kini mencari status kenegaraan.
Beberapa hari sebelum pemilihan ‘Israel’ pada bulan April, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji untuk mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat jika ia menang.
Shtayyeh, anggota faksi Fatah Presiden Palestina Mahmoud Abbas, ditunjuk pada Maret untuk menggantikan Rami Al-Hamdallah, yang telah mempelopori upaya rekonsiliasi dengan saingan internal utama Fatah, Hamas, yang memerintah Gaza.
Hanya sedikit yang meragukan pemahaman ekonom Shtayyeh tentang masalah keuangan yang dihadapi Otoritas Palestina (PA), yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat. Dia sebelumnya mengepalai PECDAR, Dewan Ekonomi Palestina untuk Pembangunan dan Rekonstruksi.
Setelahnya, dia mewarisi pemerintahan yang diperas oleh pemotongan bantuan AS yang tajam, krisis yang diperburuk oleh perselisihan politik dengan ‘Israel’ atas pemotongan sekitar 5 persen dari sekitar $ 190 juta pendapatan pajak bulanan yang ditransfer ‘Israel’ ke Otoritas Palestina.
Tekanan keuangan yang meningkat pada Otoritas Palestina telah mengirim utangnya melonjak menjadi $ 3 miliar, dan menyebabkan kontraksi parah dalam PDB $ 13 miliar yang diperkirakan, menurut bank sentral Palestina.
Menurut Shtayyeh masalah ekonomi mendasar adalah pendudukan berkelanjutan ‘Israel’ di Tepi Barat, yang ia definisikan sebagai lumpuhnya kendali Palestina atas tanahnya sendiri. (Althaf/arrahmah.com)
