Standar Ganda India, Demonstrasi pro-“Israel” Boleh, Aksi Solidaritas Pro-Palestina Ditindak

Pengeboman tanpa henti yang dilakukan “Israel” terhadap Jalur Gaza yang terkepung dan pembunuhan lebih dari 6.000 orang – sepertiga dari mereka adalah anak-anak – dalam dua pekan telah membuat marah banyak orang di seluruh dunia, memicu protes massal dan seruan untuk segera gencatan senjata.

Namun, di India – negara non-Arab pertama yang mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), namun kini terlihat lebih dekat dengan “Israel” dan penyumbang terbesarnya, Amerika Serikat – beberapa pengunjuk rasa pro-Palestina dilaporkan menjadi sasaran pemerintah.

Kurang dari sepekan setelah serangan Gaza dimulai, polisi di distrik Hamirpur di negara bagian Uttar Pradesh yang paling padat penduduknya di India mencari da’i Atif Chaudhary dan Suhail Ansari. Dugaan kejahatan mereka: memasang foto profil WhatsApp yang bertuliskan: “Saya mendukung Palestina.”

Kedua pria tersebut dituduh mendorong permusuhan antar kelompok sosial. Ansari ditahan, sementara Chaudhary buron, menurut polisi.

Di negara bagian yang sama, yang diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), empat mahasiswa Universitas Muslim Aligarh didakwa oleh polisi setelah mereka melakukan unjuk rasa pro-Palestina di kampus tersebut sehari setelah serangan Gaza dimulai pada 7 Oktober.

Namun, ketika kelompok sayap kanan Hindu Bajrang Dal melakukan unjuk rasa pro-“Israel” di kota Aligarh yang sama, sambil meneriakkan slogan-slogan seperti “Hancurkan Palestina, Hancurkan Hamas”, tidak ada tindakan yang diambil oleh pihak berwenang terhadap mereka.

‘Seolah-olah saya telah melakukan kejahatan’

Di ibu kota negara, New Delhi, terdapat beberapa contoh orang yang ditahan selama demonstrasi yang diselenggarakan oleh kelompok mahasiswa, aktivis, dan warga untuk solidaritas dengan Palestina sejak 7 Oktober.

Di negara bagian Maharashtra di bagian barat, yang juga diperintah oleh BJP yang beraliansi dengan partai regional, dua pengunjuk rasa, Ruchir Lad dan Supreeth Ravish, ditangkap pada 13 Oktober karena mengadakan unjuk rasa menentang perang di Gaza dan didakwa melakukan pertemuan yang melanggar hukum.

Pooja Chinchole, anggota Partai Pekerja Revolusioner India dan salah satu penyelenggara protes yang diadakan di ibu kota negara bagian Mumbai, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa polisi “menciptakan banyak halangan di hadapan kami ketika mereka mengetahui bahwa kami mengorganisir protes pro-Palestina”.

“Mereka menahan salah satu panitia sehari sebelum aksi dan tiga panitia pada pagi hari terjadinya aksi. Ketika kami masih berkumpul untuk melakukan aksi, mereka merampas mikrofon, plakat kami, dan setelah beberapa saat, mulai menggunakan kekerasan terhadap beberapa dari kami,” katanya.

Namun tindakan keras ini tidak hanya terbatas pada negara bagian yang dikuasai BJP saja.

Di negara bagian Karnataka selatan, yang diperintah oleh partai oposisi utama Kongres, polisi mendakwa 10 aktivis karena menciptakan gangguan publik setelah mereka mengorganisir demonstrasi diam-diam untuk mendukung Palestina pada 16 Oktober di Bengaluru, ibu kota negara bagian tersebut.

Polisi Karnataka juga menangkap seorang pria Muslim berusia 58 tahun karena diduga mengunggah video mendukung Hamas di WhatsApp. Polisi juga sempat menahan Alam Nawaz, seorang pegawai pemerintah Muslim, karena memperbarui status WhatsApp-nya dengan bendera Palestina dan pesan “Long Live Palestine”.

“Orang-orang mulai melihat saya dengan kecurigaan seolah-olah saya telah melakukan kejahatan dengan mengungkapkan solidaritas saya terhadap rakyat Palestina,” Nawaz (20) mengatakan kepada Al Jazeera.

Hal ini terjadi meskipun Kongres menyatakan dukungannya terhadap “hak rakyat Palestina atas tanah, pemerintahan sendiri dan hidup bermartabat” ketika partai tersebut menyerukan gencatan senjata segera dalam resolusi yang disahkan oleh komite kerjanya pada 9 Oktober.

‘Israel melancarkan perang proksi atas nama umat Hindu’

Sementara itu, unjuk rasa pro-“Israel”, yang sebagian besar diselenggarakan oleh kelompok sayap kanan Hindu, terlihat di seluruh India, dan banyak di media sosial terlihat mereka menawarkan jasa kepada pasukan “Israel”.

Pada Sabtu, 21 Oktober puluhan pendukung seorang pensiunan tentara India melakukan perjalanan sejauh 182 km (113 mil) untuk mencapai kedutaan “Israel” di New Delhi di mana mereka menawarkan diri untuk pergi ke “Israel” untuk berperang melawan warga Palestina di Gaza.

Pekan lalu, salah satu nasionalis Hindu paling berpengaruh di India, Yati Narsinghanand, merilis sebuah video yang mengatakan umat Hindu dan Yahudi “memiliki musuh yang sama: Muhammad dan kitab setannya” dan mendesak pemerintah “Israel” untuk mengizinkan 1.000 umat Hindu untuk datang ke “Israel” untuk “menghadapi orang-orang Muslim”.

