WINA (Arrahmah.com) – Pemerintah Austria telah mengumumkan bahwa mereka akan berusaha melarang hijab untuk anak perempuan di taman kanak-kanak dan sekolah dasar dalam langkah terbaru yang menargetkan Muslim di negara itu.
Menteri Pendidikan Heinz Fassmann mengatakan pada Rabu (4/4/2018) bahwa rancangan undang-undang tentang kerudung-penutup kepala yang digunakan oleh Muslimah sebagai bagian dari kewajiban agama-akan siap pada musim panas.
Pengumuman itu datang hanya beberapa hari setelah Wakil Kanselir Heinz Christian Strache, anggota Partai Kebebasan Austria (FPO) mengusulkan larangan itu dengan dalih untuk “melindungi” gadis-gadis di bawah usia 10 dan memungkinkan mereka untuk “berintegrasi” ke dalam masyarakat Austria, lansir Al Jazeera pada Rabu (4/4).
Pengumuman ini adalah salah satu dari serangkaian langkah yang menargetkan Muslim termasuk pengungsi dan migran di Austria.
Pada Desember 2017, FPO dan Partai Rakyat Austria (OVP) mencapai kesepakatan untuk membentuk koalisi. Ini menandai kedua kalinya sejak tahun 2000 bahwa FPO menjadi mitra junior dalam koalisi pemerintahan.
Di bulan Januari, koalisi OVP-FPO memperkenalkan program politik yang menyebutkan Islam sekitar 21 kali, yang memicu kritik terhadap fokus yang tidak semestinya pada sejumlah kecil ummat Islam yang tinggal di negara tersebut.
Pada bulan yang sama, menteri dalam negeri Austria, Herbert Kickl dari FPO mengatakan pemerintah harus memusatkan para pengungsi dan migran di satu tempat, yang memicu kecaman luas di negara di mana sebuah kamp konsentrasi didirikan selama Perang Dunia Kedua.
Baik FPO maupun OVP memiliki sejarah panjang untuk mendorong tindakan anti-Muslim. Dari 8,75 juta penduduk negara itu, diperkirakan 700.000 orang mengidentifikasi diri sebagai Muslim. (haninmazaya/arrahmah.com)
