PADANG (Arrahmah.com) – Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan (Walhi) Sumbar memprediksi, banjir yang terjadi seperti di Manado sepekan yang lalu, bisa terjadi di Sumbar. Prediksi tersebut berdasarkan penilaian Walhi Nasional terkait penyebab banjir di Manado, yakni karena penggundulan hutan dan reklamasi pantai.
Direktur Walhi Sumbar, Khalid Saifullah mengatakan, ada beberapa pinggiran bukit di Padang yang mengalami degradasi, seperti di Kawasan Bungus Teluk Kabung, Pauh, Lubuk Kilangan, Kuranji, Air Dingin dan sebagainya. Pengikisan pinggiran bukit itu terjadi karena pembangunan rumah, jalan dan membuka lahan untuk perkebunan.
BacaJuga
“Pengikisan pinggiran bukit mengakibatkan berkurangnya lahan tutupan hutan yang berfungsi untuk menyimpan air. Ketika fungsi tersebut semakin berkurang seiring berkurangnya tutupan lahan tutupan hutan, maka akan terjadi run off. Bila hujan turun, maka air akan mengalir deras tanpa ada yang menahan dan mengakibatkan longsor. Air akan membawa material seperti kayu dan batu yang akan menumpuk di Daerah Aliran Sungai (DAS), yang dapat membentuk bendungan baru. Bila tumpukan semakin tinggi dan volume air semakin tinggi, maka banjir bandang akan terjadi jika tumpukan penahan air itu lepas,” paparnya, lansir Haluan Rabu (22/1/2014).
Khalid bahkan menegaskan, banjir dan longsor bisa terjadi walau hutan belum gundul sepenuhnya. Menurutnya, pada perbukitan yang tingkat kemiringannya cukup tinggi, maka bisa menyebabkan banjir. Misalnya pada aliran sungai Batang Kuranji yang perbukitannya belum gundul semua, namun sudah sering terjadi banjir.
Untuk menanggulangi terjadinya banjir bandang, menurut Khalid, Pemerintah Kota Padang harus melakukan pemulihan hutan dengan penanaman kembali. Tak hanya menanam, Pemko Padang juga mesti melakukan perawatan tanaman yang ditanam.
Selain itu, lanjut Khalid, Pemko Padang hendaknya berkoordinasi dengan pemilik hutan, karena sebagian hutan di Padang adalah hutan adat. “Pemerintah harus menyampaikan kepada pemilik hutan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan kritis yang rawan bencana. Pemerintah juga bisa berkoordinasi dengan pemilik hutan terkait penanaman pohon, sebab pohon yang ditanam pemerintah belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Bila pohon yang ditanam dibutuhkan masyarakat, maka masyarakat akan merawatnya, karena juga bisa mendatangkan keuntungan ekonomi,” ungkapnya.
Terkait penggundulan hutan untuk pembuatan jalan, pembangunan perumahan dan perkebunan, Khalid menegaskan, pembangunan seperti itu jangan hanya memperhatikan dampak ekonomi saja, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak lingkungannya. Ia mempertanyakan, siapa yang bisa memastikan bahwa hutan yang digunakan untuk pembangunan, tidak akan digunakan untuk keperluan lain. Misalnya, pembangunan jalan yang membuka hutan, siapa yang bisa memastikan bahwa nantinya tidak akan dibangun perumahan atau pabrik di sekitar tempat tersebut.
Khalid menegaskan, Pemko Padang harus konsisten melarang masyarakat untuk membangun rumah di pinggiran bukit.
“Masyarakat dilarang, tapi developer dibiarkan membangun perumahan di kawasan pinggiran bukit. Hal itu menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Akibatnya, ketika ada himbauan, masyarakat akan mengabaikannya,” tuturnya.
Ia melihat ada beberapa kawasan pingguran bukit yang dijadikan perumahan oleh developer, seperti kawasan Gunung Sarik, Sungai Lareh dan beberapa kawasan lainnya. (azm/arrahmah.com)