Duta Besar “Israel” untuk India, Naor Gilon, pada 8 Oktober mengatakan dia telah menerima beberapa permintaan dari India yang ingin secara sukarela berperang untuk “Israel”.

Apoorvanand, profesor bahasa Hindi di Universitas Delhi, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia tidak terkejut bahwa kelompok sayap kanan Hindu, yang secara terbuka mengagumi Adolf Hitler atas tindakannya terhadap orang-orang Yahudi, kini mendukung Zionis di “Israel”.

“Organisasi sayap kanan Hindu di India selalu mendukung mereka yang didominasi oleh kekerasan. Hitler pernah melakukannya, jadi mereka mendukungnya. Sekarang “Israel” melakukan hal ini, jadi mereka mendukungnya,” katanya.

Apoorvanand mengatakan kelompok sayap kanan Hindu di India menganggap ada hubungan ideologis antara mereka dan Zionis di “Israel”.

“Mereka menganggap “Israel” melakukan perang proksi atas nama kelompok sayap kanan Hindu. Mereka mengira “Israel” berperang dan membinasakan umat Islam atas nama mereka. Cara mereka ingin mendirikan Akhand Bharat [India Bersatu] dengan menggabungkan Pakistan, Afghanistan, Nepal dan India, mereka mengira “Israel” mengikuti ideologi ekspansionis yang sama,” katanya.

Hubungan India-“Israel” dan perjuangan Palestina

Kebijakan luar negeri India secara historis mendukung perjuangan Palestina, yang dimulai dengan keputusan India menentang resolusi PBB untuk membentuk “Israel” pada 1947 dan kemudian mengakui PLO sebagai perwakilan rakyat Palestina pada 1974.

Pendirian India yang pro-Palestina dipandu oleh sejarah penjajahan Inggris, Zikrur Rahman, mantan duta besar India untuk Palestina, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Di era pascakolonial, kami mengidentifikasi bahwa ini adalah upaya kolonial untuk memecah belah negara dan menciptakan negara lain. Kami tidak mendukung pembentukan negara berdasarkan agama,” katanya.

Rahman, bagaimanapun, menambahkan bahwa meskipun posisi India terhadap Palestina tidak berubah, namun posisi mereka tidak sekuat dulu.

India mengakui pembentukan “Israel” pada 1950, namun baru menjalin hubungan diplomatik pada 1992, ketika rincian Perjanjian Oslo pertama sedang diselesaikan. Sejak itu, India berusaha mencapai keseimbangan antara hubungan strategisnya dengan “Israel” dan simpati terhadap perjuangan Palestina.

Saat ini, India adalah pembeli terbesar senjata buatan “Israel”, sementara kerja sama strategis dan keamanan di antara kedua negara telah berkembang pesat. Perbandingan juga telah dibuat antara “Israel” yang menghancurkan rumah-rumah warga Palestina di wilayah pendudukan dan kebijakan serupa yang diadopsi oleh beberapa pemerintah negara bagian BJP terutama terhadap umat Islam sebagai bentuk “hukuman kolektif” terhadap komunitas.

Sejak Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa pada 2014, ia telah membuat pernyataan publik, menyebut Benjamin Netanyahu sebagai “teman baik” dalam beberapa kesempatan.

Modi adalah salah satu pemimpin global pertama yang menyampaikan solidaritasnya dengan “Israel” setelah serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. “Sangat terkejut dengan berita serangan teroris di “Israel”,” kata postingannya di X, yang muncul empat jam sebelum Presiden AS Joe Biden bereaksi terhadap peristiwa tersebut.

Modi juga mengutuk serangan “Israel” terhadap Rumah Sakit Kristen al-Ahli di Gaza pada 18 Oktober, yang menewaskan hampir 500 warga Palestina, meskipun pesannya di X muncul hampir delapan jam setelah unggahan Biden.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri India mengeluarkan pernyataan pada 12 Oktober, menegaskan kembali posisi New Delhi dalam mendirikan “negara Palestina yang berdaulat, mandiri, dan layak, hidup dalam perbatasan yang aman dan diakui, berdampingan dalam perdamaian dengan Israel”.

Pekan lalu, Modi mengunggah di X tentang percakapan teleponnya dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, di mana ia mengulangi “posisi prinsip India yang sudah lama ada dalam masalah “Israel”-Palestina”. Dia mengatakan pemerintahnya mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang terkepung.

Namun jurnalis Anand K Sahay berpendapat bahwa respon India terhadap bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza belum memadai.

“Apa yang tidak dikatakan India adalah hal yang penting. India tidak menuntut gencatan senjata. Secara historis, India selalu menuntut gencatan senjata jika terjadi perang [asing]. Dalam hal ini kita juga harus mengatakan dengan tegas: hentikan perang,” katanya kepada Al Jazeera.

Sahay mengatakan bahwa kedekatan Modi dengan “Israel” juga bertujuan untuk menenangkan bank suara utamanya: umat Hindu.

“Misalkan ada agama lain yang mayoritas penduduknya di Palestina. Maka pendirian kami mungkin berbeda. Selama perang Rusia-Ukraina, kami mengatakan ‘ini bukanlah zaman perang’. Mengapa kita tidak bisa mengatakan hal ini jika terjadi perang “Israel”-Palestina?” tanya Sahay.

“Dengan tidak meminta gencatan senjata, India juga secara tidak langsung memberi isyarat kepada AS bahwa posisi India sangat dekat dengan AS.” (zarahamala/arrahmah.id)