GAZA (Arrahmah.id) - Rencana besar yang digagas oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk membangun kembali Jalur Gaza kini mengalami penyusutan drastis. Proyek yang awalnya dirancang sebagai inisiatif komprehensif, kini berubah menjadi program percontohan terbatas di wilayah selatan Gaza akibat berlanjutnya operasi militer 'Israel'.
Laporan The Guardian menyebutkan bahwa rencana yang semula menargetkan pemulihan infrastruktur skala besar di seluruh wilayah Gaza, kini dipangkas menjadi proyek pembangunan kamp sementara di dekat kota Rafah. Kamp ini hanya diproyeksikan menampung puluhan ribu pengungsi, angka yang sangat kecil dibandingkan lebih dari dua juta warga Palestina yang terusir akibat perang. Nantinya, kamp tersebut direncanakan akan dikelola oleh otoritas Palestina dan diamankan oleh pasukan keamanan internasional yang terbatas.
Meskipun persiapan awal telah dilakukan, termasuk kehadiran sejumlah kecil perwira militer dari Maroko dan Kosovo di 'Israel' untuk membentuk inti pasukan stabilitas serta pembangunan pangkalan logistik di dekat penyeberangan Kerem Shalom, implementasi di lapangan masih jalan di tempat. Belum ada pembangunan fisik yang signifikan di lokasi kamp, sementara citra satelit hanya menunjukkan pengerjaan lahan yang sangat terbatas.
Para diplomat Barat di Yerusalem menilai bahwa kemajuan nyata kemungkinan besar akan tertunda setidaknya hingga setelah pemilihan umum Israel pada 27 Oktober mendatang. Hasil pemilu ini diprediksi akan menjadi penentu masa depan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Sejak gencatan senjata yang dimediasi AS pada Oktober lalu, 'Israel' dinilai terus menghambat proses rekonstruksi melalui serangan rutin, pembatasan ketat terhadap bantuan kemanusiaan, dan kontrol militer langsung atas lebih dari 60% wilayah Gaza.
Diplomat Barat menyebut tujuan utama para penggerak proyek saat ini hanyalah "menjaga agar sesuatu tetap bergerak" demi menghindari keruntuhan total rencana tersebut. Kekhawatiran muncul bahwa jika proyek ini benar-benar gagal, kelompok garis keras di dalam pemerintahan 'Israel' mungkin akan mendorong skenario yang lebih ekstrem, yakni pengusiran massal dan pemukiman kembali.
Di sisi lain, muncul ketakutan bahwa jika posisi politiknya terancam, Netanyahu mungkin akan melancarkan serangan militer besar-besaran untuk mengalihkan perhatian, yang berisiko mematikan proyek percontohan tersebut selamanya.
Rencana saat ini jauh dari ambisi awal pemerintahan Trump, di mana penasihat Jared Kushner sempat menjanjikan pemulihan jaringan listrik, air, sanitasi, dan rumah sakit di seluruh Gaza dalam 100 hari. Proyek terkini justru lebih banyak terkendala masalah finansial, di mana dana sebesar $17 miliar yang sempat dijanjikan belum sepenuhnya cair.
Upaya penyelenggara untuk menggunakan dana pajak Palestina yang ditahan Israel sebagai sumber pendanaan juga menuai penolakan keras dari Otoritas Palestina. Mereka menegaskan bahwa dana tersebut adalah hak rakyat Palestina yang tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar politik.
Di kalangan pejabat Palestina, muncul kekhawatiran serius bahwa proyek terbatas di Rafah ini bukan menjadi awal dari rekonstruksi menyeluruh, melainkan berisiko menjadi solusi permanen yang justru melegitimasi perpecahan geografis dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)