![ICJ dapat membawa rezim Suriah ke pengadilan atas penyiksaan tahanan. [Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/06/rezim-suriah.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
DEN HAAG (Arrahmah.id) – Rezim Suriah Presiden Bashar Asad dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ) oleh Belanda dan Kanada atas penyiksaan dan pelanggaran HAM, sebuah pernyataan dari pengadilan mengatakan pada Senin (12/6/2023).
Kedua negara berusaha meminta pertanggungjawaban rezim Asad atas pelanggaran HAM besar-besaran di bawah Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, yang diratifikasi Damaskus pada 2004.
BacaJuga
Jika pengadilan menemukan yurisdiksinya, ICJ akan menjadi pengadilan internasional pertama yang dapat membuat temuan hukum tentang penggunaan penyiksaan oleh negara di Suriah.
“Suriah telah melakukan pelanggaran hukum internasional yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya dimulai pada 2011,” kata ICJ, juga dikenal sebagai Pengadilan Internasional, dalam sebuah pernyataan.
Ia meminta tindakan darurat diambil untuk melindungi mereka yang berisiko disiksa.
Kanada dan Belanda memutuskan untuk bertindak pada 2020 setelah Rusia memblokir berbagai upaya di Dewan Keamanan PBB untuk merujuk kasus pelanggaran hak asasi manusia di Suriah ke Pengadilan Kriminal Internasional, yang mengadili individu atas kejahatan perang dan juga berbasis di Den Haag.
Pemerintah Belanda mengatakan telah mencoba merundingkan solusi atas kebuntuan tersebut tetapi gagal, memaksanya mengambil jalur hukum alternatif ini.
“Pembicaraan ini belum menghasilkan solusi. Selain itu, Suriah tidak menyetujui proposal arbitrasi dalam jangka waktu enam bulan yang ditetapkan oleh Konvensi. Untuk alasan ini, diputuskan untuk membawa kasus ini ke ICJ pada 8 Juni 2023, dalam upaya memaksa Suriah untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi, yang mana Suriah sendiri merupakan Negara Pihak,” kata pemerintah Belanda dalam sebuah pernyataan.
“Suriah telah diberitahu tentang keputusan ini dalam bentuk nota diplomatik dari Perwakilan Tetap Belanda untuk PBB di Jenewa. Belanda dan Suriah tidak memiliki hubungan diplomatik sejak 2011, tetapi keduanya memiliki perwakilan di PBB di Jenewa. ”
Tindakan Belanda tersebut dipuji oleh para pengacara dan aktivis hak asasi Suriah, yang telah berkampanye selama bertahun-tahun untuk meminta pertanggungjawaban rezim Asad atas pelanggaran hak asasi manusianya.
Ibrahim Olabi, seorang pengacara dengan Guernica 37, men-tweet: “Melanggar!! Pengadilan Internasional menegaskan bahwa Belanda & Kanada mengajukan kasus terhadap #Suriah di bawah Konvensi Menentang Penyiksaan. Tanggung jawab yang berat telah membantu proses ini yang dimulai pada 2020 untuk mendorong diakhirinya pelanggaran melawan impunitas!!”
Pengacara HAM Suriah Mazen Darwish juga memuji langkah tersebut dan peran yang dimainkan oleh kelompok masyarakat sipil Suriah.
“Bangga dengan peran yang dimainkan para korban dan masyarakat sipil Suriah dalam mendukung aksi Belanda-Kanada, Mahkamah Internasional harus segera mempertimbangkan langkah sementara untuk menghentikan tindakan penyiksaan yang dilakukan pemerintah Suriah secara sistematis,” cuitnya.
Rezim Suriah diyakini telah menahan lebih dari 130.000 orang sejak pecahnya protes pro-demokrasi pada 2011 dengan nasib yang tidak diketahui. Banyak orang hilang diyakini telah dieksekusi atau mati di bawah siksaan dan perlakuan buruk. (zarahamala/arrahmah.id)
