GAZA (Arrahmah.id) – Palestina menyambut baik keputusan “bersejarah” yang dikeluarkan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat kemarin (19/7/2024) yang menganggap pendudukan ‘Israel’ di wilayah Palestina adalah ilegal. Di sisi lain, para pejabat ‘Israel’ melancarkan kampanye yang mengecam keputusan pengadilan tersebut.
Kepresidenan Palestina mengatakan bahwa mereka “menyambut baik keputusan Mahkamah Internasional, menganggapnya sebagai keputusan bersejarah, dan menuntut agar ‘Israel’ berkewajiban untuk melaksanakannya,” menurut apa yang dilaporkan oleh kantor berita resmi Palestina, WAFA.
BacaJuga
Mereka menambahkan bahwa “menganggap keputusan pengadilan tersebut merupakan kemenangan atas keadilan, karena keputusan tersebut menegaskan bahwa pendudukan ‘Israel’ adalah ilegal.”
Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan bahwa “pendapat tersebut kini telah menjadi fakta hukum yang tidak dapat disangkal, dan memiliki konsekuensi hukum.”
Kementerian tersebut menambahkan, “Satu-satunya solusi yang konsisten dengan hukum internasional adalah ‘Israel’, kekuatan pendudukan, mengakhiri pendudukan ilegalnya atas wilayah pendudukan Palestina tanpa syarat dan segera.”
Riyad al-Maliki, utusan khusus Presiden Palestina, juga mengatakan bahwa Mahkamah Internasional menegaskan hak rakyat Palestina untuk bebas dari kolonialisme.
Al-Maliki menambahkan, semua negara harus memikul tugasnya untuk tidak mengakui kehadiran ilegal ‘Israel’.
Sementara itu, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyambut baik, dalam sebuah pernyataan, pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional, yang menegaskan ilegalitas pendudukan ‘Israel’.
Hamas mengatakan, “Keputusan ini, dan permintaan pengadilan kepada PBB dan Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengakhiri pendudukan Zionis, menempatkan sistem internasional sebelum memerlukan tindakan segera untuk mengakhiri pendudukan, dan untuk menerjemahkan tindakan-tindakan yang diambil secara berturut-turut. Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan menjadi langkah serius di lapangan.”
Hamas menambahkan, “Pemerintah pendudukan mengabaikan keputusan ini, dengan dukungan penuh dari pemerintah Amerika, dan inilah posisi Zionis yang berulang kali menyerang pengadilan dan keputusannya hari ini.”
Gerakan ini menyerukan “komunitas internasional untuk mempersenjatai diri dengan keputusan-keputusan ini, mengesampingkan keinginan Amerika, dan berupaya memaksa pendudukan fasis untuk segera menerapkan dan mematuhi keputusan-keputusan tersebut.”
Pada Jumat (19/7), Mahkamah Internasional meminta ‘Israel’ untuk mengakhiri pendudukan wilayah Palestina yang diduduki setelah tahun 1967, menyerukan diakhirinya segala tindakan yang menyebabkan perubahan demografis atau geografis, dalam sebuah langkah peradilan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pengadilan menegaskan bahwa kehadiran ‘Israel’ yang terus berlanjut di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal, dan ‘Israel’ wajib mengakhiri kehadirannya di sana sesegera mungkin.
Pengadilan mengatakan bahwa kebijakan permukiman ‘Israel’ dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional.
Kampanye ‘Israel’
Di sisi lain, Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu mengatakan, “Orang-orang Yahudi tidak dapat dianggap sebagai pendatang tanah air bersejarah mereka,” sebagai tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa pemukiman ‘Israel’ di Tepi Barat yang diduduki adalah tindakan ilegal dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Netanyahu menambahkan, “Setiap keputusan yang salah di Den Haag tidak akan memutarbalikkan fakta sejarah ini, dan legitimasi permukiman ‘Israel’ di seluruh tanah air kita tidak dapat diganggu gugat,” klaimnya.
Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir mengatakan, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, bahwa keputusan Mahkamah Internasional di Den Haag “membuktikan untuk keseribu kalinya bahwa ini adalah organisasi politik dan jelas-jelas anti-Semit”.
Ia menambahkan, sambil mengklaim, “Kami tidak akan menerima khotbah moral dari mereka. Waktunya telah tiba untuk pemerintahan dan kedaulatan,” menurut pernyataan yang sama.
Memaksakan kedaulatan
Dalam pernyataan kedua, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menilai bahwa jawaban atas keputusan Den Haag (mengacu pada Pengadilan) adalah “menerapkan kedaulatan (atas Tepi Barat) sekarang.”
Juli lalu, pemerintah ‘Israel’ mengklaim bahwa mereka mempunyai “hak untuk memaksakan kedaulatannya atas Tepi Barat,” dan mengatakan bahwa “orang-orang Yahudi memiliki hak eksklusif untuk menentukan nasib sendiri di tanah-tanah ini.”
‘Israel’ menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza pada 1967.
Hukum internasional melarang ‘Israel’ mencaplok bagian mana pun di Tepi Barat, menurut sejumlah pernyataan PBB dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 31 Desember 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi yang meminta Mahkamah Internasional untuk mengeluarkan “pendapat penasehat” yang tidak mengikat mengenai “konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan dan praktik ‘Israel’ di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur,” berkaitan dengan masa pendudukan yang lama di wilayah Palestina sejak 1967. (zarahamala/arrahmah.id)
