LONDON (Arrahmah.id) - Gelombang sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh sejumlah negara Barat terhadap para pemukim ilegal dan menteri radikal 'Israel' dinilai bukan sebagai upaya sungguhan untuk menghukum Tel Aviv. Langkah hukum tersebut dikritik tajam oleh sejumlah pengamat dan politisi internasional sebagai "tabir asap" (smokescreen) diplomasi guna menutupi keterlibatan berkelanjutan Barat dalam menyuplai persenjataan dan dana bagi pemerintah Benjamin Netanyahu.
Sebelumnya pada Selasa (9/6/2026), pemerintah Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia secara serentak mengumumkan sanksi pembekuan aset dan larangan perjalanan. Sanksi ini menargetkan organisasi-organisasi sayap kanan, individu pemukim ekstremis, serta Menteri Keuangan 'Israel', Bezalel Smotrich. Alasan penjatuhan sanksi merujuk pada laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membongkar keterlibatan langsung dan perlindungan militer 'Israel' terhadap kekerasan mengerikan pemukim guna mengusir warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
Meskipun sanksi ini menunjukkan bahwa negara-negara Barat mengakui adanya pelanggaran HAM sistemik di Tepi Barat, langkah ini dinilai cacat secara substansial.
Mantan anggota Parlemen Inggris, Claudia Webb, menegaskan bahwa negara-negara Barat secara sengaja membatasi sanksi hanya pada level individu atau segelintir organisasi. Hal ini dilakukan agar mereka tidak perlu menjatuhkan sanksi ekonomi atau embargo militer langsung kepada 'Israel' sebagai sebuah negara.
Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Dr. Mustafa Barghouti, memaparkan data bahwa Eropa berkontribusi menyuplai 19 persen persenjataan yang digunakan 'Israel' dalam operasi militernya. Sanksi individu ini dianggap hanya sekadar kosmetik untuk meredam kemarahan domestik publik Barat, di mana 80 persen warga Inggris misalnya, menolak keras kelanjutan pasokan senjata ke Tel Aviv.
Mengapa Sanksi Individu Tak Berdampak di Lapangan?
Pakar studi 'Israel', Dr. Muhannad Mustafa, menilai bahwa menghukum menteri secara personal tidak akan mengubah kebijakan kolonial 'Israel' di Tepi Barat. Sepanjang bulan Februari lalu saja, kabinet Netanyahu sukses meloloskan pembangunan 22 pos permukiman ilegal baru tanpa ada konsekuensi diplomatik yang berarti.
Proyek kolonisasi dan perluasan wilayah agraria di Tepi Barat tidak bergantung pada Eropa, melainkan ditopang penuh oleh anggaran resmi pemerintah Israel serta aliran dana dari jaringan kelompok sayap kanan dan investor swasta asal Amerika Serikat. Selama Washington menolak menjatuhkan sanksi, kebijakan perluasan permukiman akan terus berjalan lancar di lapangan.
Sebelum paket sanksi Selasa bergulir, eskalasi penolakan terhadap menteri radikal 'Israel' telah meluas di Eropa. Paris dan Dublin secara resmi telah melarang Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Bezalel Smotrich memasuki wilayah mereka, menyusul langkah serupa yang diambil oleh Inggris, Spanyol, dan Slovenia sejak tahun lalu. Kedua menteri ini merupakan pilar utama penopang kabinet Netanyahu, yang saat ini statusnya adalah buronan dalam investigasi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang.
Merespons rentetan boikot tersebut, Kementerian Luar Negeri 'Israel' merilis pernyataan keras dan menolak mentah-mentah sanksi yang mereka sebut sebagai tindakan memalukan. Tel Aviv menyerang balik negara-negara Eropa dengan menuduh mereka gagal total dalam memerangi epidemi antisemit yang merajalela di dalam negeri mereka sendiri. 'Israel' menilai Barat sengaja menggunakan isu kekerasan pemukim sebagai kedok politik untuk mencampuri hak warga Yahudi di tanah historis mereka serta mendikte jalannya resolusi konflik. (zarahamala/arrahmah.id)