JAKARTA (Arrahmah.com) – Tidak masuknya mantan Ketua PBNU, Abdurahman Wahid alias Gus Dur medapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini ditanggapi beragam kalangan NU. Ada yang menganggapnya hanya soal waktu, namun yang lebih mengherankan, ada yang berpendapat meski tak bergelar pahlawan Gus Dur sudah sejajar dengan “wali”, aneh!
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya, lebih memilih bersabar, dengan alasan, manyangkut waktu.
“Saya menduganya mungkin ini terkait Pak Harto juga ya yang masih kontroversi di masyarakat. Mungkin soal waktu saja. Mungkin tahun depan, ya kita tunggu lah,” kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar kepada wartawan usai mengikuti diskusi “Empat Tahun Menuju Pencapaian Pembangunan MDG’s di kantornya, kemarin (11/11).
Bagi Cak Imin –sapaan Muhaimin Iskandar– pengakuan masyarakat akan ketokohan dan kepahlawanan Gus Dur sebenarnya sudah cukup. Kalaupun akan ada legitimasi dari pemerintah dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional menurutnya itu hanya penyempurna saja.
Meski demikian, keponakan Gus Dur itu menyebut, gelar pahlawan untuk pamannya itu layak disematkan lantaran sejumlah prestasi yang telah ditorehkan.
Hal ini berbeda dengan pendapat Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa. Meski tak bisa diberi gelar pahlawan, Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional ini menganggap Gus Dur sejajar dengan wali.
“Di mata orang NU, Gus Dur itu sangat mulia, beliau sudah dianggap Wali, jadi sudah lebih tinggi ketimbang Pahlawan Nasional,” ujar Khofifah di Surabaya, Kamis (11/11).
Khofifah menengarai, tak masuknya Gus Dur sebagai pahlawan lantaran bersamaan dengan diusulkannya Soeharto sebagai pahlawan. “Mungkin yang satu tidak, jadi yang lainnya juga tidak, kan sama-sama presiden,” katanya.
Tidak lolosnya nama Gus Dur, Soeharto, dan enam nama lainnya, diketahui ketika dilangsungkan acara penganugerahan gelar pahlawan dan gelar kehormatan di Istana Negara, Kamis (11/11). Dalam acara dihadiri Presiden SBY itu pemerintah hanya memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh, yakni Dr Johannes Leimena (Maluku) dan Johannes Abraham Dimara (Papua) melalui Keputusan Presiden (Kepres) No 52 TK/2010.
Kementerian Sosial sebelumnya mengajukan 10 nama tokoh yang telah diseleksi untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
Sepuluh nama itu adalah mantan gubernur DKI Ali Sadikin (Jawa Barat), Habib Sayid Al Jufrie (Sulawesi Tengah), mantan presiden HM Soeharto (Jawa Tengah), mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Andi Depu (Sulawesi Barat), Johannes Leimena (Maluku), Johannes Abraham Dimara (Papua), Andi Makkasau (Sulawesi Selatan), Pakubuwono X (Jawa Tengah), dan Sanusi (Jawa Barat).
Dengan gagalnya Gus Dur menjadi Pahlawan Nasional, maka belum bisa melengkapi gelar Pahlawan Nasional yang sebelumnya telah disandang ayah dan kakeknya, yakni KH Abdul Wahid Hasyim (1914-1953) dan KH Hasyim Asyarie (1875-1947). (hidayatullah/arrahmah.com)
