JAKARTA (Arrahmah.id) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.
Inpres tersebut diteken pada 6 Agustus 2025 dan diumumkan kepada publik melalui JDIH Setneg pada Kamis (18/9).
Dalam instruksi itu, Prabowo menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi guna mewujudkan pembangunan Kampung Haji Indonesia.
Proyek ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan sarana dan prasarana, infrastruktur, serta fasilitas pendukung lain yang akan diperuntukkan bagi jamaah haji Indonesia.
Kementerian Keuangan diminta memberikan dukungan berupa pembiayaan, penjaminan, dan perpajakan, sementara Kementerian Luar Negeri diberi tugas untuk melakukan upaya diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Pelaksana utama dalam pembangunan ini adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang bertanggung jawab atas perencanaan hingga pengelolaan.
Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah, yang sebelumnya bernama Badan Pengelola Haji, bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), juga dilibatkan dalam proses pengelolaan dan pendanaan.
Pendanaan Kampung Haji Indonesia akan bersumber dari berbagai pihak, mulai dari BPI Danantara, BPKH, kemitraan dengan pihak dalam maupun luar negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembangunan Kampung Haji ini diproyeksikan menjadi pusat layanan terpadu bagi jamaah haji Indonesia di Makkah.
Fasilitas yang direncanakan tidak hanya berupa akomodasi, melainkan juga layanan kesehatan, pusat informasi, dan sarana pembinaan ibadah.
Kehadiran kampung ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan jamaah haji Indonesia setiap tahunnya.
(ameera/arrahmah.id)