![Presiden Tunisia Kais Saied mengambil sumpah jabatan di Tunis, Tunisia, pada 23 Oktober 2019. [Foto : Reuters/Zoubeir Souissi]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2022/06/Ubah-Konstitusi-Tunisia-Tak-Masukan-Islam-Lagi-Sebagai-Agama-Negara-scaled.jpg?fit=2560%2C1751&ssl=1)
TUNIS (Arrahmah.id) – Presiden Tunisia Kais Said kemarin memastikan rancangan konstitusi baru yang akan menjadi agenda referendum pada 25 Juli nanti tidak memuat Islam sebagai agama negara.
“Konstitusi Tunisia nantinya tidak akan menyebut Islam sebagai agama negara, tapi menjadikan Islam sebagai agama milik umat,” kata dia kepada wartawan di bandara Tunis, seperti dilansir laman Al Arabiya (21/6/2022).
“Umat dan negara adalah dua hal yang berbeda,” kata dia.
Said menyampaikan naskah rancangan konstitusi baru itu dua hari lalu setelah Juli tahun lalu dia memecat kabinetnya dan rival politik menyebut tindakan itu sebagai kudeta.
Sadiq Bilaid, pakar hukum yang memimpin komite perumusan konstitusi, mengatakan kepada AFP dalam wawancara awal bulan ini, dia akan menghapus semua referensi Islam dari rancangan konstitusi ini sebagai perlawanan terhadap partai-partai Islam.
Komentarnya itu menuai perdebatan nasional, terlebih musuh politik Said, Ennahdha adalah seorang Islamis yang partainya mendominasi politik Tunisia sejak 2011.
Pasal pertama dari Konstitusi Tunisia 2014 dan yang sebelumnya yaitu 1959 menyebut Tunisia sebagai negara “bebas, independen dan berdaulat. Islam adalah agama negara dan Arab sebagai bahasa negara.”
Konstitusi 2014 itu adalah hasil kompromi alot antara Ennahdha dan rival sekulernya tiga tahun setelah revolusi yang menumbangkan Presiden Zine El Abidin Ben Ali.
Rancangan konstitusi baru ini adalah hasil dari “dialog nasional” tanpa mengikutsertakan pihak oposisi dan diboikot oleh konfederasi serikat dagang. Rancangan undang-undang dasar ini rencananya akan disetujui Said pada akhir Juni sebelum diajukan untuk referendum bulan depan.
Said sebelumnya membubarkan parlemen dan mengambil alih lembaga yudikatif. Tindakannya didukung oleh sebagian warga Tunisia yang sudah muak dengan korupsi dan sistem pemerintahan yang kacau.
“Masalah sistemnya presidensial atau parlementer bukan soal. Yang terpenting adalah rakyat berdaulat. Ada fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan ketiganya terpisah,” kata Said. (hanoum/arrahmah.id)
