Amnesty Internasional: Milisi Kurdi Membantai Massal Tahanan di Penjara SDF

HASAKAH (Arrahmah.id) — Ratusan tahanan tewas akibat penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di penjara yang dikelola milisi Kurdi di timur laut Suriah terhadap orang-orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok militan Islamic State (ISIS), menurut Amnesty International.

Dalam sebuah laporan baru yang diterbitkan pada hari Rabu (17/4/2024), seperti dilansir Middle East Eye, organisasi hak asasi manusia tersebut menuduh pihak berwenang dan pasukan keamanan di Administrasi Otonomi Suriah Utara dan Timur (AANES) melakukan kejahatan perang di penjara dan fasilitas penahanan di mana dikatakan lebih dari 56.000 orang – sebagian besar dari mereka anak-anak – tetap ditawan.

BacaJuga

Iran Peringatkan Amerika: Akan Dibalas Jika Terbukti Terlibat dalam Serangan ke Teheran

Rab, 18 Juni 2025 / 22 Dzulhijjah 1446

Saat meluncurkan laporan tersebut pada hari Rabu, Nicolette Waldman, penasihat krisis senior di Amnesty, mengatakan pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memainkan “peran penting” dalam sistem penahanan karena dukungannya terhadap otoritas Kurdi, termasuk pendanaan yang berjumlah ratusan juta dolar sejak tahun 2015. .

“AS terlibat dalam sebagian besar aspek sistem penahanan ini. Mereka memainkan peran penting dalam membangun sistem dan sejak saat itu mereka memainkan peran penting dalam mendukung dan memelihara sistem,” kata Waldman.

Laporan tersebut menemukan bahwa para pejabat dan personel militer AS telah mengunjungi fasilitas penahanan dan kemungkinan besar mengetahui perlakuan brutal yang dilakukan terhadap para tahanan.

Pejabat lokal mengatakan kepada Amnesty bahwa badan intelijen AS terlibat dalam melakukan interogasi terhadap warga negara AS dan tahanan Suriah dan Irak, sementara beberapa negara lain telah menginterogasi warga negara mereka sendiri.

“Interogasi ini, berdasarkan apa yang diberitahukan kepada kami, sangat rutin, telah terjadi selama bertahun-tahun dan kami diberitahu bahwa AS telah menginterogasi semua tersangka yang disebut ‘bernilai tinggi’ serta semua warga negara mereka,” kata Waldman kepada Middle East Eye.

“Sesuatu yang menjadi jelas melalui proses ini adalah seberapa besar akses yang tersedia bagi negara ketiga melalui sistem penahanan ini,” tambah Waldman.

Pasukan AS juga telah mengirim para tahanan ke tahanan Kurdi, di mana mereka kemudian disiksa, dan memulangkan para tahanan ke negara-negara, termasuk Arab Saudi dan Irak, di mana mereka berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut, kata Amnesty.

Meskipun penahanan sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak di Al-Hol dan Al-Roj dan penolakan beberapa negara untuk memulangkan warga negara mereka dari kamp-kamp tersebut telah lama dikutuk oleh kelompok hak asasi manusia, Amnesty mengungkapkan bahwa disana masih ada sekitar 11.500 pria yang terus disiksa.

Laporan tersebut menyoroti fasilitas penahanan Sini, dekat kota Al-Shaddadi di provinsi Al-Hasakah, di mana dikatakan ribuan tahanan telah menjadi sasaran “kebrutalan yang tak henti-hentinya dan sistematis” yang mengakibatkan setidaknya ratusan kematian.

“Mantan tahanan mengatakan bahwa mereka menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya terutama dalam bentuk pemukulan dengan berbagai alat, tetapi juga termasuk cambuk dengan kabel listrik, penggantungan di pergelangan tangan dalam apa yang dikenal sebagai posisi stres shabeh, kekerasan seksual dan disetrum. guncangan,” kata laporan itu.

Dalam satu insiden pada tahun 2020, seorang mantan tahanan mengatakan bahwa 17 orang di selnya meninggal karena mati lemas setelah otoritas penjara mematikan kipas angin. Mantan tahanan lainnya mengatakan jenazah mereka yang meninggal dikuburkan di kuburan massal di dalam kompleks penjara.

Mantan tahanan juga menggambarkan bahwa mereka sering tidak diberi akses terhadap makanan, air, dan perawatan medis yang memadai.

Seorang tahanan mengatakan bahwa dia dan teman-teman satu selnya sering kali tidak minum selama dua atau tiga hari, sehingga membuat mereka sangat haus sehingga pada suatu kesempatan salah satu teman satu selnya mencoba meminum air seni dari toilet di dalam sel.

“Mantan tahanan mengatakan bahwa kombinasi dari kekerasan fisik, kondisi yang tidak manusiawi dan kurangnya perawatan medis menyebabkan kematian sedikitnya ratusan orang, bahkan lebih. Mantan tahanan menceritakan bagaimana mereka menyaksikan teman dan teman satu selnya meninggal di depan mereka, terkadang dalam jumlah besar,” kata laporan itu.

Seorang mantan tahanan mengatakan kepada Amnesty bahwa tentara AS telah mengunjungi penjara tersebut pada tahun 2021 untuk mengumpulkan data biometrik dan memeriksa keadaan penjara.

