JAKARTA (Arrahmah.id) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik Polri disebut telah melakukan sejumlah langkah hukum, termasuk menggeledah kediaman Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut dalam laporan sebagai tersangka.
Kronologi penanganan kasus tersebut dipaparkan langsung oleh Suyudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Suyudi menjelaskan, laporan polisi terkait dugaan penyadapan ilegal tersebut resmi diterbitkan pada 31 Oktober 2026. Setelah laporan diterima, penyidik langsung melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti dan mendalami perkara.
Dalam proses awal penyelidikan, Polri telah memeriksa enam orang saksi dan empat orang ahli. Penyidik juga menggelar perkara sebelum akhirnya meningkatkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan pada 1 November 2026.
Selanjutnya, penyidik melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dan menggelar perkara untuk menetapkan dua orang tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta (AS) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
"Polri kemudian melakukan penyitaan barang bukti serta gelar perkara penetapan tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Di hari yang sama, Polri juga melakukan penangkapan terhadap AS," ujar Suyudi di hadapan anggota dewan, dikutip dari detikcom, Kamis (12/11/2026).
Selain pemeriksaan saksi, ahli, dan penetapan tersangka, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Salah satunya adalah kediaman Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Penggeledahan rumah Listyo Sigit menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI.
Langkah tersebut dilakukan dalam rangka pengumpulan barang bukti dan pendalaman dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa Polri telah melakukan serangkaian tindakan hukum sejak laporan diterbitkan pada akhir Oktober 2026 hingga proses penyidikan berjalan pada November 2026.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo kini menjadi perhatian publik karena turut menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Komisi III DPR RI pun mendengarkan penjelasan Kapolri mengenai kronologi, penetapan tersangka, serta langkah-langkah penyidikan yang telah dilakukan oleh Polri.
(ameera/arrahmah.id)