JAKARTA (Arrahmah.id) – Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengejar target penerimaan pajak 2026 diperkirakan tidak akan mencapai sasaran.
Penerimaan pajak diproyeksikan hanya sebesar Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Kondisi tersebut menyisakan potensi kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun berdasarkan realisasi hingga akhir Oktober 2026.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan, upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak dinilai perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Andri Perdana, menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu memastikan belanja negara benar-benar mampu mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja formal.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja layak justru berpotensi mempersempit basis penerimaan pajak.
“Sangat tidak tepat. Sebenarnya jika program-program pemerintah selama ini memang benar membantu masyarakat luas, Kemenkeu tidak perlu repot-repot mengejar target atau mencari celah pajak karena mestinya penerimaan pajak akan terus tumbuh mengikuti pertumbuhan ekonomi dan mencapai target APBN,” kata Andri kepada Inilah.com, Senin (16/11/2026).
Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen, Penerimaan Pajak Justru Melemah
Andri menyoroti kondisi yang dinilainya sebagai anomali. Pasalnya, pemerintah terus menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5 persen. Namun, kondisi tersebut belum tercermin dalam peningkatan penerimaan pajak.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi seharusnya diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dan dunia usaha untuk membayar pajak.
“Tapi kan kenyataannya tidak demikian, pertumbuhan ekonomi dikatakan terus tinggi di atas 5 persen tapi penerimaan pajak malah berbalik arah. Suatu anomali yang sejatinya tidak wajar secara ilmu ekonomi,” ujarnya.
Ia juga mengkritik besarnya belanja pemerintah yang dinilai belum sebanding dengan penciptaan lapangan kerja formal.
Padahal, pekerja formal merupakan salah satu kelompok yang berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui mekanisme pemotongan pajak penghasilan.
“Anggaran belanja meningkat jumbo tapi pertumbuhan pekerja formal semakin terbatas, yang akhirnya semakin sedikit pula pekerja yang bisa membayar pajak,” kata Andri.
Rakyat Diminta Bayar Pajak, tetapi Manfaat Pembangunan Belum Dirasakan
Andri memahami bahwa ajakan pemerintah kepada masyarakat untuk mendukung penerimaan pajak merupakan pernyataan normatif. Namun, menurutnya, pemerintah juga harus memperhatikan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan yang dibiayai dari uang pajak.
Ia mengibaratkan pajak sebagai kontribusi masyarakat untuk membiayai layanan publik dan pembangunan yang semestinya memberikan kesempatan kepada warga untuk bekerja secara layak serta meningkatkan kesejahteraan.
“Mungkin kita bisa saja secara fair mendengar pernyataan Menkeu yang sebenarnya normatif saja. Tak lebih dari ajakan membayar pajak, tidak ada maksud lain,” tuturnya.
Meski demikian, persoalan muncul ketika masyarakat merasa belum memperoleh manfaat ekonomi yang memadai, sementara pemerintah sudah meminta mereka memenuhi kewajiban perpajakan.
“Lah ini pembangunan ekonomi saja tidak terasa bagi mereka untuk bekerja layak, tapi posisi pemerintah tersebut seperti sudah meminta bayarannya. Itulah mengapa ucapan Menkeu tersebut dirasa sangat membuat frustrasi bagi masyarakat yang mendengar,” ujarnya.
Kekurangan Penerimaan Negara Capai Rp590,1 Triliun
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah masih harus mengejar penerimaan negara sebesar Rp590,1 triliun hingga akhir 2026.
Dari jumlah tersebut, Rp514 triliun berasal dari sektor pajak. Sementara itu, waktu yang tersisa untuk mengejar target penerimaan hanya sekitar dua bulan.
“Seluruh teman-teman penerimaan pajak, kepabeanan cukai dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun, termasuk pajak di dalamnya adalah Rp514 triliun,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara secara keseluruhan tercatat Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target.
Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN.
Di tengah kesenjangan penerimaan tersebut, Suahasil meminta dukungan masyarakat dan media untuk membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak.
“Karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” pintanya.
Sorotan Celios tersebut kembali mengangkat persoalan mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan negara mengumpulkan pajak.
Peningkatan penerimaan negara dinilai perlu berjalan seiring dengan kebijakan belanja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(ameera/arrahmah.id)