“Kami mengenal orang-orang Amerika, mereka datang dengan senjata dan anjing mereka… [Mereka] memeriksa penjara, dan mereka menggeledah kami, dan semua kamar kami… [Kami] pergi ke luar menuju halaman. Itu adalah halaman yang sama tempat kami disiksa. Mereka bisa melihat darah di dinding. Mereka bisa melihat orang-orang yang terluka akibat penyiksaan,” laporan tersebut mengutip kata-kata tahanan tersebut.

Di fasilitas penahanan lain di kota al-Hasakah, yang dikenal sebagai Panorama, Amnesty mengatakan bahwa kurangnya perawatan medis yang memadai telah mengakibatkan wabah tuberkulosis yang telah berlangsung dan tidak terkendali selama bertahun-tahun.

Pejabat Kurdi mengonfirmasi kepada Amnesty bahwa hampir 600 tahanan yang ditahan di Panorama meninggal akibat TBC dan penyakit lainnya, menurut laporan tersebut.

Penyiksaan dan penganiayaan telah digunakan secara sistematis di 15 fasilitas penahanan lainnya untuk memaksa pengakuan, mendapatkan informasi intelijen atau sebagai bentuk hukuman, kata Amnesty.

Perempuan yang ditahan di kamp dan penjara juga menggambarkan insiden penyiksaan dan kekerasan seksual. Salah satu mantan tahanan mengatakan dia disetrum saat hamil.

Waldman mengatakan: “Pria, wanita dan anak-anak mengatakan kepada kami bahwa mereka mengalami metode penyiksaan yang sama. Termasuk disetrum dengan listrik, posisi tertekan, pemukulan dengan kejam. Mayoritas dari orang-orang yang kami wawancarai adalah warga Suriah yang disiksa untuk mengaku.”

Pihak berwenang Kurdi dan pasukan keamanan telah lama menghadapi tuduhan menyiksa dan menganiaya tahanan di tahanan mereka. Pada tahun 2017, orang tua Jack Letts, seorang pria Inggris-Kanada yang masih dipenjara di timur laut Suriah, menyampaikan kekhawatiran kepada kantor luar negeri Inggris bahwa Letts bisa mati akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh para penculiknya.

Menurut dokumen yang dilihat oleh MEE, orang tua Letts mengatakan bahwa Letts telah memberi tahu mereka bahwa dia “disengat listrik” dan diancam akan “dimasukkan ke dalam kotak”.

Pejabat Kurdi mengatakan tuduhan itu “tidak berdasar”, dan pejabat Inggris tidak mengambil tindakan karena dianggap “tidak ada simpati publik” terhadap Letts. Dia kemudian dicabut kewarganegaraan Inggrisnya. Kanada juga menolak memulangkan Letts atau warga Kanada lainnya yang ditahan di penjara.

Sally Lane, ibu Letts, mengatakan kepada MEE bahwa putranya juga telah memberi tahu petugas konsuler di Ottawa pada bulan Januari 2018 tentang penyiksaan yang dialaminya dalam tahanan.

“Sejak itu, pemerintah Kanada tidak melakukan apa pun untuk mengatasi masalah penganiayaan terhadapnya, dan mengklaim pada Agustus 2023 bahwa mereka bahkan tidak tahu di mana dia berada atau apakah dia masih hidup,” katanya.

“Saya muak karena selama enam tahun pemerintah menggunakan pembelaan atas ketidakmampuan mereka untuk menghindari tanggung jawab atas penderitaan mengerikan yang dialami Jack dan tahanan lainnya.”

Menurut laporan tersebut, sekitar 42 persen tahanan (sekitar 23.500 orang) adalah warga Suriah, 37 persen (20.700) warga Irak, dan sisanya 21 persen (11.700) warga negara asing dari sekitar 74 negara.

Amnesty meminta AANES untuk menyelidiki dan mengatasi tuduhan penyiksaan dan pelanggaran lainnya, dan mengakhiri praktik-praktik yang menurut mereka telah menyebabkan “kematian massal serta rasa sakit dan penderitaan yang parah”.

Mereka meminta pemerintah AS dan sekutu koalisi internasional anti-ISIS untuk mengambil langkah-langkah untuk menegakkan hukum kemanusiaan internasional. Dan mereka menyerukan tanggapan internasional yang dipimpin PBB untuk mengatasi “krisis penahanan di timur laut Suriah”.

Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty, mengatakan: “Otoritas otonom, pemerintah AS, anggota koalisi lainnya dan PBB harus bekerja sama dan memprioritaskan pengembangan mendesak dari strategi komprehensif untuk menjadikan sistem yang memalukan ini sesuai dengan hukum internasional dan mengidentifikasi solusi keadilan untuk akhirnya meminta pertanggungjawaban ISIS.

“Mereka harus segera melakukan proses penyaringan untuk mengidentifikasi individu-individu dalam tahanan yang harus segera dibebaskan, dengan fokus khusus pada korban ISIS dan kelompok berisiko.

“Sementara hal ini sedang berlangsung, mereka harus memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan segera dihentikan, dan laporan penyiksaan dan kematian diselidiki secara independen.” (hanoum/arrahmah.id)

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. [Foto: VOI]