![Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara mengenai resolusi tidak mengikat yang menyerukan jeda kemanusiaan di Gaza dan penghentian permusuhan antara “Israel” dan Hamas pada 27 Oktober. [Bebeto Matthews/AP Photo]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/12/pbb.jpg?fit=770%2C513&ssl=1)
NEW YORK (Arrahmah.id) – Veto AS pada Jumat (8/12/2023) terhadap usulan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza telah memicu pembicaraan dan seruan untuk mengambil tindakan untuk menggunakan resolusi PBB yang jarang terjadi dalam upaya menghentikan pembantaian brutal “Israel” di Gaza.
Mesir dan Mauritania pada Senin (11/12) menggunakan Resolusi 377A (V) untuk menyerukan pertemuan darurat Majelis Umum PBB (UNGA) pada Selasa (12/12). Resolusi tersebut menyatakan bahwa jika DK PBB tidak mampu melaksanakan tanggung jawab utamanya menjaga perdamaian global karena kurangnya suara bulat, maka Majelis Umum PBB dapat mengambil tindakan.
Namun usulan tersebut harus dipenuhi dan rekomendasi UNGA tidak mengikat secara hukum, yang berarti usulannya dapat diabaikan tanpa konsekuensi apapun. “Israel” telah mengabaikan beberapa resolusi mengikat PBB di masa lalu, terutama berkat dukungan diplomatik dari Washington.
Jadi, apa resolusinya, apa sejarahnya, dan dapatkah resolusi tersebut digunakan untuk menghindari veto AS untuk menghentikan perang dahsyat yang telah menewaskan lebih dari 18.000 warga Palestina sejak 7 Oktober?
Apa resolusinya?
Bagian A dari Resolusi 377A (V), juga dikenal sebagai “Bersatu untuk Perdamaian”, bertujuan untuk menyelesaikan situasi di mana PBB “gagal menjalankan tanggung jawab utamanya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional” karena anggota Dewan Keamanan tidak dapat bertemu secara langsung.
Hal ini memberi wewenang kepada Majelis Umum, pertama, untuk menyelenggarakan pertemuan melalui Sekretaris Jenderal. Majelis ini dimaksudkan untuk membuat rekomendasi kepada para anggota mengenai tindakan kolektif, termasuk “penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan”.
Setidaknya satu anggota Dewan Keamanan PBB atau sekelompok anggota Majelis Umum harus mendukung diadakannya resolusi tersebut agar resolusi tersebut dapat berlaku.
Apa yang memunculkan ide ini?
Gagasan untuk memberikan kewenangan tambahan kepada Sekretaris Jenderal untuk memecahkan kebuntuan diadopsi sebagai akibat dari Perang Korea pada 1950, yang menyebabkan Korea Utara menginvasi tetangganya di selatan setelah bertahun-tahun terjadi permusuhan antara kedua negara.
Pada saat itu, bekas Uni Soviet menghalangi tekad Dewan Keamanan untuk menghentikan perang, sehingga resolusi 377 (V) disahkan pada 3 November 1950.
Hal ini terjadi setelah AS berhasil mendapatkan dukungan terhadap gagasan bahwa Majelis Umum perlu diberdayakan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melindungi keamanan global.
Dimana pernah digunakan sebelumnya?
Resolusi ini tidak digunakan secara luas, namun diketahui digunakan beberapa kali selama beberapa dekade untuk membantu menyelesaikan berbagai konflik, termasuk Krisis Kongo pada 1960, konflik antara India dan Pakistan pada 1971, dan pendudukan Soviet di Afghanistan pada 1980.
Elemen penting dari resolusi ini adalah bahwa resolusi tersebut menegaskan bahwa Majelis Umum dapat, jika dianggap perlu, merekomendasikan penggunaan kekerasan.
Oleh karena itu, resolusi tersebut hanya diterapkan satu kali saja – yaitu pada krisis Korea.
Resolusi 377A digunakan untuk mengadakan sidang darurat Majelis Umum pada 1951 karena kurangnya konsensus di antara anggota DK PBB. Hal ini berujung pada disahkannya Resolusi PBB 498 (V), yang menyatakan bahwa Tiongkok terlibat secara militer dalam Perang Korea.
