![Seorang pengunjuk rasa memegang kaus bertuliskan 'Prancis Harus Pergi' ketika para pendukung penguasa militer Niger menuntut penarikan tentara Prancis. [AFP]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/09/kudeta-niger.jpg?fit=770%2C513&ssl=1)
NIAMEY (Arrahmah.id) – Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Niger, Niamey, menuntut Prancis menarik duta besar dan pasukannya dari negara Afrika Barat tersebut karena penguasa militer barunya menuduh Prancis melakukan “intervensi”.
Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat pangkalan militer yang menampung tentara Prancis pada Sabtu (2/9/2023) setelah seruan beberapa organisasi sipil yang memusuhi kehadiran militer Prancis. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan, “Tentara Prancis, tinggalkan negara kami!”
Pemerintahan militer Niger, yang mengambil alih kekuasaan pada 26 Juli, menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron menggunakan retorika yang memecah belah dalam komentarnya mengenai kudeta dan berusaha memaksakan hubungan neokolonial dengan bekas jajahannya.
Macron mendukung Presiden terguling Mohamed Bazoum dan menolak mengakui penguasa baru Niger. Sylvain Itte, duta besar Prancis, tetap berada di Niger, meskipun ada tenggat waktu 48 jam untuk meninggalkan negara itu yang diberikan lebih dari sepekan yang lalu, sebuah keputusan yang patut diacungi jempol menurut Macron.
Ahmed Idris dari Al Jazeera, melaporkan dari Niamey, mengatakan bahwa para demonstran yang mengungkapkan rasa frustrasinya karena masih adanya kehadiran Prancis di negara tersebut mulai mengambil tindakan sendiri.
Menurut personel keamanan, protes tersebut dijadwalkan dimulai sekitar pukul 15.00 (14:00 GMT) namun ribuan demonstran sudah berkumpul pada pukul 10 pagi (09:00 GMT), sehingga mengejutkan polisi dan pasukan keamanan.
Idris mengatakan protes yang terjadi selama beberapa hari terakhir “relatif tenang dan terorganisir” namun, pada Sabtu (2/9), para demonstran terlihat “mendobrak penghalang yang dibuat oleh pasukan keamanan, polisi dan militer” dan mendekati pangkalan Prancis dengan beberapa mencoba memaksa masuk.
Militer sejak itu memperkuat daerah di sekitar pangkalan Prancis, yang menampung sekitar 1.500 tentara Prancis, dan memperingatkan agar tidak masuk secara paksa dan dampak yang akan terjadi.
Namun para pengunjuk rasa mengatakan mereka tidak akan pergi.
“Semua pangkalan militer. Kami ingin berjuang untuk menghapus semua pangkalan militer dari negara kami,” kata pengunjuk rasa Doubou-Kambou Hamidou. “Kami tidak menginginkannya. Karena sudah lebih dari 13 tahun terorisme ada di sini. Mereka tidak peduli untuk memerangi terorisme,” katanya kepada Al Jazeera.
Penguasa militer Niger menuduh Paris melakukan “campur tangan terang-terangan” dengan mendukung Bazoum, yang ditahan sejak kudeta 26 Juli.
Macron mengatakan pada Jumat (1/9) bahwa dia telah berbicara setiap hari dengan Bazoum sejak dia digulingkan dari kekuasaan.
“Kami mendukungnya. Kami tidak mengenal mereka yang melakukan kudeta tersebut. Keputusan yang akan kami ambil, apa pun keputusannya, akan didasarkan pada diskusi dengan Bazoum,” kata Presiden Prancis.
Negara Sahel juga terlibat perselisihan dengan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS). Blok regional tersebut mengancam akan melakukan intervensi militer jika diplomasi gagal mengembalikan Bazoum ke tampuk kekuasaan.
Pada Senin (28/8), Macron berkata: “Saya menyerukan kepada semua negara bagian di kawasan ini untuk mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab.” Prancis, katanya, “mendukung tindakan diplomatik [ECOWAS] dan, jika diputuskan demikian, maka tindakan militer [nya]”.
Para analis mengatakan Prancis mungkin tidak akan meninggalkan Niger tanpa keributan, terutama sejak negara tersebut terpaksa meninggalkan negara tetangganya, Mali dan Burkina Faso, setelah terjadi kudeta militer di sana.
“Jika krisis ini tidak ditangani secara diplomatis, terdapat risiko bentrokan antara kedua belah pihak,” kata Kane Oumarou, seorang analis urusan masyarakat yang berbasis di Niamey.
“Bagi junta, penting untuk meminta duta besar Prancis pergi, jika tidak maka junta akan terlihat lemah di mata para pendukungnya. Pemerintah di Perancis ingin memprovokasi junta dengan mempertanyakan legitimasinya.” (zarahamala/arrahmah.id)
