GAZA (Arrahmah.id) - Aktivis, jurnalis, dan pegiat hak asasi manusia mengecam pernyataan Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah lembaga tersebut dinilai menyalahkan Hamas atas serangan mematikan 'Israel' terhadap Kompleks Medis Nasser pada Kamis (12/11/2026).
Serangan udara 'Israel' itu menewaskan seorang dokter bedah dan lima orang lainnya, serta melukai puluhan orang. Serangan tersebut terjadi meski gencatan senjata telah disepakati pada Oktober 2025.
Serangan itu juga menyusul sejumlah serangan mematikan 'Israel' pada Rabu, ketika badai menyebabkan tenda-tenda pengungsi Palestina terendam banjir.
Dalam pernyataannya pada Kamis (12/11), Board of Peace menyebut korban jiwa akibat serangan terhadap rumah sakit tersebut sebagai "kehilangan nyawa yang tragis". Lembaga itu menilai peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya penerapan segera rencana perdamaian Presiden Trump.
"Jika tidak, kita akan terus menyaksikan tragedi ketika Hamas menuduh 'Israel' sengaja menyerang rumah sakit, sementara 'Israel' bersikeras bahwa Hamas memanfaatkan fasilitas tersebut untuk operasi terorisme, dan pada akhirnya warga Gaza yang tidak bersalah harus menanggung akibatnya," demikian isi pernyataan tersebut.
Pernyataan itu menuai kecaman. Sejumlah aktivis menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Hamas menggunakan pusat-pusat medis untuk kepentingan militer. Mereka juga mengingatkan bahwa 'Israel' telah menggunakan tuduhan tersebut sebagai alasan menyerang rumah sakit sejak Oktober 2023.
Dalam debat Dewan Keamanan PBB pada Januari 2025 mengenai serangan 'Israel' terhadap rumah sakit di Gaza, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk mengatakan bahwa 'Israel' "belum memberikan informasi yang memadai untuk membuktikan banyak dari klaim tersebut".
Kritik lainnya menyoroti pernyataan Board of Peace yang justru menyalahkan Hamas, alih-alih meminta pertanggungjawaban 'Israel' atas serangan tersebut.
"Board of Peace mengecam kematian warga sipil mana pun dan mengutuk keras tindakan Hamas yang terus mengeksploitasi rumah sakit serta infrastruktur sipil penting lainnya untuk kepentingan militer," demikian lanjutan pernyataan itu. Lembaga tersebut kemudian menyerukan Hamas dan 'Israel' agar mematuhi komitmen gencatan senjata.
Presiden organisasi Refugees International, Jeremy Konyndyk, menyebut pernyataan tersebut "buruk dan kontraproduktif". Menurutnya, 'Israel' akan menafsirkan pernyataan itu sebagai lampu hijau untuk terus mengebom rumah sakit.
Psikiater yang berbasis di Inggris, Ahmed Sewehli, menanggapi pernyataan tersebut dengan menyebut lembaga itu sebagai "Board of Genocide".
Sementara itu, aktivis politik Palestina Raja Abdulhaq menilai pernyataan tersebut bukan sekadar menyalahkan Hamas atas serangan terhadap rumah sakit.
"Ini bukan sekadar menyalahkan Hamas atas serangan terhadap rumah sakit. Ini merupakan ultimatum kepada perlawanan: serahkan senjata atau rumah sakit dan seluruh infrastruktur sipil akan terus menjadi sasaran," tulisnya.
Board of Peace yang dipimpin Amerika Serikat itu diketuai Trump dan beroperasi berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada November 2025. Program di bawah pengawasannya disusun oleh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina yang dirancang untuk mengambil alih pengelolaan urusan sehari-hari di Gaza.
Rencana yang disebut sebagai upaya perdamaian tersebut menuai kritik karena hampir sepenuhnya bergantung pada penyerahan senjata Hamas dan pengalihan kendali pemerintahan Gaza kepada pemerintahan baru.
Serangan 'Israel' terhadap fasilitas medis juga dinilai melanggar Pasal 18 Konvensi Jenewa Keempat, yang menetapkan bahwa rumah sakit sipil harus dihormati dan dilindungi setiap saat.
Sejumlah pihak bahkan menilai rencana tersebut justru berpotensi memperpanjang penderitaan warga Gaza hingga mereka terpaksa meninggalkan wilayah itu secara massal.
Pada September lalu, Trump mengatakan Board of Peace akan mengumumkan rencana pemulihan Gaza senilai 2,45 miliar dolar AS untuk jangka waktu enam bulan. Rencana itu mencakup anggaran untuk pembersihan puing-puing, perbaikan rumah sakit, pemulihan ekonomi, serta pengerahan pasukan keamanan multinasional.
Namun, para pengkritik meragukan kelayakan rencana ambisius tersebut. Sejumlah analis memperkirakan program itu berpotensi ditinggalkan karena 'Israel' berupaya mempertahankan kendalinya atas Gaza.
Sementara itu, 'Israel' terus menyerang pusat kesehatan dan rumah sakit sejak melancarkan perang di Gaza pada Oktober 2023. Perang tersebut telah dinyatakan sebagai genosida oleh para pakar PBB dan sejumlah organisasi hak asasi manusia terkemuka.
Beberapa serangan besar terhadap fasilitas kesehatan antara lain serangan pada 17 Oktober 2023 terhadap Rumah Sakit Al-Ahli Al-Arabi, yang juga dikenal sebagai Rumah Sakit Arab Baptist. Saat itu, ratusan orang berlindung di rumah sakit tersebut dan puluhan orang dilaporkan tewas.
Pada 21 November 2023, serangan udara 'Israel' terhadap Rumah Sakit Al-Awda menewaskan sejumlah dokter, termasuk Dr. Mahmoud Abu Nujaila dan Dr. Ahmad al-Sahar dari organisasi Doctors Without Borders (MSF), serta dokter lainnya, Ziad al-Tatari.
Serangan kembali terjadi pada 31 Maret 2024. Puluhan warga sipil dilaporkan tewas setelah serangan udara menghantam halaman Rumah Sakit Al-Aqsa, tepat di area luar ruang gawat darurat.
Sejak melancarkan perang di Gaza pada Oktober 2023, 'Israel' telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)