Ini adalah pertama kalinya PBB memperlakukan suatu negara sebagai agresor di tengah perang. Resolusi tersebut tidak secara eksplisit mengacu pada resolusi Uniting for Peace, namun justru menyalin teks yang menyatakan bahwa DK PBB telah gagal melaksanakan tanggung jawab globalnya secara efektif karena perselisihan antar anggota.
Resolusi tersebut “menyerukan seluruh negara dan pihak berwenang untuk terus memberikan bantuan kepada tindakan PBB di Korea”, yang berarti bantuan militer. Namun hal ini tidak menyebabkan pengerahan kekuatan oleh PBB, yang menyerukan penghentian permusuhan.
Fungsi Uniting for Peace ini berbeda dengan fungsi organisasi penjaga perdamaian, atau Pasukan Darurat PBB (UNEF), yang pertama kali didirikan pada 1956 untuk memantau garis depan antara “Israel” dan Mesir. UNEF tidak memiliki fungsi tempur dan dimaksudkan untuk menetralisir konflik hanya melalui kehadiran pasukannya.
Pasukan penjaga perdamaian PBB kini aktif di banyak negara, termasuk Libanon, di mana mereka memantau penghentian permusuhan dengan “Israel” dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil setelah beberapa konflik.
Apakah bisa digunakan untuk menghentikan perang di Gaza?
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpotensi diberi wewenang untuk mengadakan sidang darurat Majelis Umum dalam waktu 24 jam jika ada seruan dari setidaknya satu anggota Dewan Keamanan atau sekelompok anggota Majelis Umum.
Negara-negara anggota kemudian dapat membuat rekomendasi untuk tindakan kolektif, yang bisa berarti mengambil pilihan yang lebih ekstrim jika disepakati, termasuk tindakan militer.
Namun semua resolusi dan keputusan Majelis Umum hanya sebatas rekomendasi. Artinya, berbeda dengan beberapa keputusan Dewan Keamanan, resolusi-resolusi ini tidak mengikat secara hukum.
Terlepas dari itu, terdapat peningkatan diskusi, dan seruan online, agar PBB menggunakan kekuatan ini.
Aksi mereka semakin meningkat setelah Guterres pada Rabu (6/12) memutuskan untuk menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk secara resmi memperingatkan Dewan Keamanan bahwa agresi “Israel” di Gaza kini menjadi ancaman global.
Berbicara di Forum Doha pada Ahad (10/12), Sekjen PBB mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah untuk menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun ada veto pada Jumat (8/12).
“Saya mendesak Dewan Keamanan untuk menekan upaya mencegah bencana kemanusiaan, dan saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan. Sayangnya, Dewan Keamanan gagal melakukan hal ini, namun hal ini tidak membuat hal ini menjadi kurang penting,” katanya.
Mengapa AS terus memveto gencatan senjata?
Washington secara konsisten memveto setiap resolusi Dewan Keamanan yang menuntut gencatan senjata segera dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang lebih besar kepada warga Palestina yang terkepung.
Keputusan terbaru terjadi pada Jumat (8/12) ketika 13 anggota DK PBB yang tersisa dari 15 anggota saat ini memberikan suara mendukung resolusi yang disponsori oleh 100 negara lainnya. Inggris abstain.
Hal ini menyebabkan kebuntuan lain dalam upaya menghentikan serangan darat dan udara “Israel” yang telah menewaskan hampir 18.000 warga Palestina.
Di tengah meningkatnya kritik, dan demonstrasi yang terus terjadi di seluruh dunia, Washington menyatakan bahwa mereka menentang gencatan senjata segera karena akan memungkinkan Hamas untuk pulih dan terus menimbulkan ancaman keamanan bagi “Israel”.
Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya telah melancarkan perlawanan bersenjata melawan pendudukan dan blokade “Israel” selama beberapa dekade. “Israel” juga dituduh menerapkan tindakan seperti membangun permukiman di tanah Palestina yang menghambat terwujudnya negara Palestina di masa depan.
AS yakin intervensi politiknya akan lebih efektif dalam upaya memastikan bahwa “Israel”menghindari kematian warga sipil sambil melakukan yang terbaik untuk menjamin pembebasan tawanan yang ditahan di Gaza dan membuat langkah menuju tujuan “menghancurkan” Hamas yang didukung Barat.
Namun “Israel” tampaknya tidak mengindahkan nasihat AS mengenai perlindungan warga sipil Palestina, dengan lebih dari 80 persen korbannya adalah warga sipil. (zarahamala/arrahmah.id)
