JAKARTA (Arrahmah.com) – Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, yang dikenal dengan nama Haji Lulung, geram dengan mulut Ahok yang menyebut DPRD sarang korupsi dan pemeras kepala daerah. Lulung bertekad untuk menjegal karier politik Ahok.
“Ahok harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur,” kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014), tulis detik.com.
“Pak Ahok menghina DPRD. DPRD sarang korupsi, pemeras kepala daerah, kemudian dia katakan saya tidak ingin menjadi budak DPRD,” tambahnya.
Lulung mengatakan, sesuai Undang-undang Nomor 32 tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, Ahok seharusnya menjaga norma dan etika sebagai kepala daerah. Dengan segala pernyataannya, Ahok dinilainya telah menghina DPRD DKI.
“Walaupun Pak Ahok menyatakan DPRD seluruh Indonesia, saya yakin yang dimaksud DPRD DKI,” ujar Lulung.
Lulung menegaskan tudingan Ahok sama sekali tak ada yang tepat. Pemilik puluhan kios di Pasar Tanah Abang ini bertekad menjegal ‘kenaikan pangkat’ Ahok sebagai gubernur DKI.
“Kalau dulu saya bilang harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini terbukti, semua orang bilang dia gila. Makanya saya bilang, saya binasakan kariernya Ahok,” tutupnya.
Interpelasi
Kesungguhan Politikus PPP ini menghanguskan karir politik Ahok dengan upaya menggalang hak interpelasi terhadap Ahok.
“Banyak juga dia melecehkan DPRD, maka saya prakarsai untuk bertemu pimpinan DPRD. Dia banyak komentar-komentar tidak substansi dan melanggar norma,” kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).
Lulung menganggap Ahok sudah menghina PNS dan DPRD DKI. Dia ingin Ahok memberi penjelasan soal pernyataan-pernyataannya di depan DPRD.
“Kita membuat agenda-agenda, pertama memanggil para PNS yang dikatakan bajingan. Kedua, kita akan melakukan hak interpelasi, memanggil Pak Ahok untuk bertanggung jawab atas pernyataannya, karena periode ini belum mulai kerja tapi sudah disebut begitu,” ujarnya.
Selain itu, Lulung juga bertekat menjegal Ahok naik pangkat jadi DKI-1.
“Makanya saya bilang, saya binasakan kariernya Ahok. Nggak bakalan dia dilantik jadi gubernur,” tandas Lulung.
Hak interpelasi adalah hak lembaga legislatif untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (azm/arrahmah.com)
