YERUSALEM (Arrahmah.id) -- Menteri Keamanan Nasional 'Israel', Itamar Ben-Gvir, memicu kontroversi setelah dilaporkan mengusulkan penangkapan perempuan dan anak-anak Lebanon dalam rapat kabinet keamanan 'Israel'.
Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pembahasan respons 'Israel' terhadap serangan yang dikaitkan dengan kelompok Syiah Hizbullah dan langsung menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai menyasar warga sipil.
Dalam rapat kabinet keamanan, seperti dilansir Israel Maariv (9/6/2026), Ben-Gvir disebut menyerukan langkah-langkah yang lebih agresif terhadap Lebanon di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan utara Israel.
Menurut laporan tersebut, Ben-Gvir meminta pemerintah 'Israel' untuk tidak hanya mempertimbangkan operasi militer terhadap milisi Hizbullah, tetapi juga mengambil tindakan yang berdampak pada lingkungan sosial kelompok tersebut. Ia mengemukakan gagasan itu saat para menteri membahas kemungkinan perluasan operasi militer 'Israel' di Lebanon.
Dalam pernyataan, Itamar Ben-Gvir mengatakan, "Kita harus mulai berpikir di luar kebiasaan mengenai Hizbullah. Menduduki wilayah dan membunuh banyak militan itu penting, tetapi menangkap perempuan dan anak-anak mereka serta membawa mereka ke penjara adalah hal yang paling menyakiti mereka."
Usulan tersebut muncul ketika pemerintah 'Israel' sedang mengevaluasi langkah lanjutan menyusul serangkaian serangan lintas batas yang melibatkan Hizbullah.
Sejumlah menteri dalam kabinet dilaporkan mendorong tindakan militer yang lebih luas, termasuk perluasan operasi di wilayah Lebanon selatan dan peningkatan tekanan terhadap kelompok yang didukung Iran tersebut.
Media Lebanon melaporkan bahwa pernyataan Ben-Gvir segera memicu reaksi keras karena dianggap bertentangan dengan prinsip hukum humaniter internasional yang melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata.
Sementara itu, pemerintah Lebanon belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait pernyataan Ben-Gvir. Namun sejumlah media Arab dan analis kawasan menilai komentar tersebut berisiko semakin memperkeruh hubungan antara kedua negara yang secara teknis masih berada dalam kondisi permusuhan sejak puluhan tahun lalu.
Ben-Gvir, yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling keras dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sebelumnya juga kerap menuai kontroversi melalui berbagai pernyataan dan kebijakan terkait konflik Palestina maupun keamanan regional. Kali ini, usulannya mengenai penangkapan perempuan dan anak-anak Lebanon kembali menempatkan dirinya di pusat perdebatan politik dan hukum internasional. (hanoum/arrahmah.id)