![Wakil direktur Amnesti International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Amna Guellali mengatakan 'mengerikan dan tidak dapat diterima bahwa peradilan Tunisia terus mencampuri kehidupan pribadi orang'. [Hector Vivas / Getty-file photo]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/02/LGBTQ.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
KAIROUAN (Arrahmah.id) – Amnesti Internasional pada Ahad (19/2/2023) mendesak pengadilan Tunisia untuk membatalkan hukuman penjara seorang wanita transgender dan seorang pria gay yang dihukum karena homoseksualitas.
Pengadilan banding akan mengadakan sidang pada Senin (20/2) setelah pengadilan yang lebih rendah menghukum keduanya dan menghukum wanita itu tiga tahun penjara dan pria itu satu tahun.
BacaJuga
Hukuman mereka pada bulan Desember datang setelah polisi menggerebek sebuah tempat tinggal di kota Hammamet awal bulan itu, menangkap delapan orang yang diduga melakukan tindakan homoseksual. Pengacara Safouen Jouili mengatakan mereka diinterogasi tanpa perwakilan hukum. Dua didakwa sementara sisanya dilepaskan karena kurangnya bukti.
“Mengerikan dan tidak dapat diterima bahwa peradilan Tunisia terus mencampuri kehidupan pribadi orang-orang dengan mengizinkan polisi untuk melakukan penggerebekan rumah sewenang-wenang yang memungkinkan penuntutan terhadap individu atas tuduhan terkait dengan orientasi dan identitas seksual mereka,” kata wakil direktur Amnesti Internasional Timur Tengah dan Afrika Utara, Amna Guellali.
“Pengadilan Banding Nabeul harus mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki kerusakan akibat pelanggaran masa lalu, membatalkan hukuman dan membebaskan mereka akan menjadi langkah ke arah yang benar.
“Pasal 230 yang mengkriminalisasi aktivitas sesama jenis sangat homofobik dan harus segera dihapus dari KUHP Tunisia.
“Pemerintah harus memerintahkan penghentian segera penangkapan dan penuntutan sehubungan dengan ketentuan ini.”
Aktivitas seksual sesama jenis dihukum hingga tiga tahun penjara berdasarkan Pasal 230, yang berasal dari era kolonial Prancis, tetapi tetap berlaku sejak kemerdekaan Tunisia pada 1956.
Sidang banding Senin (20/2) akan dilaksanakan setelah dilaporkan pada bulan Januari bahwa pengadilan Tunisia telah membatalkan kasus simbolis yang sudah berlangsung lama terhadap seorang aktivis hak-hak gay yang menghadapi hukuman penjara karena dugaan tindakan homoseksual, menurut seorang pejabat pengadilan dan kelompok hak asasi manusia.
Pengadilan banding di kota Kairouan memutuskan kasus terhadap aktivis Daniel batal demi hukum, kata kelompok HAM Damj. “Ini adalah kemenangan bagi Daniel dan kemenangan bagi kami,” kata Damj kepada AFP.
Juru bicara pengadilan Riadh Ben Halima membenarkan putusan itu, mengatakan itu atas dasar “ketidakberesan prosedur, karena polisi menggeledah komputernya tanpa surat perintah”.
Pada 2015, Daniel dan lima pria lainnya didakwa, dan kemudian dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan dilarang tinggal di provinsi Kairouan selama tiga tahun lagi.
Mereka mengajukan banding atas putusan tersebut dan pada 2016 hukuman mereka dikurangi menjadi 40 hari penjara sebelum pengadilan tinggi Tunisia pada 2018 mengembalikan kasus tersebut untuk naik banding lagi karena alasan teknis.
Saat itu, lima pria telah melarikan diri ke luar negeri dan mendapatkan suaka, tetapi Daniel tetap di Tunisia dan diseret kembali ke pengadilan pada Desember.
Anggota komunitas LGBTQ+ menghadapi diskriminasi, kriminalisasi, dan kekerasan yang meluas di Timur Tengah dan Afrika Utara. (zarahamala/arrahmah.id)
